JAKARTA – Gelombang protes dari investor China akhirnya pecah ke permukaan.
Melalui surat resmi yang dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto, Kamar Dagang dan Industri China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia/CCCI) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, terutama di sektor tambang dan hilirisasi nikel.
Surat yang beredar luas pada Rabu (13/5/2026) itu mengungkap keresahan mendalam para pengusaha China yang selama ini menjadi pemain utama dalam industri smelter dan hilirisasi nikel nasional.
Mereka menilai iklim investasi Indonesia mulai dipenuhi ketidakpastian akibat pengetatan regulasi, kenaikan pungutan, hingga kebijakan harga mineral yang dinilai memberatkan.
Investor China sebenarnya masih melihat Indonesia sebagai mitra strategis dan pusat masa depan industri kendaraan listrik dunia. Namun, mereka mengaku mulai khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menekan operasional perusahaan.
Dalam surat tersebut, sedikitnya ada enam persoalan besar yang disorot. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti minerba, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga pengetatan aturan kehutanan dan visa tenaga kerja asing.
Sorotan paling tajam tertuju pada sektor nikel, komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung investasi China di Indonesia. Para investor menyebut pengurangan kuota bijih nikel mencapai 70 persen atau sekitar 30 juta ton telah mengganggu rantai pasok industri hilir, termasuk produksi stainless steel dan baterai kendaraan listrik.
Tak hanya itu, investor China juga mempersoalkan kebijakan baru Harga Patokan Mineral (HPM) nikel yang dianggap memicu lonjakan biaya produksi hingga 200 persen. Formula baru HPM kini memasukkan unsur kobalt, besi, dan mineral ikutan lainnya dalam perhitungan harga.
“Sebagai investor dan operator terbesar di industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang melebar, serta ketidakseimbangan rantai industri,” demikian isi surat tersebut yang dikutip Rabu (13/5/2026).
Para investor bahkan memperingatkan bahwa situasi ini dapat mengganggu keberlangsungan investasi jangka panjang dan memukul lapangan kerja ratusan ribu tenaga kerja yang bergantung pada industri nikel nasional.
Selain persoalan ekonomi, investor China juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Mereka mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin agresif, ancaman denda bernilai puluhan juta dolar AS, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu.
Dalam surat itu juga disebutkan adanya perusahaan China yang dikenai denda hingga USD180 juta terkait persoalan penggunaan kawasan hutan. Kondisi tersebut disebut memicu kepanikan di kalangan pelaku usaha.
Tak berhenti di situ, investor juga mengkritik aturan visa kerja yang makin ketat dan mahal sehingga menghambat masuknya tenaga teknis asal China ke proyek-proyek industri di Indonesia.
Meski demikian, para pengusaha China tetap menegaskan komitmennya terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-China. Mereka meminta pemerintah segera memperbaiki kepastian hukum dan membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dengan pelaku usaha.
Pemerintah Indonesia sendiri mulai merespons sinyal keras tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan sejumlah perusahaan tambang asal China, termasuk pihak Kedutaan Besar China di Indonesia.
“Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan menunda rencana kenaikan royalti dan bea keluar sektor pertambangan. Keputusan itu diambil usai rapat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk mendengarkan aspirasi pelaku usaha.
Penundaan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai berhitung ulang agar ambisi hilirisasi nasional tidak justru memicu hengkangnya investor besar dari sektor nikel Indonesia.
Situasi ini memperlihatkan bahwa perang kepentingan dalam industri nikel nasional kini semakin terbuka. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kendali atas sumber daya alam. Namun di sisi lain, investor asing mulai memberikan tekanan agar kebijakan tidak berubah terlalu cepat dan membebani industri.
Indonesia saat ini memang berada di posisi strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Cadangan nikel yang besar membuat banyak perusahaan China menanamkan investasi triliunan rupiah untuk membangun smelter, kawasan industri, hingga pabrik bahan baku baterai di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi dan Maluku.
Karena itu, surat protes investor China kepada Presiden Prabowo dipandang sebagai alarm serius bagi masa depan industri nikel nasional. Jika pemerintah gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepastian usaha, Indonesia berisiko menghadapi perlambatan investasi di tengah persaingan global industri kendaraan listrik yang semakin ketat. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment