JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dengan tegas menyoroti lemahnya efektivitas pengelolaan dana desa yang dinilai belum optimal mendorong kemajuan desa-desa di Indonesia.
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025), Ridwan mendesak adanya perbaikan tata kelola agar dana triliunan rupiah benar-benar berdampak nyata bagi rakyat desa.
“Dana desa yang digelontorkan dari APBN dan APBD totalnya lebih dari Rp70 triliun. Ini bukan angka kecil. Kalau dikelola efektif, desa pasti maju. Kalau desa maju, Indonesia ikut maju,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Ridwan memaparkan bahwa meski alokasi dana desa mencapai Rp1 miliar per desa setiap tahun, banyak desa yang belum mampu mengelola anggaran dengan baik. Kesenjangan realisasi pembangunan masih tinggi; ada desa yang berkembang pesat, namun tidak sedikit yang tertinggal karena pengelolaan dana desa yang lemah dan tidak tepat sasaran.
“Kita harus mencegah dana ini terbuang sia-sia. Jangan sampai uang sebanyak itu tidak dirasakan masyarakat desa,” kata Ridwan dengan nada serius.
Ia mendorong Kementerian Desa segera menyusun strategi konkret dan membentuk tim pengawasan khusus untuk memastikan dana terserap efektif, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.
“Bentuk tim pengawas yang bisa menjamin seluruh dana termanfaatkan dengan maksimal. Dengan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran, desa akan mandiri, masyarakat terangkat dari kemiskinan,” ujarnya.
Ridwan menutup pernyataannya dengan penegasan: pembangunan Indonesia dimulai dari desa. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa adalah fondasi utama agar desa menjadi lokomotif kemajuan bangsa.
“Kalau kita serius membangun dari desa, Indonesia akan kuat dari akar rumputnya. Dana besar ini harus benar-benar jadi berkah, bukan beban,” pungkasnya. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
