JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah adalah bukanlah prestasi melainkan kewajiban.
Hal tersebut ditegaskan Presiden pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, Senin (26/06/2023), di Istana Negara, DKI Jakarta.
“Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat tersebut harus dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat.
“Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
“Besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Isma Yatun.
Isma menjelaskan, opini yang diterima pemerintah didasarkan pada opini WTP atas 81 laporan keuangan kementerian/lembaga negara dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun.
Akuntabilitas
Presiden Jokowi juga mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden.
Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” tambahnya.
Untuk itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden. (Min)
Comment