PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) mengungkap penyelamatan keuangan negara senilai Rp115 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit.
Namun di balik capaian itu, muncul pertanyaan besar: siapa aktor utama di balik praktik yang berlangsung bertahun-tahun tersebut?
Pengungkapan ini disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju, dalam konferensi pers di Pontianak, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, dana ratusan miliar itu merupakan bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara dalam perkara yang kini telah naik ke tahap penyidikan.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan bauksit sepanjang 2017 hingga 2023.
Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan, sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 2 Januari 2026.
Dalam prosesnya, tim penyidik bergerak intensif dengan melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah, mulai dari Pontianak, Sanggau hingga Ketapang.
Sejumlah pihak pun telah diperiksa guna mengungkap pola dan aktor yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
Penyidik juga melibatkan saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperkuat alat bukti, dengan pemeriksaan yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Agung.
Yang menarik, dalam proses penyidikan, Kejati Kalbar berhasil mendorong salah satu badan usaha untuk menitipkan dana sebesar Rp115 miliar.
Dana tersebut terkait kewajiban jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang tidak dipenuhi sejak 2019 hingga 2022.
“Dana tersebut diamankan sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara dan selanjutnya akan disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan,” jelas Siju.
Langkah ini menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian negara.
Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan membuka peluang terungkapnya pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Dengan rentang waktu dugaan pelanggaran yang mencapai enam tahun, kasus ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi yang lebih luas di sektor pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.
Kejati Kalbar menegaskan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Publik kini menanti, apakah pengusutan ini akan benar-benar mengungkap dalang utama di balik skandal tambang yang merugikan negara tersebut. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment