KENDARI – Perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan tren positif pada awal 2026.
Pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan I 2026 mencapai 6,23 persen (year-on-year/yoy), meningkat 0,29 persen poin dibandingkan triwulan IV 2025.
Di saat yang sama, realisasi belanja APBN regional hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp6,999 triliun atau 33,42 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara menyebutkan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2026 mencapai Rp52,55 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp30,28 triliun.
Dari sisi harga, Sultra mencatat inflasi tahunan sebesar 2,98 persen pada April 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,11. Kota Baubau mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,08 persen, sementara Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 1,61 persen.
Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya indeks pengeluaran pada hampir seluruh kelompok, terutama transportasi, pendidikan, makanan dan minuman, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Sultra hingga akhir April 2026 mencapai Rp6,999 triliun atau tumbuh 5,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini didukung oleh tidak adanya kebijakan efisiensi anggaran seperti yang diterapkan pada awal tahun 2025 serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang mulai berjalan.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan di Sultra menunjukkan kinerja impresif.
Hingga 30 April 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp1,669 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1,451 triliun dan penerimaan kepabeanan sebesar Rp217,73 miliar.
Penerimaan pajak tumbuh signifikan sebesar 67,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak 386,36 persen, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat 123,93 persen.
Tingginya penerimaan PPN antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat setelah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Maret 2026.
Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan turut menjadi penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak.
Kinerja kepabeanan juga mencatat lonjakan tajam. Penerimaan bea masuk mencapai Rp217,29 miliar, atau telah melampaui target hingga 135,95 persen.
Peningkatan ini didorong oleh pembangunan sejumlah smelter nikel di Sultra yang masih membutuhkan impor berbagai peralatan dan mesin dari luar negeri.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp404,26 miliar atau 55,35 persen dari target. Angka ini tumbuh 83,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp243,52 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp160,75 miliar.
Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya mencapai Rp2,086 triliun atau 28,41 persen dari total pagu. Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp1,236 triliun, belanja barang Rp555,59 miliar, belanja modal Rp292,31 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp1,86 miliar.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4,913 triliun atau 36,12 persen dari pagu Rp13,60 triliun.
Meski demikian, secara tahunan penyaluran TKD mengalami kontraksi 5,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Berdasarkan komponennya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik menjadi satu-satunya komponen yang mencatat pertumbuhan tinggi, yakni sebesar 65,09 persen dengan realisasi Rp1,031 triliun. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa mengalami kontraksi.
Khusus Dana Desa, realisasi hingga akhir April baru mencapai Rp102,18 miliar atau 19,07 persen dari pagu. Rendahnya penyaluran dipengaruhi oleh petunjuk teknis yang baru diterbitkan pada Maret 2026. Sementara itu, DAK Fisik masih belum terealisasi karena menunggu regulasi penyaluran dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan penerimaan pajak, serta percepatan belanja negara menunjukkan fondasi ekonomi Sulawesi Tenggara yang tetap solid pada awal 2026.
Sektor pertambangan, khususnya industri pengolahan nikel dan pembangunan smelter, masih menjadi salah satu motor utama yang mendorong aktivitas ekonomi dan penerimaan negara di daerah tersebut. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment