KENDARI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Di Kota Kendari, program strategis ini telah menjangkau lebih dari 3.500 penerima manfaat, mencakup pelajar dan kelompok rentan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sekaligus koordinator tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebagai pelaksana teknis dan koordinator program MBG, SPPG Kendari menjalin kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari TNI/Polri, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga BKKBN.
Untuk menjamin pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai jenjang usia, SPPG juga melibatkan tenaga ahli gizi di setiap satuan pelaksana.
Keunikan pelaksanaan MBG di Kendari terletak pada pendekatan multisektor dan pemberdayaan lokal. Bahan pangan yang digunakan dipasok dari hasil produksi daerah, sementara tenaga pelaksana direkrut dari masyarakat setempat.
“Ini menciptakan multiplier effect yang tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga mendorong perekonomian lokal dan membentuk ekosistem pangan sehat yang berkelanjutan,” demikian siaran Kanwil DJPb Sultra dikutip Kamis (10/7/2025).
Tantangan di Lapangan: MBG di Tengah Geografi Sultra
Meski mencatat capaian menggembirakan, implementasi program MBG di Sultra masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
– Aksesibilitas wilayah 3T, khususnya daerah kepulauan, yang menyulitkan distribusi makanan.
– Ketergantungan pada pasokan lokal, terutama beras, yang belum sepenuhnya mencukupi saat program berjalan penuh.
– Adaptasi sistem cashless oleh pemasok lokal yang masih rendah.
– Beban administrasi tambahan di sekolah, seperti laporan siswa harian.
– Pengelolaan sisa makanan yang memerlukan dokumentasi resmi untuk penyaluran ke pihak ketiga.
– Keterlambatan penggantian biaya kepada pemasok karena sistem keuangan terpusat.
– Status penggunaan aset negara yang membutuhkan penertiban agar sesuai aturan Barang Milik Negara (BMN).
Untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi program, sejumlah strategi penguatan telah diusulkan:
– Menjadikan SPPG sebagai satuan kerja (satker) tersendiri, agar pembayaran dan pelaporan keuangan bisa dilakukan langsung melalui KPPN setempat.
– Penyusunan pedoman penggunaan aset, khususnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain.
– Dukungan penuh dari Kanwil DJPb Sultra dalam hal tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan sinergi antarinstansi.
Koordinasi MBG oleh SPPG Kendari menjadi wujud nyata dukungan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan gizi.
Meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan teknis, pendekatan kolaboratif dan adaptif yang berbasis potensi lokal menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
