KENDARI – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk transportasi laut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat kepulauan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, saat meninjau Pelabuhan Bungkutoko, Kendari, pada Jumat (23/5/2025), mengungkapkan pentingnya sinergi antara BPH Migas, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, dan Pertamina dalam memastikan distribusi BBM subsidi untuk kapal penumpang berjalan optimal.
“Pengoperasian kapal PELNI, seperti Kapal Jetliner, sangat bergantung pada ketersediaan BBM subsidi. Ini berkaitan langsung dengan harga tiket kapal yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yapit melalui siaran resmi.
Menurutnya, Kapal Penumpang Jetliner yang dioperasikan oleh PELNI merupakan salah satu moda transportasi favorit warga, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
Lebih lanjut, Yapit menjelaskan bahwa BPH Migas terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Penugasan yang menyalurkan BBM subsidi.
“Kami berharap sinergi antara BPH Migas, PELNI, dan Pertamina dapat terus berjalan baik demi kelancaran layanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan Yapit, Supervisor BBM PELNI, Radityo Dimas, menegaskan komitmen pihaknya dalam memastikan penyaluran BBM subsidi bagi kapal dilakukan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
“Kami bersama BPH Migas terus memantau realisasi kuota BBM subsidi untuk transportasi khusus kapal (transus), dan memastikan seluruh proses diawasi ketat,” jelas Radityo.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan distribusi BBM dilakukan secara independen oleh Surveyor Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Pemantauan SPBU Nelayan di Bombana
Tak hanya untuk kapal penumpang, BPH Migas juga memantau distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Pada Kamis (22/5/2025), Yapit melakukan kunjungan ke SPBU Nelayan (SPBUN) di Kabupaten Bombana.
“Kami melihat distribusi BBM untuk nelayan di SPBUN Bombana telah berjalan baik. Surat Rekomendasi juga sudah sesuai format dan aturan yang berlaku,” ungkap Yapit.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana atas komitmen dalam menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai regulasi, terutama bagi nelayan pemilik kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT).
Kegiatan pemantauan ini turut didampingi oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara, Ferdi Fajrian. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment