JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu menjadi langkah pertama pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sejak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat gabungan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR, berdasarkan keputusan rapat pimpinan MPR pada Kamis, 12 November. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan rapat itu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, usai rapat pimpinan. “Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, besok siang,” kata Muzani.
Empat Agenda di Meja Rapat
Rapat gabungan membawa empat agenda. Agenda pertama adalah menetapkan tanggal sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Sidang paripurna itu merupakan forum resmi tempat MPR memilih satu dari dua nama calon yang diajukan Presiden.
Agenda kedua adalah menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti. Surat ke Presiden belum dikirim sampai Kamis malam. Muzani menegaskan pengiriman surat menunggu keputusan rapat gabungan hari ini.
“Itulah yang akan kita putuskan pada Jumat besok pukul 14.00 WIB,” kata Muzani. Surat itu menjadi pemicu resmi tenggat waktu bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon beserta persyaratannya.
Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Tim ini memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kedua calon sebelum dibawa ke sidang paripurna. “Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden,” kata Muzani.
Agenda keempat adalah menyepakati tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden baru. “Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR,” kata Muzani.
Tahapan ini mengikuti Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Rapat gabungan digelar paling lambat tiga kali 24 jam sejak kekosongan jabatan, pemberitahuan ke Presiden paling lambat tiga kali 24 jam setelah rapat gabungan, dan tim verifikasi dibentuk paling lambat dua kali 24 jam sebelum batas pengajuan calon.
Mekanisme 60 Hari dan 14 Hari
Dasar pengisian jabatan ini adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 46 sampai 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan, yang jatuh sekitar 11 Januari 2027.
“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.
Presiden mengajukan dua nama calon beserta persyaratannya. Muzani merumuskan tenggat itu sebagai 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan. “Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden,” kata Muzani.
Undang-Undang MD3 merumuskannya dari sisi lain, yakni paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Setelah berkas diterima, tim verifikasi bekerja paling lama tujuh hari dan melaporkan hasilnya ke rapat gabungan. Di sidang paripurna, calon dengan suara terbanyak menang. Bila suara seri, pemungutan diulang sekali, dan bila tetap seri, Presiden memilih satu di antara keduanya.
Target Rampung Sebelum Akhir Desember
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah dan MPR sepakat mempercepat proses ini. “Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR,” kata Yusril di Istana, Kamis, 12 November.
Yusril menegaskan batas 60 hari adalah batas maksimal, bukan keharusan. “Jadi, jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan berarti harus 60 hari, tetapi selambat-lambatnya 60 hari,” kata Yusril. Menurut dia, MPR membutuhkan sekitar tiga hari untuk rapat dan bersurat, lalu Presiden memiliki 14 hari setelah menerima surat.
Calon Wakil Presiden bisa berasal dari luar partai koalisi. Yusril mengatakan tidak ada larangan tegas soal itu dan keputusan akhir ada di tangan Presiden. “Keputusan akhir ada di tangan beliau,” kata Yusril. Tahapan juga boleh dipadatkan sehingga pemilihan, pelantikan, dan penetapan Ketetapan MPR bisa berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna.
Tidak ada pelaksana tugas Wakil Presiden selama jabatan kosong. Yusril menegaskan Presiden menjalankan pemerintahan sendiri, termasuk saat lawatan ke luar negeri pada 14 sampai 16 November. “Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri,” kata Yusril.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, pukul 11.26 WIB, dalam pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Kompleks Parlemen. Surat yang sama juga disampaikan ke Presiden Prabowo. Surat itu menyatakan Gibran berhenti atas permintaan sendiri, tanpa alasan yang disebutkan di surat.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian isi surat Gibran yang dibacakan Muzani.
Sejumlah pemberitaan sempat mengaitkan pernyataan Muzani tentang pelantikan pada Senin, 16 November, dengan pelantikan Wakil Presiden pengganti. Pernyataan itu sebenarnya disampaikan dalam konteks pelantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Hidayat Nur Wahid, yang mundur dari pimpinan MPR sejak Selasa, 10 November, untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR. Pelantikan Wakil Presiden pengganti belum bisa dijadwalkan sebelum surat MPR ke Presiden dikirim dan dua nama calon diajukan.
Hingga Kamis malam, belum ada nama calon Wakil Presiden dari Presiden maupun MPR. Tanggal sidang paripurna, isi surat ke Presiden, serta susunan tim verifikasi dan tim ad hoc baru diputuskan dalam rapat gabungan hari ini.
Komentar