JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada hari ini, Selasa, 10 November 2026, melalui Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Rapat paripurna pembukaan itu diisi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Di hari yang sama, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah sejumlah anggota DPR menyampaikan posisi mereka pada Senin, 9 November 2026.
Berdasarkan jadwal resmi DPR, Masa Persidangan II berlangsung hingga 6 Januari 2027, dengan masa sidang 10 November sampai 17 Desember 2026 dan masa reses 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Pembukaan masa sidang hari ini juga disertai Rapat Pimpinan serta rapat intern fraksi pada pukul 13.00-16.00 dan 19.30-22.30 WIB. Hasil Rapat Paripurna pembukaan belum diketahui hingga artikel ini disusun, termasuk isi pidato Ketua DPR dan apakah isu Gibran disinggung di dalamnya.
Dasco: Pembahasan Masih Informal
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pada Senin, 9 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, bahwa masa sidang baru dibuka keesokan harinya. “Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari,” kata Dasco. Ia mengakui banyak aspirasi yang ingin disampaikan melalui mekanisme di DPR terkait persoalan Wakil Presiden.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” ujar Dasco. Menurut dia, pembahasan lintas fraksi itu masih bersifat informal karena DPR belum memasuki masa sidang. “Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan meminta pembahasan secara resmi,” katanya.
Dasco menegaskan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun Rapat Badan Musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. “Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco. “Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.
Dukungan HMP dari PKS dan Golkar
Perkembangan terbaru datang dari anggota DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh, nomor anggota A-439, yang menyatakan dukungan tertulis terhadap Hak Menyatakan Pendapat untuk mendorong pemberhentian Gibran. Foto dokumen pernyataan itu diunggah Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melalui media sosial pada Senin, 9 November 2026, dari Cikini, Jakarta.
“Kawan-kawan, satu anggota DPR Fraksi PKS telah membuat pernyataan tertulis untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Cikini, Senin, 9 November 2026. Moga berlanjut terus!” tulis Ray Rangkuti dalam unggahannya.
Rahmat Saleh, yang juga Ketua Umum GEMA Keadilan, menyampaikan sikap itu dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Ia mengaku sudah berkomunikasi secara informal dengan sejumlah anggota lintas fraksi serta optimistis banyak yang memiliki niat sama.
“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” kata Rahmat Saleh.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang juga anggota Komisi II DPR, mengusulkan DPR memakai Hak Menyatakan Pendapat sebagai mekanisme yang paling relevan. “Karena itu, sejak awal saya mengatakan bahwa hak yang relevan digunakan DPR dalam kaitan dengan putusan MK saat itu, terlebih sekarang sudah ada putusan MA, adalah hak menyatakan pendapat,” kata Doli di Kompleks Parlemen pada Senin, 9 November 2026. Ia mengaku sudah dihubungi beberapa teman dari fraksi lain dan komunikasi lanjutan direncanakan satu hingga dua hari ke depan.
Doli menjelaskan HMP merupakan hak anggota DPR, bukan hak fraksi, dan bila menjadi kesimpulan institusi DPR, prosesnya masuk ke Pasal 7A, 7B, dan 7C Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan pada Minggu, 8 November 2026, bahwa partainya masih mengkaji dua opsi, yakni hak angket atau HMP. “Kami sedang berkomunikasi dengan partai-partai lain. Insyaallah, kami sedang mengkaji bersama dan dapat mempertimbangkan antara Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat,” kata Kholid.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pada Minggu, 8 November 2026, bahwa pemakzulan bisa berjalan bila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain, dan ia menyebut wacana tersebut tragis karena presiden dan wakil presiden masih menjalankan mandat Pemilu 2024 hingga 2029, sementara NasDem hingga kini belum mengumumkan keputusan resmi untuk mengusulkan pemakzulan di DPR. “Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh.
Putusan MA Bukan Pencopotan Jabatan
Wacana di DPR itu berpangkal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi warga bernama Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Amar putusan itu mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat bawah, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Surat keterangan itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dan dipakai sebagai salah satu syarat pendaftaran calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara itu bermula dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dengan tergugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. PTUN tidak menerima gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan itu, dan kasasi ke MA akhirnya mengabulkan gugatan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan tamat SMA.
Namun MK juga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena kedudukan hukum pemohon, dan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Karena itu, putusan MA membatalkan surat keterangan, bukan mencopot jabatan Wakil Presiden. Pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, yakni DPR menyampaikan pendapat melalui HMP dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir, lalu Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memutuskan.
Yang Ditunggu dari Sidang Hari Ini
Dengan dibukanya Masa Persidangan II, perhatian kini tertuju pada apa yang terjadi setelah Rapat Paripurna pembukaan. Hasil paripurna, isi pidato Ketua DPR, serta kemungkinan pembahasan resmi soal Gibran belum diketahui hingga artikel ini disusun, padahal Dasco sebelumnya mengatakan DPR akan menyikapi perkembangan yang ada pada waktunya, setelah masa sidang berjalan. “Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Sejumlah laporan yang menyebut masa sidang dibuka pada Senin, 9 November 2026, tidak sesuai dengan jadwal resmi DPR dan pernyataan Dasco. Pada Senin itu DPR masih dalam masa reses dan para anggota berada di daerah pemilihan masing-masing. Rapat pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi juga belum digelar hingga Senin malam. Mekanisme tata tertib DPR tetap harus dijalani sebelum wacana hak angket atau HMP dapat dibahas secara resmi.
Sebagai latar, Aliansi Rakyat Menggugat yang dikoordinasikan Ahmad Khozinudin menggelar aksi di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 November 2026. Puluhan massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB dengan mobil komando dan mendesak Gibran keluar dari Istana Wakil Presiden serta mundur atau menghadapi pemakzulan. Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menemui massa dan menawarkan dialog di dalam kompleks, tetapi tawaran itu ditolak karena massa meminta Gibran keluar menemui mereka. Massa bubar sekitar pukul 16.55 WIB dalam keadaan kondusif, dikawal 73 personel Polres Metro Jakarta Pusat menurut ANTARA serta Paspampres.
Aksi itu sudah diliput dalam artikel sebelumnya, dan sejumlah klaim yang disampaikan orator aksi soal putusan MA tidak ditulis sebagai fakta hukum dalam artikel ini. Putusan MA hanya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah. Kini, dengan masa sidang resmi dibuka, DPR memiliki forum untuk membahas aspirasi yang selama reses hanya dibicarakan secara informal lintas fraksi.
Comment