JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat program pembangunan perumahan rakyat di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pada 2026, alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di daerah tersebut meningkat menjadi 10.000 unit, sementara pembangunan rumah subsidi ditargetkan mencapai 20.000 unit.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan alokasi BSPS di Sultra mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah BSPS yang dialokasikan hanya 3.077 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 10.000 unit.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 20.000 unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Menurut Maruarar, langkah tersebut sangat penting mengingat backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih mencapai sekitar 119.000 unit. Sementara itu, jumlah rumah yang tersedia baru sekitar 62.000 unit.
“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi melalui program padat karya dan menciptakan multiplier effect yang tinggi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Tak hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan rumah, Kementerian PKP juga mendorong perluasan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Untuk Sulawesi Tenggara, pemerintah menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, , menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan BSPS telah disiapkan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program PTT yang akan kembali ke rakyat,” kata Fitrah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, mengapresiasi dukungan Kementerian PKP terhadap pembangunan sektor perumahan di wilayahnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Kami berterima kasih atas perhatian Kementerian PKP. Dengan pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 6,23 persen, kami ingin meminimalkan kesenjangan melalui program KUR Perumahan, BSPS, dan rumah subsidi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Program BSPS, rumah subsidi, dan KUR Perumahan diharapkan tidak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas sektor konstruksi di Sulawesi Tenggara. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment