JAKARTA – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya memanas pada hari pertama DPR kembali bersidang, Selasa (10/11/2026). Sebuah kabar yang beredar pada Selasa pagi menyebut Gibran akan mempertimbangkan mundur bila rapat paripurna DPR menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal surat keterangan (suket) pendidikan Gibran — namun kabar itu berasal dari satu narasumber anonim, Gibran sendiri menolak bicara, dan HMP belum diajukan secara formal.
Hingga Selasa siang, tidak ada laporan kredibel bahwa Gibran menyatakan akan mundur, dan tidak ada badan resmi yang memakzulkan atau memberhentikannya. Yang ada adalah desakan dari sejumlah politikus dan pengamat, tuntutan pengunjuk rasa pada Senin (9/11/2026), serta dorongan agar DPR memakai HMP — mekanisme yang mensyaratkan minimal 25 pengusul dan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR.
Isu Anonim: Mundur Bila HMP Disetujui
Suara.com pada Selasa pagi, 10 November 2026, memberitakan kabar bahwa Gibran akan mempertimbangkan mundur bila paripurna DPR hari ini menyetujui proses pemakzulan melalui HMP. Kabar itu disampaikan satu narasumber yang disebut dekat dengan istana. Menurut narasumber itu, bila legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikan Gibran, Gibran akan mundur pada sore hari dan menggelar konferensi pers.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” kata narasumber itu kepada Suara.com.
Suara.com menulis Gibran menolak bicara ketika dihubungi soal kabar mundurnya. Artikel yang sama menegaskan, kalaupun DPR menyetujui proses pemakzulan, Gibran tidak otomatis langsung lengser — prosesnya masih harus melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Catatan: artikel Suara.com itu memuat sejumlah kekeliruan tanggal — menulis putusan kasasi MA “pada Jumat 30 November” padahal putusan itu dibacakan 30 Oktober, dan menyebut 10 November 2026 sebagai “Rabu” padahal hari ini Selasa. Artikel itu juga mengutip nomor suket yang berbeda dengan nomor suket dalam perkara MA yang sudah terverifikasi di liputan lain. Karena itu, kabar dalam artikel tersebut hanya bisa ditulis sebagai klaim sumber anonim, bukan fakta.
Desakan dari PKS, PDIP, hingga Benny Harman
Desakan agar Gibran mundur datang dari berbagai arah pada Selasa pagi. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan akan bijaksana bila Gibran mundur setelah putusan MK dan MA soal ijazah Gibran — dan bila tidak, penggunaan HMP oleh DPR adalah pilihan paling relevan.
Mantan anggota DPR Benny Harman menilai cara bermartabat bagi Gibran adalah berhenti dari jabatan Wakil Presiden. “Cara bermartabat untuk Gibran dalam situasi yang tidak menguntungkan ini adalah berhenti dari jabatan Wakil Presiden,” kata Benny Harman kepada detik.com.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut HMP merupakan pilihan paling rasional saat ini. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira sebelumnya menyampaikan ultimatum agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat dilakukan hanya bila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. Anggota Komisi II DPR dari Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan HMP, bukan hak angket.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dalam siniar YouTube Rhenald Kasali pada Sabtu (7/11/2026), berharap Gibran mundur karena langkah itu dinilainya jauh lebih elegan dan terhormat daripada pemakzulan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, dalam diskusi publik di Cikini pada Senin (9/11/2026), justru mengaku tidak yakin Gibran akan mengundurkan diri — dan menilai Gibran seolah menantang rakyat untuk memakzulkannya.
DPR Baru Buka Sidang, HMP Belum Diajukan
DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026) setelah reses satu bulan. Rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 digelar pukul 09.30 WIB dengan agenda mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. Kompas.com menulis HMP atau Gibran tidak disebut dalam agenda paripurna itu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR banyak menerima usulan dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk menindaklanjuti polemik Wapres melalui mekanisme di DPR. Menurut Dasco, pembahasan resmi baru dimulai setelah masa sidang dibuka hari ini, karena sebelumnya DPR masih reses dan pembahasan hanya informal.
PKS menyatakan akan mendorong HMP di rapat paripurna hari ini. Hingga Selasa siang, HMP belum diajukan secara formal. PSI justru meminta publik memberi Gibran ruang klarifikasi sebelum ada desakan mundur atau pemakzulan. Ketua PSI bidang politik Bestari Barus mempertanyakan mengapa desakan itu terburu-buru, sementara ruang klarifikasi belum diberikan kepada Gibran.
Putusan MA dan MK: Apa yang Sebenarnya Diputuskan
Polemik ini berakar pada dua putusan. MA pada Jumat (30/10/2026), melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan kasasi Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan suket penyetaraan SMA Gibran — Nomor 9149/D.D1/KS/2019, 6 Agustus 2019 — yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan suket itu ditarik dan dimusnahkan.
MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan SMA atau sederajat sesuai Undang-Undang Pemilu. Namun MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen.
Tidak satu pun sumber yang dibaca menyatakan putusan MA mencopot Gibran dari jabatan. DPR sendiri belum menentukan tindak lanjut, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memproses putusan tersebut. Sementara itu, aksi unjuk rasa pada Senin (9/11/2026) di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menuntut Gibran meninggalkan Istana Wapres dan meneriakkan tuntutan pemakzulan. Hari ini ada dua aksi di Jakarta — BEM PTMA di Tugu Tani dan satu aksi di kawasan Gedung DPR/MPR — namun hingga Selasa siang tidak ada laporan aksi baru yang khusus menuntut Gibran mundur di Kantor Wapres.
Comment