JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan agar pengembangan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tidak mengulangi berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang hingga kini masih membayangi kawasan industri nikel serupa, yakni di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara.
Indonesia berada pada posisi strategis dalam rantai pasok global transisi energi. Cadangan nikel yang besar menjadikannya sebagai salah satu pemain utama dalam industri baterai kendaraan listrik dunia. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak boleh diukur dari besarnya investasi maupun nilai ekspor yang dihasilkan.
“Pengembangan kawasan industri nikel harus belajar dari berbagai persoalan yang hingga hari ini masih terjadi di IMIP dan IWIP,” ujar Ateng melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
IPIP diproyeksikan menjadi salah satu kawasan industri pengolahan nikel dan bahan baku baterai terbesar di dunia dengan luas mencapai sekitar 11.000 hektare. Kawasan tersebut akan menjadi lokasi berbagai fasilitas industri terpadu, termasuk pabrik pengolahan nikel berbasis teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) milik PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI), pembangkit listrik pendukung kawasan, pelabuhan laut dalam, hingga kawasan hunian pekerja.
Mega proyek ini didukung konsorsium internasional yang melibatkan Zhejiang Huayou Cobalt dari China, PT Vale Indonesia Tbk, serta Ford Motor Company dari Amerika Serikat. Nilai investasi diperkirakan mencapai sekitar US$4,5 miliar atau lebih dari Rp68 triliun, di luar pembangunan berbagai infrastruktur penunjang lainnya.
Namun terdapat persoalan. Laporan dari masyarakat sipil menunjukkan pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem penyangga di wilayah Pomalaa. Mereka mencatat adanya aktivitas pembukaan lahan yang terus meningkat sejak dimulainya pembangunan kawasan industri tersebut. Sementara perusahaan menyampaikan bahwa luas pembukaan lahan yang dilakukan masih berada dalam koridor perizinan yang dimiliki.
Terlepas dari perbedaan tersebut, ia menegaskan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Kabupaten Kolaka selama dua dekade terakhir mengalami kehilangan tutupan pohon yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Tenggara.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya angka, tapi memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Sejumlah desa di sekitar wilayah operasi dilaporkan mengalami gangguan terhadap aktivitas pertanian akibat sedimentasi dan perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi lahan produktif masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang selama ini hidup dari sektor pertanian dan perikanan tidak boleh menjadi pihak yang menanggung beban terbesar. Kehadirannya harus memberikan manfaat nyata, bukan memunculkan ketimpangan baru.
“Kita tidak ingin masyarakat kehilangan ruang hidupnya dan dipaksa bergantung sepenuhnya pada pekerjaan berisiko tinggi di sektor industri,” tegasnya.
Ia mengingatkan persoalan yang muncul di IMIP dan IWIP, mulai dari isu lingkungan, keselamatan kerja, hingga konflik sosial harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Sehingga keberhasilan hilirisasi tidak ditentukan oleh jumlah smelter yang dibangun, besarnya investasi yang masuk, atau tingginya nilai ekspor yang dihasilkan. Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan negara memastikan pembangunan berjalan dengan perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai kawasan yang dibangun justru meninggalkan jejak kerusakan yang sama seperti yang kita lihat di berbagai kawasan industri sebelumnya,” pungkasnya. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment