KONAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem keselamatan operasional PT Obsidian Stainless Steel (OSS), perusahaan pengolahan nikel dan produsen baja tahan karat yang beroperasi di kawasan industri nikel Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Desakan ini muncul setelah ledakan dilaporkan terjadi di area Smelter 1 pada Sabtu (17/10/2026).
Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), DPRD Konawe meminta manajemen PT OSS mengungkap penyebab insiden, mengevaluasi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada DPRD.
Bagi DPRD, insiden tersebut tidak cukup ditangani sebagai gangguan operasional semata. Peristiwa itu harus menjadi dasar untuk mengevaluasi sistem keselamatan di fasilitas smelter sekaligus memastikan perlindungan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
RDPU dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, manajemen PT OSS, organisasi buruh, kepolisian, serta pemerintah Kecamatan Morosi dan Kecamatan Bondoala.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Konawe Nuryadin Tombili. Hadir pula Ketua Komisi I Dedy, Ketua Komisi III H. Ginal Sambari, dan sejumlah anggota DPRD Konawe.
Dugaan Sumbatan Saluran Jadi Perhatian
Dalam RDPU, Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Ginal Sambari, menyampaikan bahwa salah satu dugaan awal yang mengemuka berkaitan dengan sumbatan pada saluran pembuangan. Kondisi tersebut diduga memicu semburan eksplosif hingga menimbulkan ledakan yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab ledakan. Pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang diperlukan untuk mengungkap mekanisme kejadian, kondisi fasilitas, serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap insiden.
Kejelasan penyebab menjadi penting agar evaluasi tidak berhenti pada dugaan atau perbaikan sesaat. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk menentukan langkah korektif dan mengidentifikasi potensi bahaya yang masih mungkin terdapat di fasilitas tersebut.
Pemeriksaan perlu mencakup kondisi peralatan, sistem pembuangan, prosedur operasional, pemeliharaan fasilitas, serta kesiapan sistem tanggap darurat. Cakupan teknis audit harus disesuaikan dengan temuan awal dan kewenangan instansi pemeriksa.
DPRD Minta Pemeriksaan K3 dan Laporan Tertulis
DPRD Konawe meminta manajemen PT OSS segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas Smelter 1. Perusahaan juga diminta melaporkan hasil pemeriksaan tersebut secara tertulis kepada DPRD.
Selain evaluasi internal perusahaan, DPRD meminta instansi teknis, terutama yang membidangi ketenagakerjaan, bersama instansi berwenang lainnya memeriksa penerapan standar K3 di fasilitas tersebut.
“DPRD meminta instansi teknis, khususnya bidang ketenagakerjaan dan instansi berwenang lainnya, melakukan pemeriksaan terhadap penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama pada fasilitas Smelter 1 PT OSS,” tegas H. Ginal saat membacakan rekomendasi rapat.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan prosedur keselamatan diterapkan sesuai ketentuan, mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian risiko, dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Evaluasi juga perlu memperhatikan kesiapan sistem tanggap darurat, mekanisme pelaporan bahaya, dan perlindungan pekerja. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan keselamatan tidak hanya menjadi ketentuan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
DPRD turut menyoroti potensi dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Pengawasan itu diharapkan tidak hanya berfokus pada keselamatan pekerja, tetapi juga mencakup potensi dampak terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri,” tambahnya.
PT OSS bersama instansi terkait juga diminta memastikan tidak ada dampak lanjutan dari insiden yang dapat membahayakan pekerja maupun warga sekitar.
DPRD Akan Pantau Pelaksanaan Rekomendasi
DPRD Konawe menegaskan akan memantau tindak lanjut rekomendasi RDPU, termasuk melalui kunjungan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi fasilitas dan memastikan langkah perbaikan dilaksanakan.
Perusahaan diminta menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dan tindakan korektif yang diambil setelah insiden. Dengan demikian, DPRD dapat mengevaluasi tindak lanjut berdasarkan temuan pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan bahwa evaluasi telah dilakukan.
DPRD juga berencana memantau pelaksanaan rekomendasi bersama instansi terkait. Setiap temuan yang memerlukan perbaikan harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan perusahaan dan pihak berwenang.
Hasil pemantauan diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi keselamatan operasional Smelter 1 PT OSS dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
PT OSS: Smelter Terintegrasi Berkapasitas 2,5 Juta Ton
Berdasarkan informasi pada situs resmi perusahaan, PT Obsidian Stainless Steel merupakan perusahaan yang bergerak dalam peleburan nikel dan produksi baja tahan karat (stainless steel). Proyeknya dikembangkan sebagai fasilitas peleburan terintegrasi di Sulawesi Tenggara sejak 2017, dengan kapasitas tahunan yang diklaim mencapai 2,5 juta ton.
Perusahaan menyebut fasilitas industrinya mencakup pabrik peleburan baja tahan karat, pembangkit listrik tenaga batu bara, terminal serbaguna, akses jalan menuju pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Integrasi tersebut dirancang untuk menghubungkan pengolahan mineral, proses peleburan, pemrosesan lanjutan, dan logistik pelabuhan dalam satu rantai industri.
Informasi perusahaan juga menyebut penggunaan teknologi Argon Oxygen Decarburization (AOD) dalam proses produksi baja tahan karat. Teknologi ini digunakan untuk menurunkan kandungan karbon dalam baja melalui proses pemurnian dengan argon dan oksigen.
Sementara itu, Bea Cukai Kendari menyebut PT OSS sebagai salah satu pelaku hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan mengolah bijih nikel domestik menjadi feronikel, nickel matte, dan baja tahan karat untuk pasar internasional. Informasi tersebut disampaikan dalam publikasi resmi Bea Cukai Kendari pada Agustus 2026.
Profil tersebut menunjukkan skala dan kompleksitas kegiatan industri PT OSS. Dengan fasilitas yang mengintegrasikan proses pengolahan mineral, peleburan, energi, dan logistik, pemeriksaan keselamatan setelah insiden perlu dilakukan berdasarkan karakteristik teknis fasilitas yang terdampak.
Namun, kapasitas produksi dan luasnya infrastruktur tidak dengan sendirinya menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran keselamatan. Kesimpulan mengenai penyebab ledakan dan kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keselamatan Tidak Boleh Menjadi Formalitas
DPRD Konawe menegaskan bahwa tidak adanya korban jiwa dalam insiden tersebut, sebagaimana disampaikan dalam materi RDPU, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keseriusan evaluasi keselamatan.
Ledakan yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat harus menjadi momentum untuk menguji efektivitas sistem keselamatan industri, termasuk memastikan prosedur yang ditetapkan benar-benar dijalankan dalam kegiatan operasional.
Keberadaan industri pengolahan nikel berskala besar di Konawe membawa kepentingan ekonomi dan investasi. Namun, kepentingan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja, kepatuhan terhadap hukum, dan keamanan masyarakat di sekitar fasilitas industri.
Audit menyeluruh penting bukan untuk mendahului kesimpulan mengenai penyebab ledakan, melainkan untuk memastikan setiap risiko diperiksa secara objektif dan setiap kekurangan yang ditemukan ditangani secara serius.
DPRD Konawe berharap seluruh rekomendasi RDPU segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, evaluasi penerapan K3, dan perbaikan yang terukur. (MS Network)
Comment