JAKARTA – Gelombang desakan pencabutan moratorium pemekaran daerah kembali menguat.
Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat hingga Tim Pemekaran Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara kompak mendorong pemerintah pusat dan DPD RI segera membuka kran pembentukan daerah baru yang telah lama mandek.
Dorongan itu disampaikan Forkoda PPDOB Jawa Barat saat menyerahkan langsung surat aspirasi kepada DPD RI dalam pertemuan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Mereka menilai kebijakan moratorium telah menghambat pemerataan pembangunan dan memperlebar ketimpangan fiskal antarwilayah.
Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jawa Barat, Muhammad Sufyan Abdurrahman, menegaskan bahwa pencabutan moratorium sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami meminta DPD RI mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah. Selain itu, regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus segera disahkan agar ada kepastian hukum,” ujarnya.
Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, pemerintah belum merampungkan aturan penting seperti penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Akibatnya, banyak calon daerah otonomi baru (CDOB) terkatung-katung tanpa kepastian.
Ketimpangan Fiskal Jadi Alasan Kuat
Forkoda menyoroti ketimpangan fiskal yang dinilai merugikan Jawa Barat. Dengan jumlah kabupaten/kota yang lebih sedikit dibanding Jawa Timur, alokasi transfer pusat dinilai tidak sebanding dengan kontribusi daerah.
Saat ini, Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara Jawa Timur mencapai 38. Padahal kontribusi pajak Jawa Barat ke pusat mencapai sekitar Rp130 triliun, namun transfer yang diterima hanya sekitar Rp75 triliun.
Sebaliknya, Jawa Timur dengan kontribusi sekitar Rp110 triliun justru menerima transfer hingga Rp85 triliun.
“Perhitungan transfer masih berbasis jumlah daerah administratif, bukan jumlah penduduk. Ini yang membuat ketimpangan semakin nyata,” tegas Sufyan.
Ketua Forkoda PPDOB Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menambahkan bahwa perjuangan pemekaran adalah bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan.
“Kami akan terus mengawal ini dan berkoordinasi intensif dengan anggota DPD RI agar aspirasi ini tidak berhenti di meja birokrasi,” katanya.
Dukungan juga datang dari DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi I, Taufik Hidayat, menyebut kesiapan pembentukan daerah baru di Jawa Barat sudah cukup matang, baik secara administratif maupun politik.
“Sudah ada sepuluh calon kabupaten/kota baru yang disepakati dalam rapat paripurna. Ini menunjukkan kesiapan nyata di daerah,” ujarnya.
Buton Juga Mendesak Kepastian
Di sisi lain, desakan serupa datang dari Sulawesi Tenggara. Tim Percepatan Pemekaran Kepulauan Buton (Kepton) menuntut kejelasan status pembentukan Provinsi Buton yang hingga kini belum menemui kepastian.
Ketua tim, La Ode Ta’alami, menyatakan pihaknya akan segera meminta penjelasan langsung kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan hingga ke DPR RI.
“Perjuangan ini sudah sangat panjang, bahkan sejak awal kemerdekaan. Kami ingin tahu sejauh mana pemerintah serius menindaklanjutinya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dorongan pemekaran juga diperkuat oleh komitmen politik kepala daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara disebut telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Buton.
Namun, Ta’alami mengakui bahwa kebijakan moratorium dari pemerintah pusat menjadi penghambat utama. Selain itu, regulasi terkait daerah otonomi baru juga belum sepenuhnya tuntas.
Meski begitu, pihaknya tetap optimistis. Dengan dukungan politik dan masyarakat, pembentukan Provinsi Buton ditargetkan bisa terealisasi pada 2028.
“Masyarakat Buton sudah terlalu lama menunggu. Kami ingin ini segera terwujud,” tegasnya.
Momentum Tekanan ke Pemerintah Pusat
Menguatnya desakan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa isu pemekaran bukan sekadar kepentingan lokal, melainkan telah menjadi persoalan nasional terkait keadilan pembangunan dan distribusi anggaran.
Jika pemerintah pusat tidak segera merespons, bukan tidak mungkin gelombang tekanan politik dari daerah akan semakin besar—menjadikan moratorium pemekaran sebagai isu strategis yang sulit dihindari dalam agenda nasional ke depan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment