JAKARTA – Ribuan orang menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Ketua Organizing Committee aksi, KH Bachtiar Nasir, membacakan lima tuntutan di hadapan massa, mulai dari persatuan nasional hingga penegakan hukum secara konsisten.
Aksi diawali dengan salat Subuh berjemaah, dengan acara puncak dijadwalkan pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam hadir, antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, anggota DPR Kamrussamad, serta mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu.
Lima Tuntutan yang Dibacakan
Bachtiar Nasir menyampaikan kelima tuntutan dengan seruan salam lima jari. Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, rakyat bersatu melawan pihak yang disebut mengkhianati bangsa dan negara. Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki, penguasaan aset negara, dan pihak-pihak yang mendukungnya.
Keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya dan penyelamatan aset negara. Kelima, rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten, terutama terhadap perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam teks pernyataan lima tuntutan itu, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak disebut.
UBN Soroti Penyadapan dan Oligarki
Bachtiar Nasir mengawali orasinya dengan pekik kemerdekaan dan takbir yang disambut peserta aksi. Ia menegaskan lima tuntutan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Sorotan tajamnya tertuju pada dugaan penyadapan ilegal, yang menurutnya perlu diusut tuntas.
“Bayangkan, menyadap pakai uang rakyat untuk kepentingan dia, karena tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?” ujar Bachtiar Nasir. Ia juga mengaku dirinya, sejumlah tokoh, pimpinan lembaga, dan organisasi masyarakat menjadi sasaran penyadapan ilegal, klaim yang belum mendapat konfirmasi independen.
Soal oligarki, Bachtiar Nasir menuntut pengelolaan sumber daya nasional dijalankan sesuai amanat konstitusi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyinggung dugaan ketimpangan manfaat pengelolaan sumber daya alam serta praktik ekspor yang dinilai merugikan penerimaan negara.
“Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak?” seru Bachtiar Nasir.
Ia kemudian menegaskan, “Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum.”
Orasi Tokoh: Jimly, Tamsil, Said Didu
Jimly Asshiddiqie menilai berkumpulnya berbagai elemen masyarakat menunjukkan kepedulian bersama terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyebut aksi itu disiapkan dalam waktu relatif singkat, setelah sejumlah tokoh menghubunginya pada Jumat (6/11/2026). Menurut Jimly, Masjid Agung Al-Azhar merupakan ruang bersama umat Islam yang terbuka bagi berbagai latar belakang organisasi dan golongan.
“Rupanya, ada hati nurani yang sama, yang mempersatukan kita. Ada akal sehat yang sama yang mempersatukan kita berkumpul di sini hari ini. Ini namanya moral power, logic power, karena kita menghadapi situasi dan kondisi negara yang mengkhawatirkan,” kata Jimly.
Tamsil Linrung mengatakan kehadirannya merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat dan berjanji meneruskannya kepada koleganya di DPD RI. Ia menilai persoalan persyaratan jabatan wakil presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Tamsil, persoalan itu sebaiknya selesai minggu depan, setelah masa reses DPR berakhir. Ia juga menyebut sudah ada gerakan menurunkan gambar wakil presiden, pernyataan yang oleh media peliput dicatat masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Said Didu menyampaikan kritik terhadap praktik oligarki yang menurutnya telah lama memengaruhi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah terhadap kelompok yang disebutnya memiliki pengaruh besar dalam penguasaan kekayaan negara.
“Saya mengalami enam presiden, tidak ada yang berani menyentuh mereka oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo berani menyentuh mereka,” kata Said Didu. Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengapresiasi pemerintah dan kepolisian yang telah menyampaikan penjelasan kepada publik mengenai persoalan yang berkembang, dan berharap suasana tetap tenang.
Belum Ada Respons Pemerintah, Aksi Lanjut 15 November
Hingga sore ini, tanggapan resmi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Istana, DPR dan MPR, maupun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atas tuntutan aksi itu belum diperoleh. Penyelenggara juga belum menjelaskan pihak penerima resmi kelima tuntutan tersebut. Anggota DPR Kamrussamad yang hadir dalam aksi mendorong pemerintah mendengarkan aspirasi peserta dan menjalankan tuntutan itu dengan sungguh-sungguh.
Tidak ada laporan kericuhan dalam aksi tersebut. Para penggagas menyatakan aspirasi akan diperjuangkan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Generasi muda yang hadir turut menyuarakan tuntutan di penghujung kegiatan dan mendapat sambutan meriah dari massa yang sebagian besar kaum muda.
Bachtiar Nasir menyatakan penyelenggara berencana menggelar aksi lanjutan pada Minggu (15/11/2026) dengan massa lebih besar, sekaligus memperingati Hari Pahlawan. Aksi juga direncanakan digelar serentak di Masjid Al-Jabbar, Bandung, namun hingga sore ini belum ada liputan hasil aksi di Bandung; kegiatan besar yang terliput di Al-Jabbar hari ini adalah pengajian akbar keluarga besar Persatuan Islam.
Comment