JAKARTA – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rapat kerja itu akan fokus membongkar siapa dalang di balik penyadapan dan apa motifnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengumumkan rencana rapat kerja tersebut pada Minggu, 8 November 2026, dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta. Rapat kerja baru bisa digelar pada Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman.
“Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” kata Habiburokhman menjelaskan alasan penjadwalan tersebut.
Habiburokhman Pimpin Rapat Kerja
Rapat kerja itu akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman. Ia akan didampingi Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Habiburokhman menegaskan Komisi III akan mengawal penanganan kasus penyadapan sampai tuntas. “Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni berharap tim khusus yang dibentuk Kapolri dapat menemukan dalang penyadapan. Menurut Sahroni, semua pihak sama di hadapan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Anggota Komisi III Rudianto Lallo menilai kasus ini sangat fatal. “Ini sangat fatal… siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri,” kata Rudianto.
Sebelumnya, pada Sabtu, 7 November 2026, Habiburokhman menyatakan Komisi III mendukung penuh Polri bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini. “Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” katanya.
Dukungan Penuh untuk Polri
Habiburokhman menyebut sekitar 6.000 objek menjadi sasaran dugaan penyadapan, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III. Ia menyebut kasus ini sebagai kejahatan serius skala besar.
“Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau — mulai dari pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman.
Pernyataan soal 6.000 objek itu berasal dari Habiburokhman dan dikutip sejumlah media dari pernyataan Sabtu, 7 November 2026. Bareskrim Polri sendiri tidak pernah menyebut angka tersebut dalam keterangan resminya.
Pada Kamis, 5 November 2026, Habiburokhman mengaku kaget mendapat informasi soal penyadapan tersebut. “Kami juga agak kaget mendapat informasi (penyadapan) seperti itu. Kalau memang kami disadap secara ilegal, tentu kami kecewa,” katanya di Gedung Nusantara II DPR, Senayan.
Ia juga mempertanyakan motif di balik penyadapan itu. “Apakah hanya membaca peta, mengamankan diri dan posisi jabatannya, atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik…” kata Habiburokhman.
Empat Tersangka dan Dugaan LIMS
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini telah menetapkan empat tersangka. Tiga tersangka pertama diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim pada Selasa, 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Tersangka keempat, Slamet Uliandi, ditetapkan pada Kamis, 5 November 2026, dan diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Suhermanto. Listyo adalah mantan Kapolri, Ahrie menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, Eko adalah widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, dan Slamet adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pascastroke dan masih menjalani pemulihan.
Para tersangka disangkakan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dugaan perbuatan meliputi penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Menurut Bareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar proses penegakan hukum yang sah. Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan beserta jejak log sekitar Oktober 2026.
Kasus ini bermula dari laporan seorang petugas internal pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Sasaran dugaan penyadapan meliputi nomor Presiden Prabowo serta pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Masa Sidang Dibuka 10 November
Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri baru dapat digelar setelah masa sidang DPR dibuka. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung dari 10 November 2026 hingga 6 Januari 2027.
Pembukaan masa sidang dijadwalkan pada Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00 hingga 12.00, melalui Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II yang diisi pidato Ketua DPR. Masa reses sebelumnya berakhir pada 8 November 2026.
Soal dugaan makar, Kabareskrim Asep Safrudin pada Minggu, 8 November 2026, menyatakan tim penyidik masih bekerja mendalami dan menelusuri dugaan tersebut. “Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep.
Status dugaan makar itu masih berupa pendalaman penyidik, bukan dakwaan. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka sejauh ini adalah pasal penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Tim khusus itu dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dan diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri pada Kamis, 5 November 2026.
Jam pelaksanaan rapat kerja Kamis, 12 November 2026, belum diumumkan. Jadwal resmi DPR hanya menempatkan rapat Komisi I hingga XIII pada slot pukul 09.00 hingga 12.00, 13.00 hingga 16.00, dan 19.30 hingga 22.30 pada hari itu, tanpa menyebut rapat kerja Komisi III dengan Kapolri secara spesifik.
Comment