JAKARTA – Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra pada Selasa, 10 November 2026. Somasi itu berkaitan dengan pernyataan keduanya yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Somasi disampaikan melalui Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar dalam sebuah konferensi pers. Kedua tokoh itu diberi tenggat 3×24 jam untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menghapus konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader Partai Golkar.
Langkah hukum tersebut diumumkan tepat pada hari berakhirnya tenggat yang diberikan Bahlil tiga hari sebelumnya. Pada Sabtu, 7 November 2026, Bahlil memberi waktu 3×24 jam kepada pihak yang mencatut namanya untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Tenggat itu jatuh pada Selasa, 10 November 2026. Hingga tenggat tersebut tiba, tidak ditemukan klarifikasi maupun permintaan maaf terbuka dari pihak yang dituju.
Tenggat Lama Berakhir, Somasi Resmi Dilayangkan
Somasi yang diumumkan hari ini sekaligus memperjelas status langkah hukum yang sebelumnya masih simpang siur. Pada Senin, 9 November 2026, Bahlil menyatakan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bahwa somasi sudah diberikan. Namun pernyataan itu tidak disertai penjelasan mengenai penerima, bentuk, maupun tanggal pemberian somasi. Sehari sebelum pengumuman hari ini, belum ada konfirmasi bahwa surat somasi telah dikirim kepada pihak tertentu.
Dengan pengumuman Bakumham Partai Golkar hari ini, penerima somasi kini disebut secara terbuka untuk pertama kalinya. Somasi itu juga memulai hitungan tenggat baru selama 3×24 jam. Permintaan klarifikasi dan permohonan maaf itu diminta disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak. Bakumham menegaskan akan melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum apabila somasi tidak diindahkan hingga batas waktu yang diberikan.
Di Istana pada Senin, Bahlil mengaitkan somasi itu dengan tuduhan bahwa dirinya diasumsikan mengikuti sebuah rapat. “Dan saya kasih waktu untuk, saya sudah memberikan somasi kan? Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum, ya,” kata Bahlil. Ia menegaskan tidak pernah mengikuti rapat yang dituduhkan kepadanya dan meminta tuduhan itu dibuktikan.
Tiga Tuduhan yang Dipersoalkan Golkar
Bakumham Partai Golkar mempersoalkan sedikitnya tiga narasi yang mengaitkan Bahlil dengan perkara penyadapan. Pertama, dugaan keterlibatan Bahlil dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kedua, narasi yang menyebut Bahlil ikut menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus penyadapan sebelum penangkapan mereka. Ketiga, tudingan bahwa Bahlil melakukan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Pernyataan yang dipersoalkan itu disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV. Bakumham menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas kritik dan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang maupun institusi partai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya juga membela Bahlil dan mengecam pernyataan yang mengaitkan ketua umum partainya dengan isu penyadapan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji pada Jumat, 6 November 2026, menyatakan partainya tidak ingin memberikan konfirmasi terhadap informasi yang belum memiliki dasar pembuktian.
Bantahan Bahlil Sejak Ambon
Bahlil pertama kali membantah tuduhan itu di Ambon, Maluku, pada Sabtu, 7 November 2026, seusai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku. Tuduhan itu bermula dari narasi tentang seorang ketua umum partai yang disebut berada di kawasan Widya Chandra, Jakarta, beberapa jam sebelum penangkapan tersangka penyadapan oleh Bareskrim Polri. Bahlil mengatakan awalnya tidak memperhatikan narasi tersebut karena ada banyak ketua umum partai, namun kemudian mendapati tudingan itu mengarah kepadanya.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” kata Bahlil di Ambon. Ia juga menegaskan tuduhan yang beredar di media sosial dan grup percakapan WhatsApp itu tidak benar dan tidak berdasar.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengaku dirinya juga menjadi sasaran penyadapan. “Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil. Pengakuan itu merupakan klaim Bahlil sendiri dan hingga kini belum ada konfirmasi dari Bareskrim Polri bahwa Bahlil termasuk dalam daftar sasaran penyadapan.
Menanti Respons dan Jalur Hukum
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari Muhammad Said Didu maupun Sri Rajasa Candra atas somasi terbuka tersebut. Publik kini menantikan apakah persoalan ini akan berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf atau justru berlanjut ke proses hukum. Apabila somasi tidak diindahkan, Bakumham Partai Golkar menyatakan siap melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu, 4 November 2026, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas dugaan penyadapan tersebut dan telah memberi petunjuk kepada Kapolri agar penanganannya dilakukan seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Perkara pokok dugaan penyadapan itu sendiri masih ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis, 5 November 2026, menyampaikan bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri untuk mendalami kasus penyadapan ilegal tersebut.
Comment