KENDARI – Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dikepung lautan manusia pada Senin siang, 1 September 2025.
Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai aliansi, termasuk Gerbang Kota, menggelar aksi damai menuntut dua hal utama: Kapolri dicopot dari jabatannya serta tunjangan anggota DPRD Sultra dipotong 50 persen selama satu tahun ke depan.
Gerakan besar-besaran ini berangkat dari keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa menilai anggota dewan menerima tunjangan fantastis sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan ekonomi.
“Kami minta DPRD Sultra berkomitmen agar tunjangan mereka dipotong 50 persen untuk satu tahun ke depan. Rakyat sedang susah, jangan justru dewan hidup berfoya-foya,” teriak salah seorang demonstran.
Desak Keadilan untuk Affan Kurniawan
Selain soal tunjangan, massa aksi juga menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, mahasiswa yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri saat aksi di Jakarta.
Koordinator aksi dari Masyarakat Kota Lama Kendari, Akbar, menegaskan bahwa kasus tersebut harus diselidiki secara terbuka dan transparan.
“Para pelaku harus dipecat dan dihukum pidana semaksimal mungkin,” tegasnya.
Teriakan massa juga menggema mendesak Kapolda Metro Jaya mundur dan menuntut Kapolri dicopot sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Sikap DPRD Sultra: Siap Sesuaikan dengan Regulasi
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, menerima langsung aspirasi ribuan massa di depan gedung dewan. Ia menegaskan siap mengeluarkan rekomendasi resmi untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Terkait pemotongan tunjangan sebesar 50 persen, kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jika aturannya memungkinkan, kami siap melaksanakannya,” ucap La Ode Tariala di hadapan demonstran.
Kapolda dan Danrem Turun ke Jalan, Duduk Bersama Mahasiswa
Yang membuat aksi ini berbeda adalah sikap aparat keamanan. Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Widyanarko bersama Danrem 143/HO dan pimpinan DPRD tidak bersembunyi di balik pintu. Mereka keluar dari gedung, duduk berjam-jam di bawah terik matahari, dan mendengarkan langsung suara mahasiswa satu per satu.
Kapolda menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi di Bumi Anoa.
“Sejak awal saya berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan dengan damai,” tegasnya.
Tuntutan Lebih Luas: Dari Pajak hingga UU Perampasan Aset
Selain pencopotan Kapolri dan pemotongan tunjangan DPRD, massa juga membawa tuntutan lebih luas, mulai dari pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, penurunan pajak yang dianggap mencekik rakyat, hingga sorotan pada eksploitasi tambang di Morosi.
Mereka juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran hukum, menuntut reformasi DPR dan Polri, serta keadilan bagi rakyat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.
Aksi Damai Tanpa Ricuh
Meski diikuti ribuan massa, aksi di Kendari berlangsung damai. Aparat kepolisian dan TNI menjaga jalannya unjuk rasa dengan pendekatan humanis, membiarkan demonstran bebas menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.
Menjelang sore, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah puas menyampaikan tuntutan dan mendapat respons positif dari pimpinan daerah.
Aksi damai di Kendari ini menjadi penegasan bahwa suara rakyat Sulawesi Tenggara tidak bisa diabaikan. Tuntutan pemotongan tunjangan DPRD sebesar 50 persen dan pencopotan Kapolri menjadi simbol keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Aksi tersebut juga membuktikan bahwa pendekatan humanis dari aparat dan pejabat bisa menciptakan ruang dialog sehat, meredakan ketegangan, sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak nasional. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
