KENDARI — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi V menyoroti serius berbagai persoalan infrastruktur di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai dari akses jalan menuju pelabuhan, ancaman banjir, hingga kapasitas pelabuhan rakyat yang dinilai perlu segera diperkuat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa posisi strategis Sulawesi Tenggara sebagai simpul logistik di kawasan timur Indonesia belum didukung kesiapan infrastruktur dasar yang memadai.
“Pertumbuhan pesat di sektor pertambangan, industri, dan logistik belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, khususnya jalan, drainase, dan tata ruang,” ujarnya saat kunjungan kerja reses di Kendari, Rabu (22/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau sejumlah titik vital seperti Terminal Petikemas New Port Kendari dan Pelabuhan Bungkutoko.
Hasilnya, kapasitas pelabuhan dinilai cukup memadai, namun akses jalan menuju kawasan pelabuhan masih menjadi hambatan utama distribusi barang.
“Kapasitas pelabuhan sudah memadai, tetapi akses jalan masih menjadi kendala utama yang berdampak pada efisiensi logistik,” tegasnya.
Selain itu, persoalan banjir menjadi sorotan tajam.
DPR menilai meningkatnya kejadian banjir di Kendari menunjukkan lemahnya sistem drainase dan belum optimalnya pengendalian berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Penanganan komprehensif dan berkelanjutan pun dinilai mendesak.
Di sektor transportasi udara, lonjakan penumpang di Bandara Haluoleo selama periode Lebaran 2026 turut menjadi perhatian.
DPR meminta peningkatan kualitas layanan dan pengawasan seiring tingginya mobilitas masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, kembali menegaskan urgensi pembangunan kolam retensi sebagai solusi banjir yang telah menjadi masalah tahunan sejak 2013.
“Banjir ini sangat berdampak bagi warga. Kami berharap dukungan Komisi V dan pemerintah pusat untuk mendorong realisasi kolam retensi,” ujarnya.
Pelabuhan Rakyat Disorot, DPR Dorong Tambah Dermaga
Dalam kunjungan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai Pelabuhan Rakyat Kendari memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan aktivitas logistik di kawasan Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, secara teknis pelabuhan tersebut memiliki keunggulan, terutama dari sisi kedalaman alur yang mencapai sekitar 12 meter serta tingkat sedimentasi yang relatif rendah.
“Pelabuhan ini cukup baik. Kedalamannya sekitar 12 meter dan sedimentasinya kecil. Ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan lebih optimal,” ujar Mori.
Namun demikian, ia mengungkapkan adanya tantangan berupa antrean kapal yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mori mendorong penambahan dermaga sebagai solusi realistis guna meningkatkan kapasitas sandar kapal.
“Penambahan dermaga patut dipertimbangkan agar kapal bisa lebih cepat bergantian sandar, sehingga aktivitas pelabuhan menjadi lebih efisien,” jelasnya.
Ia juga menilai kebutuhan anggaran untuk pembangunan dermaga tambahan masih dalam skala terukur jika dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.
Dengan penguatan infrastruktur, pelabuhan rakyat di Kendari diyakini dapat semakin berperan sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi laut nasional.
Selain itu, Mori menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyelesaian aspek administratif seperti lahan, guna mempercepat realisasi pengembangan pelabuhan.
“Jika semua pihak bersinergi, pengembangan pelabuhan ini bisa berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Komisi V DPR RI pun berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Kendari secara terintegrasi, demi memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment