KENDARI – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait sengketa lahan transmigrasi seluas 297 hektare di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Penetapan tersangka tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal Senin 16 November 2026.
Surat penetapan tersangka diterima pihak pelapor pada Selasa 17 November 2026. Perkembangan itu disampaikan juru bicara warga, Andi, dalam konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada hari yang sama.
Keempat tersangka masing-masing berinisial S, oknum pejabat kecamatan, berinisial INB, oknum aparatur sipil negara, serta dua warga berinisial B alias LB dan JH alias A. Nama lengkap mereka adalah Sawaluddin, Camat Landono; I Nyoman Bawa, aparatur sipil negara di Puskesmas Landono; Basran; dan Jabar Hendra.
Penetapan tersangka ini menjadi babak baru dalam konflik agraria yang telah berlangsung sejak 2013. Warga transmigrasi menyambut baik langkah penyidik dan berharap penanganan perkara ini memberi kepastian hukum atas lahan yang mereka klaim sebagai hak milik.
Empat Tersangka Ditetapkan
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Surat pemberitahuan penetapan tersangka diterbitkan pada Senin 16 November 2026 dan diterima warga pada Selasa 17 November 2026.
Andi, kuasa juru bicara warga, menyampaikan identitas keempat tersangka dalam konferensi pers di Mapolda Sulawesi Tenggara. Ia menyebut satu tersangka merupakan oknum pejabat kecamatan, satu tersangka merupakan oknum aparatur sipil negara, dan dua tersangka lainnya adalah warga.
Andi mengatakan kasus ini belum selesai. Warga masih menunggu kelanjutan penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka pada klaster berikutnya. Warga juga menanti pengembangan penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengenai penetapan tersangka ini. Belum ada pula keterangan mengenai pasal yang dijeratkan kepada keempat tersangka maupun tanggapan dari keempat tersangka.
Lahan 297 Hektare Bersertifikat 1982
Lahan yang menjadi objek sengketa berada di kawasan Transmigrasi Pra Pelita Landono, Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Luas lahan yang disengketakan mencapai 297 hektare.
Warga transmigrasi mengklaim lahan tersebut berdasarkan sertifikat hak milik yang terbit sejak 1982. Mereka ditempatkan secara resmi oleh pemerintah sebagai transmigran sejak 1972, jauh sebelum sengketa ini muncul.
Warga menilai dokumen sertifikat yang mereka pegang merupakan bukti sah atas hak mereka. Mereka berharap penegakan hukum atas dugaan pemalsuan surat ini menjadi titik terang bagi kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka garap.
Penyidikan perkara ini ditangani Subdit II Unit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra. Penyelidikan berjalan sekitar tujuh bulan sebelum gelar perkara dan penetapan tersangka pada November 2026.
Konflik Agraria Sejak 2013
Konflik agraria di lahan transmigrasi Landono telah berlangsung sejak 2013. Warga melaporkan perkara ini ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada Senin 9 Maret 2026, dengan menyerahkan sejumlah dokumen termasuk sertifikat hak milik tahun 1982.
Warga menyebut selama bertahun-tahun mereka kerap menerima intimidasi hingga kriminalisasi dalam sengketa lahan ini. Abdul Jamil, warga transmigrasi, mengatakan warga sering menerima intimidasi dan kriminalisasi, dan berharap penanganan perkara ini menjadi titik terang bagi warga untuk mendapatkan kepastian hukum.
Juru bicara warga, Andi, sebelumnya memuji ketegasan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya Subdit II Unit III. Ia menyebut perkara ini ditangani secara profesional di bawah arahan Kasubdit 2 Komisaris Polisi Muhammad Chairman Sumarlianto Akbar dan dijalankan di lapangan oleh Ipda Sudirman beserta tim.
Warga menilai marwah dokumen negara dijaga secara konsisten selama penyelidikan berlangsung. Pada awal November lalu, warga menyatakan menanti dengan penuh optimisme babak baru berupa ketetapan hukum atas penanganan kasus ini.
Warga Menanti Klaster Berikutnya
Warga transmigrasi Landono menyambut baik penetapan empat tersangka. Andi mengatakan warga menyambut baik adanya penetapan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat di atas lahan transmigrasi yang memiliki sertifikat hak milik tahun 1982 milik warga transmigrasi.
Abdul Jamil berharap setelah adanya kepastian hukum ini, persoalan yang selama ini membelit warga dapat berakhir. Ia menyebut penetapan tersangka menjadi titik terang dalam proses penegakan hukum yang telah lama dinantikan.
Warga masih menanti pengembangan penyidikan lebih lanjut. Mereka berharap penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dan menetapkan tersangka pada klaster berikutnya bila ditemukan bukti yang cukup.
Penetapan tersangka ini menjadi langkah awal penegakan hukum atas sengketa lahan transmigrasi Landono. Warga berharap proses hukum berjalan hingga tuntas dan hak mereka atas lahan bersertifikat sejak 1982 mendapat perlindungan penuh.

Komentar