PIDIE – Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama Komnas HAM perwakilan Aceh dijadwalkan mulai melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama di Kabupaten Pidie, Aceh, pada Minggu (8/11/2026). Tim akan mengusut insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, pada Rabu (4/11/2026) yang menewaskan satu warga dan melukai belasan orang.
Jadwal penurunan tim itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Gedung VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11/2026). Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan lapangan mengenai kedatangan maupun aktivitas tim di Pidie hari ini.
“Pemerintah mempersilakan Komnas HAM yang berkomunikasi juga dengan kami, yang akan turun ke Aceh dan akan melakukan pemantauan dan juga melakukan penyelidikan atas peristiwa ini,” kata Yusril.
Insiden bermula saat acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari. Seorang warga, Abzalul Riza (20), tewas tertembak di dada. Sebanyak 13 warga lain luka-luka dan enam personel TNI juga mengalami luka-luka.
Kronologi Versi Komnas HAM
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, kericuhan bermula sekitar pukul 16.00 WIB ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri. Aparat TNI datang untuk menurunkan bendera tersebut, warga menolak, dan ketegangan berubah menjadi kericuhan.
Insiden berlangsung hingga sekitar pukul 17.05 WIB. Komnas HAM mencatat insiden itu diwarnai pemukulan dan penembakan terhadap warga. Sejumlah warga dan personel TNI mengalami luka-luka.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan tim pemantauan diturunkan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan resmi. “Pemantauan lapangan guna mendalami kronologis peristiwa secara utuh melalui pengumpulan fakta, bahan, dan keterangan di lokasi kejadian,” kata Anis.
“Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,” ujar Anis dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Autopsi Jadi Kunci Pengungkapan
Komnas HAM mendesak penanganan perkara dengan pendekatan scientific crime investigation atau penyelidikan kejahatan berbasis ilmiah. Lembaga itu meminta autopsi terhadap jenazah korban meninggal, pemeriksaan medis terhadap korban luka, penindakan terhadap terduga pelaku, serta jaminan akses keadilan bagi seluruh korban.
Desakan autopsi menjadi krusial karena penyebab pasti kematian Abzalul Riza belum dipastikan. Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi’i dr Kamaruzzaman mengatakan pemeriksaan luar hanya menemukan luka robek pada dada atas sebelah kanan, dekat bahu.
“Cuma kami tidak bisa pastikan itu luka akibat tembakan atau hal lain karena kita hanya melakukan visum luar saja, tidak diautopsi,” kata Kamaruzzaman.
Jenazah Abzalul Riza sudah dimakamkan di pemakaman umum Gampong Daya Kampong Baro pada Kamis (5/11/2026) dini hari, tanpa autopsi. Yusril menilai pemakaman tanpa autopsi itu tidak menutup upaya mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.
“Walaupun disebut insiden penembakan, apakah betul terjadi penembakan? Apakah luka pada korban sampai meninggal itu betul luka tembak atau yang lain, itu memang masih perlu dilakukan pendalaman dan penyelidikan,” kata Yusril.
Versi TNI: Tak Ada Peluru Tajam
Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigjen TNI Mahesa Fitriadi membantah adanya penggunaan peluru tajam dalam insiden tersebut. Ia menegaskan tembakan yang dilepaskan hanya berupa tembakan peringatan dengan munisi hampa dan peluru karet.
“Saya yakini dan saya pertanggung jawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam,” kata Mahesa dalam konferensi pers, Jumat (6/11/2026).
Menurut Mahesa, personel menghadapi lemparan batu dan kayu dari massa dan sempat berusaha mundur. “Di situlah diperintahkan menembak peringatan dengan peluru hampa. Ada peluru karet, untuk sementara ini peluru karet pun digunakan untuk nembak ke atas, bukan diarahkan ke warga,” ujarnya.
Versi TNI itu bertentangan dengan keterangan saksi mata yang dikutip BBC News Indonesia. Menurut pekerja kemanusiaan Nurul Aini, saksi melihat Abzalul Riza ditembak aparat TNI. Saksi lain menyebut ada anggota TNI yang mengeluarkan senjata pendek dan mengenai Abzalul Riza.
Kodam Iskandar Muda menyatakan tengah melakukan investigasi menyeluruh terhadap personel yang terlibat. Senjata yang dibawa saat kejadian telah dipisahkan untuk identifikasi, dan personel yang terlibat masih dikonsolidasikan di Kodim serta belum dikembalikan ke satuan.
TGPF Belum Perlu, Keluarga Minta Keadilan
Yusril menegaskan pemerintah belum perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) karena Komnas HAM memiliki mandat berdasarkan undang-undang. “Pemerintah menganggap belum perlu membentuk satu TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, itu enggak perlu ya,” kata Yusril.
Pemerintah juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya warga dalam peristiwa 4 November lalu. Yusril mengatakan koordinasi dilanjutkan bersama perwakilan Komnas HAM di Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Iskandar Muda, dengan penyelidikan berjalan sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM juga akan menjalankan tugas pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya,” kata Yusril dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Ayah korban, M. Hasan Ali (74), meminta aparat yang bertanggung jawab diproses hukum. “Padahal dia hanya menghadiri kenduri maulid. Biasalah anak muda lagi panas-panasnya, tapi mengapa harus dibunuh?” kata Hasan Ali.
“Mereka yang membunuh anak saya harus dihukum. Jangan hukum pura-pura,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah meminta proses hukum berjalan seadil-adilnya. Juru bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian dan penegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa melukai hati rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, hasil penyelidikan tim Komnas HAM di lapangan belum diumumkan. Sejumlah hal masih diperdebatkan, termasuk jumlah warga luka, versi tembakan, dan penyebab pasti kematian korban, yang hanya bisa dipastikan lewat penyelidikan ilmiah dan pemeriksaan forensik.
Comment