JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pinjam bendera perusahaan, pemberian fee kepada oknum pejabat, dan penggelembungan harga dalam pengadaan proyek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengadaan itu memakai dana siap pakai (DSP) kebencanaan pada periode 2024–2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar. Pengungkapan tersebut disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, sejumlah perusahaan diduga hanya dipinjam namanya untuk mengikuti penunjukan langsung. Pekerjaan proyek justru diduga dikerjakan perusahaan lain yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. Bima merupakan tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Modus Pinjam Bendera dan Penunjukan Langsung
Dalam skema yang didalami penyidik, nama perusahaan peminjam dipakai sebagai peserta formal penunjukan langsung. Perusahaan itu bukan pelaksana sebenarnya di lapangan. Pelaksana pekerjaan diduga merupakan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Bima Setiawan.
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” kata Budi Prasetyo. Penyidik juga mendalami dugaan perusahaan yang sejak awal diarahkan untuk memperoleh paket pekerjaan tertentu. Penunjukan itu diduga disertai komitmen pemberian sejumlah uang kepada oknum di lingkungan BNPB.
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB,” kata Budi Prasetyo. Dana siap pakai merupakan dana yang dicadangkan pemerintah untuk digunakan saat keadaan darurat bencana. Dana itu masuk dalam struktur anggaran BNPB.
Dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif, BNPB telah menentukan sejumlah penyedia untuk pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung. Mekanisme itu disiapkan agar penanganan dapat bergerak cepat ketika status darurat ditetapkan. Namun penyidik menduga mekanisme khusus tersebut disalahgunakan untuk membuka ruang benturan kepentingan dan praktik suap.
Fee, Mark-Up, dan Dugaan Kickback
Penyidik turut menelusuri dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Kenaikan harga diduga menjadi cara menyediakan dana untuk pembayaran kepada pihak-pihak tertentu. “Kemudian, ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB, termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini,” kata Budi Prasetyo.
Selain dugaan benturan kepentingan, penyidik juga memeriksa dugaan inisiatif suap yang muncul dari pihak swasta. Praktik itu diduga tidak hanya terjadi karena permintaan oknum pejabat, tetapi juga secara aktif ditawarkan perusahaan yang berkepentingan memperoleh proyek. “Selain soal dugaan benturan kepentingan, di sini penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta, artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta,” kata Budi Prasetyo.
Pada klaster suap, Richard Erlangga diduga meminta fee kepada penyedia agar memperoleh paket pengadaan BNPB pada 2026. Salah satu perusahaan yang disebut menyetujui permintaan itu adalah PT Trans Lintas Selaras. Dalam periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras, dengan total Rp2,38 miliar.
Dalam rentang waktu yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit. Gabriel juga diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, dan tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian uang dan emas itu diduga berasal dari penyedia pengadaan di BNPB.
Suharyanto Diperiksa sebagai Saksi
Mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah diperiksa penyidik dalam perkara ini. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026, melalui kerja sama penyidik KPK dengan Pusat Polisi Militer TNI. Keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Budi Prasetyo. Ia menegaskan pemeriksaan itu tidak menempatkan Suharyanto sebagai tersangka. Status Suharyanto dalam perkara ini tetap sebagai saksi.
Selain Suharyanto, penyidik juga telah memeriksa seorang deputi BNPB yang masih berstatus anggota TNI aktif. Seorang koordinator keprotokolan di lingkungan BNPB juga telah dimintai keterangan. Pemeriksaan para saksi diarahkan untuk mengungkap kemungkinan benturan kepentingan dalam penentuan perusahaan pelaksana proyek.
“Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya,” kata Budi Prasetyo. Keterangan para saksi menjadi bahan penyidik untuk menelusuri tata kelola pengadaan di BNPB, termasuk prosedur penunjukan vendor dan pengawasan pelaksanaan proyek.
Lima Tersangka dan Dua Klaster Perkara
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi di Jakarta itu, tim penyidik mengamankan 15 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka itu adalah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan. Bima dan Richard merupakan tenaga ahli Kepala BNPB saat itu. Gabriel menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Syifa dan Gery berasal dari pihak swasta.
Penyidikan perkara ini dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026. Klaster kedua menyangkut dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengadaan yang memakai dana siap pakai.
Pada klaster pertama, sejumlah perusahaan penyedia yang bermitra dengan BNPB diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui penunjukan langsung itu berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar. Rinciannya, nilai pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, pada 2025 sebesar Rp52,27 miliar, dan pada 2026 sekitar Rp50 miliar.
KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer. Kepemilikan saham itu mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen, yang berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar setara dengan sekitar Rp30,98 miliar.
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta emas 56 keping seberat 133 gram yang ditaksir senilai Rp315,8 juta. Penyidik juga mengamankan tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta dan aset kripto yang diperkirakan mencapai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka sebelumnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Richard dan Gabriel disangkakan melanggar pasal suap dalam undang-undang yang sama, sedangkan Syifa dan Gery disangkakan sebagai pemberi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dana siap pakai yang menjadi sumber pengadaan dalam perkara ini semestinya digunakan untuk penanganan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera. Penindakan korupsi di lingkungan lembaga negara terus berjalan, sementara penyidik masih mendalami aliran dana dalam perkara BNPB dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari pengadaan tersebut.

Komentar