Seputar Korupsi
Beranda / Seputar Korupsi / FPKH Desak Kejati Usut Temuan BPK Muna Barat

FPKH Desak Kejati Usut Temuan BPK Muna Barat

Massa FPKH Sultra menggelar aksi di depan Kantor Kejati Sultra, Kendari.
Massa FPKH Sultra menggelar aksi di depan Kantor Kejati Sultra, Kendari, Kamis (19/11/2026). Sumber: Kabengga.id

KENDARI – Forum Pemerhati Kebijakan Hukum Sulawesi Tenggara (FPKH Sultra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis (19/11/2026). Aksi itu mendesak Kejati Sultra mengusut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026 atas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Sorotan utama aksi tersebut adalah dugaan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta dugaan kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan infrastruktur.

Temuan kekurangan volume itu menyangkut dua paket pekerjaan pada BPBD Muna Barat, yakni belanja barang dan jasa serta belanja modal. Realisasi pekerjaan pada kedua paket tersebut diduga tidak sesuai dengan volume yang dibayarkan. Ketidaksesuaian itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Dua Paket BPBD Jadi Sorotan Utama

Jenderal Lapangan FPKH, Adealfan, menegaskan temuan yang tertuang dalam LHP BPK RI 2026 tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan pemeriksaan administratif. Aparat penegak hukum diminta memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum serta pihak mana saja yang harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut. “Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi dokumen yang tersimpan di atas meja tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” kata Adealfan dalam orasinya.

Temuan atas LHP yang sama sebenarnya sudah lebih dulu dilaporkan kelompok masyarakat lain ke Kejati Sultra pada Rabu (11/11/2026). Laporan itu merinci kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp282,94 juta, dengan sisa yang belum disetorkan sebesar Rp265,02 juta. Laporan yang sama juga mencatat persoalan denda keterlambatan enam paket pekerjaan senilai Rp630,17 juta serta pertanggungjawaban biaya transportasi pada 14 puskesmas sebesar Rp355 juta.

Kelebihan Bayar Tiga Paket Infrastruktur

Selain dua paket pada BPBD, Adealfan juga menyoroti tiga paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Muna Barat. Ketiga paket itu diduga mengalami kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Nilai kelebihan pembayaran pada tiga paket tersebut juga mencapai ratusan juta rupiah.

KPK Bongkar Korupsi Dana BNPB Rp148 Miliar

Dalam aksi yang sama, FPKH juga menyoroti pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Muna Barat. Proyek itu tercatat memiliki temuan kekurangan volume pada lima paket pekerjaan yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. FPKH mendesak Kejati Sultra memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut serta mantan Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat yang kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. FPKH juga meminta ditelusuri dugaan belum disetorkannya denda keterlambatan oleh CV Vintara Mitra Utama, kontraktor pelaksana proyek itu.

Desakan Periksa Mantan Kepala Dinas

Desakan paling tegas dalam aksi itu ditujukan kepada mantan Kepala Dinas BPBD Kabupaten Muna Barat. Pejabat tersebut kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Muna Barat. “Kami meminta Kejati Sultra serius mengusut persoalan ini. Kami mendesak mantan Kepala Dinas BPBD yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKB untuk diperiksa agar semuanya menjadi terang,” kata Adealfan.

“Jangan karena seseorang memiliki jabatan, kemudian proses hukum menjadi tumpul,” ujar Adealfan.

FPKH menegaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan perkara serius karena menyangkut uang rakyat. Setiap indikasi penyimpangan anggaran diminta ditelusuri secara objektif, transparan, dan profesional tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Desakan agar Kejati Sultra mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah bukan kali pertama disuarakan di Kendari, karena sebelumnya kelompok masyarakat lain menyampaikan desakan kepada Kejati Sultra untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran hibah pemilihan umum di Konawe Selatan.

FPKH mengingatkan penanganan persoalan ini harus sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi. Dalam perkara dugaan korupsi lain, aparat penegak hukum pernah menyita uang tunai senilai Rp2 miliar dari seorang direktur utama badan usaha milik negara yang berstatus saksi. FPKH meminta Kejati Sultra membuktikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan dan kekuasaan.

Kejagung Periksa 2 Saksi Nikel, LIRA Desak Periksa Bupati

Pengaduan Disampaikan, Kejati Belum Berkomentar

Dalam aksi tersebut, FPKH telah menyampaikan pengaduan kepada Kejati Sultra. FPKH berharap laporan itu segera ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari Kejati Sultra atas desakan dan pengaduan tersebut.

FPKH menegaskan akan terus mengawal laporan dan dugaan persoalan tersebut sampai terdapat tindak lanjut yang jelas dari aparat penegak hukum. “Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Teman-teman FPKH akan terus mengawal persoalan ini hingga benar-benar ditindaklanjuti oleh Kejati Sultra,” kata Adealfan.

Seluruh persoalan yang disuarakan FPKH masih berstatus dugaan. Temuan BPK merupakan hasil pemeriksaan yang perlu ditelaah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, dan belum ada pernyataan dari pihak yang namanya disebut dalam aksi tersebut.

KPK Periksa 17 Kakantah Jatim soal Dugaan Setoran

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *