DHAKA – Sebanyak 204 pabrik garmen di Bangladesh diliburkan pada Kamis, 12 November 2026, dan sembilan pabrik ditutup tanpa batas waktu. Gelombang kedua mogok kerja itu melumpuhkan kawasan industri Gazipur, Ashulia, dan Savar, saat para buruh menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka, atau sekitar Rp4,3 juta.
Para pekerja tetap mendatangi tempat kerja, tetapi menolak menjalankan aktivitas produksi. Mereka berusaha menggelar demonstrasi di jalanan, namun langkah itu terhalang barikade kepolisian. Tuntutan mereka adalah upah minimum 30.000 taka, atau sekitar 240 dolar AS, per bulan. Angka itu naik 140 persen dari upah minimum saat ini sebesar 12.500 taka, atau sekitar Rp1,8 juta.
Blokade Jalan Tiga Jam
Di Gazipur, para buruh memblokade Jalan Raya Dhaka-Tangail di kawasan Mouchak, Kaliakair, mulai sekitar pukul 08.30 pagi. Blokade itu menghentikan lalu lintas dari ruas Safipur dan menimbulkan antrean panjang kendaraan. Polisi membubarkan massa dengan granat suara, dan lalu lintas kembali normal sekitar pukul 11.30 setelah hampir tiga jam terganggu.
Tujuh pabrik di kawasan Mouchak mengumumkan libur pada hari itu setelah kerusuhan pecah. Sementara itu, otoritas MM Knitwear Limited di Konabari mengumumkan penutupan tanpa batas waktu mulai Kamis untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Personel polisi, Penjaga Perbatasan Bangladesh, Batalyon Polisi Bersenjata, dan polisi industri dikerahkan bersama untuk mengendalikan situasi.
Seorang pekerja garmen bernama Khanam mengatakan para buruh hanya datang untuk mencatatkan kehadiran sebelum meninggalkan pabrik. Ia memperkirakan aksi tidak akan segera mereda. “Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Aksi ini akan terus berlangsung sampai dewan pengupahan menetapkan upah revisi yang dapat diterima,” kata Khanam.
Sembilan Pabrik Tutup Tanpa Batas
Sembilan pabrik garmen ditutup tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Bangladesh, yang memungkinkan pemilik menangguhkan operasional saat terjadi kerusuhan atau keadaan di luar kendali mereka. Penutupan itu berdampak pada sekitar 20.000 pekerja. Pabrik-pabrik itu antara lain MM Knitwear, Arunima Sportswear, Newage Apparels, Newage Garments, Titas Sweaters, Mamun Knitwear, serta DMC Apparels dan DMC Washing.
Jumlah pabrik yang meliburkan karyawan meningkat tajam dalam tiga hari. Sebanyak 146 pabrik mengumumkan libur pada 10 November, 182 pabrik pada 11 November, dan 204 pabrik pada 12 November. Dari jumlah terakhir, 137 pabrik berada di Ashulia dan kawasan Savar, serta 67 pabrik di Gazipur. Sebanyak 110 pabrik di antara Ashulia Bazar dan Jalan Zirabo menangguhkan operasional pada Kamis.
Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat mengganggu kepercayaan pembeli internasional terhadap keamanan rantai pasok Bangladesh. “Gangguan ini merugikan semua pihak. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan tersebut sulit diperbaiki,” kata Rubel.
Presiden BGMEA Mahmud Hasan Khan mengatakan para pemilik pabrik berulang kali membuka kembali pabrik, tetapi mendapati para pekerja enggan kembali bekerja. Para pemilik kini mempertimbangkan kebijakan tidak bekerja berarti tidak menerima upah sebagai respons terhadap aksi mogok. “Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan,” kata Mahmud Hasan.
Dewan Pengupahan Belum Tetapkan Angka
Pemerintah membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang pada 1 November 2026, yang diketuai Hakim Distrik dan Sidang Senior Sheikh Ashfaqur Rahman. Dewan itu sepakat pada 4 November untuk menaikkan upah minimum, tetapi belum menetapkan besarannya. Pemerintah baru akan mengumumkan nominal upah minimum yang direvisi pada Desember, dan ketentuan baru itu dijadwalkan berlaku pada Januari.
Pada rapat kedua dewan pengupahan di Dhaka, 9 November, perwakilan pekerja mengusulkan struktur upah minimum baru. Usulan itu menetapkan 32.000 taka untuk grade terendah dan 48.000 taka untuk grade tertinggi. Perwakilan pemilik pabrik tidak menyampaikan usulan tandingan dalam rapat itu dan diberi waktu empat hari kerja untuk mengajukannya.
Ketiadaan angka inilah yang memicu gelombang kedua protes. Kesepakatan 4 November sempat meredakan ketegangan dan membuat kegiatan produksi kembali berjalan normal. Namun jeda dua bulan sampai pengumuman Desember menciptakan ketidakpastian, dan protes kembali meningkat pada Rabu, 11 November, ketika lebih dari 100 pabrik dilaporkan tutup paksa.
Industri 38 Miliar Dolar Terancam
Industri garmen Bangladesh bernilai sekitar 38 miliar dolar AS per tahun, atau sekitar Rp684 triliun. Sektor ini menyumbang sekitar empat perlima pendapatan ekspor negara dan mempekerjakan lebih dari empat juta orang, sekitar 65 persen di antaranya perempuan. Bangladesh merupakan eksportir garmen terbesar kedua di dunia setelah China.
Gelombang pertama protes dimulai pada 31 Oktober 2026. Pada 1 November, gangguan melanda 529 pabrik dan memengaruhi 987.190 pekerja, menurut laporan situasi BGMEA. Sekitar 500 pabrik ditutup sementara setelah protes dimulai pada Sabtu itu. Situasi sempat mereda pada 8 dan 9 November setelah ada jaminan dari dewan pengupahan, sebelum ketegangan kembali meningkat pada 10 November.
Babul Akhter, sekretaris jenderal Federasi Pekerja Garmen dan Industri Bangladesh, menilai upah saat ini termasuk yang terendah di dunia. “Bila pemilik pabrik tidak bisa membayar pekerja dengan layak, mereka harus menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pembeli internasional. Mereka tidak bisa membangun bisnis di atas punggung pekerja yang dibayar rendah,” kata Akhter.
Protes ini juga menelan korban. Seorang pekerja berusia 21 tahun bernama Toufiq Hossain, yang juga dilaporkan dengan nama Toufiq Sheikh, tewas setelah terluka dalam protes pada 4 November. Human Rights Watch melaporkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, termasuk pentungan dan gas air mata, serta penangkapan para pemimpin serikat dan tokoh politik atas tuduhan sabotase.
BGMEA menjadwalkan pertemuan luar biasa pada Sabtu, 14 November, untuk memutuskan langkah menghadapi krisis ini. Sementara itu, dewan pengupahan masih menunggu usulan tandingan dari pemilik pabrik. Bagi jutaan buruh garmen, kepastian angka upah baru pada Desember menjadi penentu apakah pabrik-pabrik di Gazipur, Ashulia, dan Savar bisa kembali beroperasi normal.
Komentar