News
Beranda / News / DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Siapkan Gugatan

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Siapkan Gugatan

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026)
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sumber: DPR RI

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyatakan setuju secara bulat sebelum Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan saat membuka sidang. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, sedangkan Menteri PANRB Rini Widyantini hadir mewakili pemerintah.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan, yang dijawab peserta sidang dengan kata setuju. Usai pengesahan, Puan berkata, “Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi undang-undang.”

Perjuangan 18 Tahun

Gagasan undang-undang ini bergulir sejak 2008, sehingga pengesahannya menutup perjuangan selama 18 tahun. Pembahasan intensif dimulai pada Agustus 2025, penyusunan draf pada September 2025, dan penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Pembahasan panitia kerja dimulai 5 November 2026 dan pembahasan tingkat pertama selesai pada Rabu, 18 November 2026.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” kata Habiburokhman.

Bezzecchi Menangi Sprint Portugal, Marquez Jatuh

Pengesahan ini lebih cepat dari target semula, sebab DPR menjanjikan aturan tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026. Pembahasan melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah, sedikitnya 87 rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. Sebanyak 46 anggota Komisi III juga melakukan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Dua Mekanisme Perampasan

Undang-undang ini mengatur dua mekanisme perampasan aset. Pertama, perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, yang dikenal sebagai non-conviction based forfeiture.

Mekanisme kedua berlaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, identitasnya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Ambang nilai aset untuk mekanisme ini minimal satu miliar rupiah saat diperoleh, bukan nilai pasar saat diperiksa.

Mekanisme tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku bila proses hukum masih dapat dilakukan. Permohonan diajukan Jaksa Pengacara Negara ke pengadilan, yang wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana di persidangan. Untuk pelaku yang melarikan diri, permohonan paling cepat diajukan 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. Pemeriksaan di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari, sedangkan upaya hukum hanya kasasi yang bersifat final dan mengikat dengan pemeriksaan paling lama 60 hari.

Jangkauan tindak pidana dalam undang-undang ini meliputi korupsi serta enam kelompok lain, yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.

Indonesia-UE Teken IEU-CEPA Usai 10 Tahun Negosiasi

Aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana, aset yang dialihkan atau dikonversi, barang sarana kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku sebagai pengganti bila aset hasil kejahatan tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi. Aset yang sudah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya. Negara juga dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri, dan bila ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik pihak terkait dengan nilai setara. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian, kecuali bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.

ICW Siapkan Gugatan ke MK

Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset berencana menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi setelah pengesahan ini. Koalisi mempersoalkan penghapusan ketentuan illicit enrichment, kenaikan ambang batas dari 100 juta rupiah pada draf 2023 menjadi satu miliar rupiah, serta prinsip tidak berlaku surut yang membatasi pemulihan aset masa lalu. Koalisi juga meragukan independensi badan pengelola yang dibentuk Presiden, setelah sebelumnya dirancang berada di bawah Kejaksaan Agung. “Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” kata Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Koalisi menilai proses pembahasan tidak transparan karena naskah rancangan undang-undang, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah tidak dibuka secara memadai. Koalisi telah meminta dokumen sejak 27 Agustus 2026 dan melayangkan somasi pada 12 November 2026 dengan tenggat 16 November yang tidak dipenuhi. Koalisi juga melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan penyebaran dokumen rancangan undang-undang. ICW menilai penghapusan illicit enrichment membuat negara kehilangan instrumen menjangkau harta tidak terlapor di LHKPN.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai undang-undang kehilangan substansi tanpa pengaturan illicit enrichment dan unexplained wealth. Habiburokhman merujuk penilaian Mahfud itu dengan menyebut roh undang-undang ini hampa. Frasa tersebut merupakan rujukan Habiburokhman atas penilaian Mahfud, bukan kutipan langsung Mahfud dari wawancara.

“Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya,” ujar Habiburokhman.

Leo/Daniel ke Final Hong Kong Open, Dua Wakil Kandas

Habiburokhman menjawab kritik itu pada 21 November 2026 dengan menjelaskan illicit enrichment tidak dimasukkan karena undang-undang ini merupakan hukum acara, sedangkan penetapan tindak pidana baru merupakan ranah hukum pidana materiil. “Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” katanya. Ia menambahkan ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia serta tidak diwajibkan Pasal 20 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Berlaku Setelah Badan Pengelola Terbentuk

Habiburokhman menegaskan semangat memiskinkan koruptor tidak berubah dan tidak ada pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada pejabat. “Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Kita juga tak boleh membuka celah bagi oknum aparat untuk menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya. Ia juga menyatakan aset bernilai paling sedikit satu miliar rupiah tetap bisa dikejar ketika tersangka meninggal atau buron.

Pengelolaan aset dilakukan badan pengelola yang dibentuk Presiden, dengan pengawasan badan pengawas independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Penyidik atau Jaksa Pengacara Negara yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana.

Aset yang mudah rusak atau nilainya turun dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim. Undang-undang ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Aturan ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *