KENDARI — Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bersama pemerintah pusat akhirnya menyatukan langkah untuk mempercepat perbaikan akses jalan menuju Kendari New Port yang selama ini dikeluhkan pelaku industri logistik.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, di Kantor Bappeda, Senin (27/4/2026). Pada hari yang sama, pembahasan juga diperkuat melalui forum nasional secara daring yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dalam rapat tersebut terungkap fakta mencolok: akses jalan menuju terminal peti kemas masih jauh dari kata layak. Sejumlah ruas bahkan belum teraspal optimal, menghambat distribusi logistik sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
Masalah ini mencuat setelah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia melayangkan aduan ke pemerintah pusat. Mereka menyoroti kondisi jalan yang nyaris tak berubah sejak pelabuhan mulai beroperasi efektif pada 2019, di tengah lonjakan aktivitas logistik setiap tahun.
Tak hanya soal kondisi fisik, rapat juga mengungkap berbagai kendala klasik: tarik-menarik kewenangan pengelolaan aset jalan, keterbatasan anggaran daerah, hingga lemahnya sinergi lintas sektor.
Padahal, kesepakatan bersama antara Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, KSOP Kelas II Kendari, dan PT Pelindo Regional 4 sudah diteken sejak 2016 dan diperbarui pada 2019.
Namun di lapangan, implementasinya belum berjalan maksimal.
Pihak Pelindo sendiri selama ini hanya mampu melakukan penanganan darurat seperti penimbunan dan perataan jalan untuk menekan risiko kecelakaan.
Bappeda Kota Kendari mengakui pembangunan akses jalan masih berada pada tahap perkerasan dan terbentur keterbatasan anggaran.
Usulan ke pemerintah pusat sebenarnya sudah diajukan sejak 2024, tetapi belum menunjukkan progres signifikan.
Sebagai jalan keluar, rapat menyepakati penyusunan timeline perbaikan yang lebih terukur serta percepatan pemenuhan dokumen readiness criteria.
Pemerintah Kota Kendari juga akan kembali mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat, sekaligus membuka opsi pembiayaan alternatif seperti CSR dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BPJN Sulawesi Tenggara hingga Pelindo, dinilai menjadi sinyal kuat bahwa perbaikan akses menuju pelabuhan tidak bisa lagi ditunda.
Dengan pembenahan ini, Kendari New Port diharapkan benar-benar berfungsi sebagai simpul utama distribusi barang dan jasa di Sulawesi Tenggara—bukan sekadar pelabuhan besar dengan akses jalan yang tertinggal. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment