JAKARTA — Ambisi Indonesia mengubah cadangan nikel yang melimpah menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi menghadapi tantangan mendasar. Sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel di Indonesia diperkirakan berada di bawah kendali kepentingan bisnis China, sementara negara tersebut menyerap 90,58% ekspor produk nikel Indonesia pada 2024.
Angka-angka yang disoroti dalam penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) serta Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), organisasi penelitian yang berbasis di Amerika Serikat, memunculkan pertanyaan penting mengenai strategi hilirisasi Indonesia: seberapa besar nilai ekonomi yang benar-benar dinikmati Indonesia dari industri nikel yang terus berkembang?
Indonesia telah memperluas kapasitas pengolahan domestik dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok nikel global. Namun, konsentrasi kapasitas smelter pada perusahaan yang terafiliasi dengan kepentingan China serta ketergantungan tinggi terhadap negara tersebut sebagai pasar ekspor berpotensi membatasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam riset berjudul Assessing Market Risk in Indonesia’s Critical Mineral: Strategies for a Resilient Supply Chain, LPEM FEB UI memperingatkan bahwa dominasi China sebagai investor smelter dan pembeli utama produk olahan nikel menciptakan kerentanan struktural bagi strategi industrialisasi berbasis mineral Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata besarnya investasi asing. Isu yang lebih mendasar adalah distribusi manfaat ekonomi, penguatan kemampuan industri nasional, dan kapasitas Indonesia untuk menguasai bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi yang dihasilkan sumber daya alamnya.
China Menyerap 90,58% Ekspor Nikel Indonesia
Data yang dikutip LPEM FEB UI menunjukkan bahwa ekspor produk nikel Indonesia mencapai US$21,71 miliar pada 2024. Dari jumlah tersebut, pengiriman ke China mencapai US$19,67 miliar atau setara 90,58% dari total ekspor.
Konsentrasi pasar bahkan lebih tinggi pada sejumlah kategori produk olahan nikel.
Pada komoditas nikel sulfat dengan kode HS 283324, ekspor Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$527,52 juta. Berdasarkan data yang dikutip dalam riset tersebut, seluruh nilai ekspor itu dikirimkan ke China.
Untuk produk oxide sinters dan produk antara metalurgi nikel lainnya dengan kode HS 750120, China menyerap US$3,93 miliar dari total ekspor Indonesia sebesar US$3,95 miliar. Pangsa tersebut mencapai sekitar 99,51%.
China juga menyerap US$13,26 miliar atau 94,32% dari total ekspor feronikel Indonesia yang mencapai US$14,06 miliar pada 2024. Komoditas tersebut tercatat dengan kode HS 720260.
Sementara itu, ekspor nickel matte menunjukkan konsentrasi yang relatif lebih rendah, tetapi tetap signifikan. Dari total ekspor sebesar US$3,18 miliar pada 2024, pengiriman ke China mencapai US$1,95 miliar atau 61,45%.
Data tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan industri pengolahan nikel Indonesia terhadap satu pasar ekspor.
Konsentrasi pasar tidak serta-merta berarti Indonesia mengalami kerugian ekonomi. Namun, kondisi ini dapat meningkatkan paparan industri terhadap perubahan permintaan, kebijakan industri, pola pembelian, dan kondisi perdagangan di China.
Perlambatan industri baja nirkarat atau kendaraan listrik di China, misalnya, dapat memengaruhi permintaan terhadap produk nikel Indonesia. Besarnya dampak akan bergantung pada jenis produk, kondisi pasar, serta kemampuan produsen mengalihkan penjualan ke negara lain.
Bagi Indonesia, diversifikasi pasar ekspor dan penguatan kemampuan industri domestik menjadi langkah penting untuk mengurangi kerentanan tersebut.
Paradoks Hilirisasi: Pengolahan Meningkat, tetapi Nilai Tambah Terbatas?
Indonesia menempatkan hilirisasi nikel sebagai salah satu pilar utama strategi pembangunan industri. Melalui pembatasan ekspor bijih nikel mentah dan dorongan investasi pengolahan di dalam negeri, pemerintah berupaya menggeser struktur ekonomi dari ekspor bahan mentah menuju industri manufaktur bernilai tambah lebih tinggi.
Ekspansi smelter yang dihasilkan kebijakan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam pasar nikel global. Namun, LPEM FEB UI memperingatkan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk menikmati bagian yang lebih besar dari nilai ekonomi industri tersebut.
LPEM FEB UI menyoroti risiko konsentrasi pasar dan potensi terbentuknya struktur monopsoni, yakni kondisi ketika sejumlah kecil pembeli memiliki kekuatan yang tidak proporsional dalam menentukan harga atau persyaratan pembelian.
Ketika kapasitas pengolahan dan akses pasar terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok usaha, persaingan berpotensi melemah dan posisi tawar pemasok domestik dapat tertekan.
LPEM FEB UI juga menyoroti pemusatan aktivitas hilirisasi nikel di kawasan industri besar, termasuk PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Konsentrasi kegiatan produksi di kawasan-kawasan tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai persaingan usaha, partisipasi industri nasional, dan distribusi manfaat ekonomi di sepanjang rantai pasok.
LPEM FEB UI menilai besarnya sumber daya mineral Indonesia tidak otomatis menghasilkan nilai tambah domestik yang lebih tinggi ketika sebagian besar infrastruktur hilir berada di bawah kendali investor asing.
Dalam analisisnya, lembaga tersebut menyoroti keterbatasan Indonesia dalam memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari ekspor nikel, meskipun peran negara ini dalam industri pengolahan global terus meningkat.
Perbedaan tersebut penting. Peningkatan kapasitas smelter dan nilai ekspor tidak dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar nilai ekonomi yang dipertahankan di dalam negeri.
Struktur kepemilikan, transfer teknologi, keterkaitan dengan industri lokal, serta partisipasi dalam manufaktur lanjutan turut menentukan distribusi manfaat ekonomi.
Karena itu, tahap berikutnya dari hilirisasi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan ekspansi produksi. Penguatan perusahaan nasional dan peningkatan partisipasi dalam segmen rantai nilai nikel yang lebih tinggi juga diperlukan.
C4ADS: Kepentingan China Mengendalikan Sekitar 75% Kapasitas Pemurnian
Kekhawatiran mengenai konsentrasi kepemilikan juga disoroti oleh C4ADS, organisasi penelitian yang berbasis di Amerika Serikat dan mengkaji isu keamanan, tata kelola, serta jaringan lintas negara.
Dalam analisis industri nikel Indonesia, C4ADS memetakan kapasitas smelter pada 2023 yang tersebar di 33 perusahaan. Menurut organisasi tersebut, pemegang saham asal China memiliki 61% dari total kapasitas smelter.
Setelah menelusuri struktur kepemilikan perusahaan dan hubungan korporasi yang lebih luas, C4ADS memperkirakan bahwa kepentingan bisnis China pada akhirnya mengendalikan sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia.
Sebaliknya, perusahaan atau pemegang saham asal Indonesia diperkirakan hanya mengendalikan sekitar 13% dari total kapasitas pemurnian.
Perbedaan antara kepemilikan saham langsung dan pengendalian akhir menjadi penting dalam memahami struktur industri tersebut. Negara tempat suatu perusahaan didaftarkan tidak selalu menunjukkan kewarganegaraan pemilik manfaat akhir atau pihak yang secara efektif mengendalikan asetnya.
C4ADS mengidentifikasi struktur perusahaan yang melibatkan berbagai yurisdiksi, termasuk entitas yang terdaftar di luar China, sebagai salah satu faktor yang mempersulit penelusuran kepemilikan asing dalam industri nikel Indonesia.
Salah satu contoh yang dibahas dalam analisis tersebut adalah PT Gunbuster Nickel Industry. C4ADS melaporkan bahwa perusahaan itu sebagian besar dimiliki melalui entitas yang terdaftar di Singapura, yang pada akhirnya dikaitkan dengan Dai Li, pemegang saham mayoritas Jiangsu Delong Nickel Industry Company Ltd.
C4ADS juga mengidentifikasi hubungan antara Jiangsu Delong dan kegiatan pengolahan nikel yang melibatkan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) serta PT Obsidian Stainless Steel (OSS).
Temuan tersebut menyoroti pentingnya transparansi kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership) untuk mengetahui pihak yang sesungguhnya mengendalikan aset industri strategis.
C4ADS juga melaporkan bahwa sejumlah perusahaan China yang terlibat dalam industri pengolahan nikel Indonesia memiliki hubungan dengan pemerintah China atau memperoleh dukungan pembiayaan besar dari bank-bank China.
Temuan tersebut memberikan konteks untuk memahami hubungan antara investasi industri, struktur kepemilikan perusahaan, dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Namun, temuan itu sendiri tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan-perusahaan yang disebutkan.
Pertanyaan ekonomi yang lebih luas adalah apakah Indonesia dapat mengubah pertumbuhan kapasitas produksi menjadi peningkatan kepemilikan domestik, penguasaan teknologi, dan partisipasi yang lebih besar dalam industri manufaktur hilir.
Pangsa Produksi Nikel Olahan Indonesia Terus Meningkat
Indonesia telah meningkatkan pangsanya dalam produksi nikel olahan global secara signifikan.
C4ADS mencatat bahwa pangsa Indonesia dalam pasar nikel olahan dunia meningkat dari 23% pada 2020 menjadi 27% pada 2023. Organisasi tersebut memproyeksikan Indonesia dapat menyumbang sekitar 44% produksi nikel olahan global pada 2030.
Peningkatan ini mencerminkan besarnya investasi pada fasilitas pengolahan domestik serta semakin pentingnya Indonesia dalam rantai pasok nikel dunia.
Namun, peningkatan pangsa produksi global tidak otomatis berarti peningkatan kendali yang sebanding atas rantai nilai industri.
Distribusi manfaat ekonomi juga ditentukan oleh kepemilikan fasilitas pengolahan, akses terhadap teknologi, skema pembiayaan, penguasaan jaringan distribusi, serta lokasi manufaktur lanjutan.
Tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah memperkuat perusahaan domestik, memperluas keahlian teknologi, dan meningkatkan partisipasi dalam segmen bernilai tambah lebih tinggi, termasuk material baterai serta manufaktur kendaraan listrik.
Tanpa kemajuan di bidang tersebut, Indonesia berisiko terus memperbesar perannya sebagai pusat pengolahan global, tetapi tetap bergantung pada modal, teknologi, dan pasar ekspor dari luar negeri.
Risiko Geopolitik Memperbesar Kerentanan Industri
LPEM FEB UI memperingatkan bahwa konsentrasi industri nikel Indonesia pada investasi dan permintaan dari China membuat sektor tersebut rentan terhadap guncangan pasar maupun perubahan kebijakan.
Risiko potensial meliputi perlambatan produksi kendaraan listrik atau baja nirkarat, perubahan kebijakan industri China, pengendalian ekspor, serta pergeseran kondisi perdagangan internasional.
Kerentanan tersebut semakin relevan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik yang membentuk ulang rantai pasok global.
Sejumlah negara maju menerapkan strategi yang dikenal sebagai de-risking, friendshoring, dan reshoring untuk mengurangi ketergantungan pada negara atau jaringan produksi tertentu.
Strategi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi, pengadaan bahan baku, dan arus perdagangan mineral kritis, termasuk nikel.
Bagi Indonesia, implikasinya tidak terbatas pada hubungan ekonomi bilateral dengan China. Ketergantungan terhadap satu pasar ekspor dapat menjadi kerentanan strategis apabila pembeli utama mengubah strategi pengadaan atau ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dan investasi.
Diversifikasi tujuan ekspor, penguatan kemampuan industri domestik, serta peningkatan transparansi pasar dapat membantu mengurangi risiko tersebut.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu mempertahankan daya saingnya sebagai pemasok di pasar global, ketika kapasitas pengolahan, teknologi, dan permintaan tersebar di berbagai negara.
Tantangannya adalah mempertahankan akses terhadap investasi dan pasar internasional tanpa menciptakan ketergantungan berlebihan pada satu mitra ekonomi.
Sebanyak 79 Fasilitas Pengolahan Membutuhkan hingga 415 Juta Ton Bijih per Tahun
Skala industri nikel Indonesia memperlihatkan besarnya kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Menurut APNI, fasilitas tersebut terdiri atas 55 smelter pirometalurgi yang menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 fasilitas hidrometalurgi berbasis high-pressure acid leaching (HPAL), 10 fasilitas penghasil nickel matte, serta enam smelter baja nirkarat terintegrasi.
APNI memperkirakan kebutuhan bijih nikel dari 79 fasilitas tersebut dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun apabila seluruhnya beroperasi pada kapasitas penuh.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan bahan baku untuk menopang ambisi pengolahan nikel Indonesia.
Kondisi ini sekaligus memperkuat pentingnya mengevaluasi hilirisasi melampaui volume produksi dan nilai ekspor. Manfaat ekonomi perlu dinilai berdasarkan kepemilikan domestik, pengembangan teknologi, diversifikasi industri, kualitas lapangan kerja, serta distribusi nilai tambah di wilayah penghasil nikel.
Bagi masyarakat di daerah penghasil nikel, arti penting hilirisasi dalam jangka panjang juga ditentukan oleh kemampuannya menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan sekaligus mengelola dampak lingkungan dan sosial.
Siapa yang Menikmati Nilai Tambah Nikel Indonesia?
Industri nikel Indonesia telah mengalami transformasi besar, dari sektor yang terutama bertumpu pada sumber daya alam menjadi pusat pengolahan berskala besar dengan posisi yang semakin penting dalam rantai pasok global.
Namun, konsentrasi kepemilikan smelter dan pasar ekspor memunculkan pertanyaan strategis bagi pembuat kebijakan: mampukah Indonesia mengubah kekayaan mineral dan peningkatan kapasitas produksi menjadi kendali domestik yang lebih besar atas industri yang dibangun dari sumber daya tersebut?
Jawabannya tidak hanya bergantung pada jumlah smelter yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Hal itu juga ditentukan oleh kemampuan perusahaan nasional memperbesar peran dalam pengolahan dan manufaktur lanjutan, memperdalam penguasaan teknologi di dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.
Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya perlu diukur bukan hanya dari volume nikel yang diolah di dalam negeri, tetapi juga dari besarnya nilai ekonomi yang dipertahankan Indonesia, kemampuan industri nasional yang berhasil dibangun, dan ketahanan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Bagi Indonesia, ujian sesungguhnya adalah memastikan kekayaan nikel menghasilkan nilai tambah domestik yang berkelanjutan sekaligus mengurangi kerentanan akibat konsentrasi kepemilikan dan ketergantungan pasar. (MS Network)
Comment