KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengakui bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp4,7 triliun, namun daya saing daerah masih belum optimal. Hal ini menjadi perhatian serius dalam kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sultra di Swiss-Belhotel Kendari, Selasa (8/7/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Hugua dan dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, OPD lingkup Pemprov, serta perwakilan kabupaten/kota se-Sultra.
Hugua mengungkapkan bahwa skor IDSD Sultra saat ini berada di angka 3,46, meningkat dari 3,36 pada tahun sebelumnya. Namun, pencapaian ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dan target pembangunan provinsi.
“Kalau IDSD kita rendah, untuk apa APBD Rp4,7 triliun itu? Karena IDSD adalah gambaran langsung dari produktivitas masyarakat, mulai dari petani, nelayan, UMKM, hingga pelaku pariwisata,” tegas Hugua.
Ia menegaskan bahwa daya saing adalah cerminan hasil pembangunan. Tanpa peningkatan nyata dalam sektor produktif, besarnya APBD belum tentu berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
IDSD Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Daerah
IDSD kini menjadi salah satu dari tiga indikator utama penilaian kinerja pemerintah daerah, selain MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK dan LAKIP dari KemenPANRB. Pemerintah provinsi bertugas memfasilitasi peningkatan daya saing di tingkat kabupaten/kota.
“Kinerja daerah bukan hanya dilihat dari belanja anggaran, tapi dari seberapa besar produktivitas yang tercipta. Brida harus ambil peran aktif dalam mendampingi daerah,” lanjut Hugua.
Kepala Brida Sultra, Isma menjelaskan bahwa rendahnya skor IDSD disebabkan oleh lemahnya sejumlah pilar seperti inovasi daerah, efisiensi birokrasi, serta daya dukung infrastruktur ekonomi. Ia menyebut, ke depan diperlukan strategi terukur berbasis data.
“Sosialisasi ini menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah dan lembaga riset. IDSD harus menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang berdampak,” ujarnya.
Adapun tiga fokus utama yang menjadi tujuan sosialisasi ini adalah:
1. Menyusun perencanaan berbasis bukti menggunakan data IDSD.
2. Meningkatkan skor IDSD pada pilar-pilar yang masih lemah.
3. Menguatkan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan publik.
Dengan anggaran besar yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Brida berkomitmen untuk mengubah pendekatan pembangunan menjadi lebih berbasis data dan inovasi. Peningkatan daya saing menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan di masa mendatang. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment