HAMBALANG – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dasco menyampaikan hal itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026), sehari setelah pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu digelar di tengah penyidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lain.
Dasco menegaskan informasi tersebut ia peroleh dari pihak lain, karena ia tidak hadir dalam pertemuan di Hambalang. “Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal. Yang kemudian memang kita sama-sama tahu, pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum.”
“Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden,” ujar Dasco. Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah Presiden memberi perhatian khusus terhadap perkara tersebut, mengingat dirinya tidak mengikuti langsung pembicaraan di dalam ruangan.
Penyadapan Bukan Satu-satunya Agenda
Menurut Dasco, dugaan penyadapan ilegal hanya menjadi salah satu bagian dari rangkaian pembahasan yang lebih luas dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan perkara itu sudah ditangani aparat penegak hukum, sehingga tidak menjadi satu-satunya agenda yang dibicarakan Presiden bersama para mantan pimpinan Polri. Penegasan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa pertemuan di Hambalang semata-mata digelar untuk membahas perkara penyadapan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Tiga di antaranya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat. Satu tersangka lainnya, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah terserang stroke.
Visi Ekonomi dan Permintaan Dukungan
Selain soal penyadapan, Dasco menjelaskan Presiden Prabowo memanfaatkan pertemuan itu untuk memaparkan visi dan misi pemerintahannya kepada para mantan Kapolri. Presiden menyampaikan pandangannya tentang cara memajukan Indonesia ke depan dan menggerakkan roda perekonomian, lalu meminta dukungan dari para perwira tinggi purnawirawan yang hadir. Dasco menyebut agenda utama kedatangan para senior kepolisian itu adalah silaturahmi serta konsolidasi arah kebijakan pemerintah.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu,” tutur Dasco. Pernyataan itu menunjukkan pertemuan di Hambalang tidak hanya membahas persoalan internal kepolisian, tetapi juga arah pembangunan dan kebijakan pemerintah ke depan.
Sekretariat Presiden dalam siaran persnya menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, khususnya urusan internal Polri. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.
Tito Ungkap Kebocoran Negara Dibahas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga mantan Kapolri dan hadir dalam pertemuan itu, memberikan keterangan tambahan mengenai isi pembicaraan. Tito mengatakan pertemuan membahas kebocoran kekayaan negara serta dukungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri terhadap program-program prorakyat Presiden. Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito.
Ia menambahkan, “Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi.” Tito mengaku dirinya hadir setelah diundang Presiden dan PP Polri, namun ia belum memerinci lebih jauh soal kebocoran yang dimaksud.
Saat ditanya apakah pertemuan turut membahas isu penyadapan ilegal terhadap Presiden yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo, Tito tidak memberikan jawaban spesifik. Ia juga irit bicara soal absennya mantan Kapolri Idham Azis dalam pertemuan itu dan menilai Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri lebih kompeten menjawab isi keseluruhan pertemuan.
“Saya enggak tahu (soal absennya Idham Azis). Saya yang diundang. Otomatis saya hadir, sudah itu aja,” ujar Tito.
Dukungan PP Polri dan Daftar Hadirin
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan dukungan PP Polri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu pesan penting dari pertemuan di Hambalang. Dukungan itu disampaikan Ketua Umum PP Polri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri dalam pertemuan bersama Presiden. “Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Mereka menjabat sebagai Kapolri pada rentang 1998 hingga 2019. Dua mantan Kapolri terakhir tidak hadir, yakni Idham Azis yang menjabat pada 2019-2021 dan Listyo Sigit Prabowo yang kini ditahan di Mako Brimob.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut. Turut mendampingi Presiden, menurut Sekretariat Presiden, adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK yang beredar dan dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal. “Tidak benar,” kata Asep kepada wartawan di Jakarta.
Comment