SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur sebagai saksi selama tiga hari berturut-turut, 10–12 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur di Surabaya. Penyidik mendalami dugaan setoran uang dari sejumlah kantor pertanahan di provinsi itu kepada tersangka berinisial AS dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut dan menjelaskan penyidik menggali pengetahuan para saksi mengenai penyerahan uang kepada tersangka AS. “Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi.
Budi sebelumnya menyebut materi yang didalami berkaitan dengan dugaan “setoran ke atas”.
Status ketujuh belas pejabat itu masih sebatas saksi. Pemeriksaan terhadap mereka tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang disidik. Fokus penyidik adalah sejauh mana para kepala kantor mengetahui dugaan aliran dana kepada tersangka AS. Para saksi disebut kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
Tiga Gelombang Pemeriksaan di Polda Jatim
Pemeriksaan dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berlangsung Selasa, 10 November 2026, dengan delapan kakantah. Mereka adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo. Turut diperiksa pada hari yang sama NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember.
Gelombang kedua berlangsung Rabu, 11 November 2026, juga dengan delapan kakantah. Mereka adalah HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro. Empat lainnya adalah S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, dan MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
Gelombang ketiga ditutup Kamis, 12 November 2026, dengan pemeriksaan W selaku Kakantah Kabupaten Sumenep. Pada hari pertama, sembilan kakantah memang dijadwalkan diperiksa, yakni delapan di Jawa Timur dan satu lainnya, Kakantah Kabupaten Bogor I, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Rangkaian kemudian berlanjut keesokan harinya hingga jumlah total kakantah Jawa Timur yang diperiksa menjadi 17 orang.
Berawal dari OTT HGB di Bogor
Pemeriksaan massal ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam operasi itu, tim penyidik menyita uang Rp106,3 miliar dari sejumlah lokasi, salah satunya dari rumah Arif Sugiyanto.
Kedelapan tersangka itu adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dan Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. Tersangka lainnya adalah Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon, Arif Sugiyanto selaku mantan Bupati Kebumen, dan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq selaku Ketua DPP Partai Golkar. Dua tersangka sisanya adalah pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Kedelapan tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK.
Kasus ini merupakan satu dari sejumlah penyidikan KPK yang tengah berjalan dan menyasar dugaan aliran uang di lingkungan pejabat negara. Penyidik tidak hanya menelusuri dugaan suap pengurusan HGB, tetapi juga kemungkinan adanya aliran uang kepada pejabat yang lebih tinggi. Arah penelusuran itu yang kemudian membawa penyidik ke kantor-kantor pertanahan di Jawa Timur.
Jejak Penggeledahan hingga Jawa Timur
Sebelum pemanggilan massal ini, penyidik lebih dulu menyasar Jawa Timur dalam rangkaian penggeledahan pada akhir September 2026. Pada 17 September 2026, KPK menggeledah ruangan Lampri serta ruangan sejumlah direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi pada 18 September 2026, lalu ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk. Pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam penggeledahan di Jawa Timur, penyidik menemukan sejumlah uang dalam amplop di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto serta uang tunai dan perhiasan di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.
Rangkaian penggeledahan itu menjadi pijakan bagi penyidik untuk mengonfirmasi keterangan para saksi dari Jawa Timur. Penyidik mencocokkan kesaksian para kakantah dengan barang bukti yang sudah diamankan sebelumnya. Pemeriksaan para saksi menjadi bagian dari upaya mengurai hubungan antara temuan barang bukti, dugaan transaksi, dan kemungkinan setoran kepada pejabat lain.
Dugaan Jual-Beli Jabatan Ikut Didalami
Selain dugaan suap pengurusan HGB, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan itu mencakup praktik jual-beli jabatan serta rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan kementerian. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan berbagai layanan pertanahan. Pendalaman terhadap dugaan setoran dari daerah menjadi bagian dari upaya mengurai dugaan aliran dana yang lebih luas.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Muhammad Naim menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan materi perkara sepenuhnya kepada KPK. Ia menegaskan jajarannya bersikap kooperatif dan siap memberi dukungan sesuai kewenangan apabila diperlukan penyidik. Ia juga menegaskan setiap pegawai BPN wajib menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Hingga kini, belum ada tersangka baru yang diumumkan dalam pengembangan perkara ini. Pemeriksaan terhadap 17 kakantah masih sebatas penggalian keterangan sebagai saksi. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan langkah penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi lain dari lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Komentar