JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan atas surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka gugur dan menghentikan sidang. Putusan itu dibacakan pada Kamis sore, 12 November 2026, hanya beberapa jam setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Perkara dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran menjadi tergugat II intervensi dalam perkara tersebut. Ketua majelis Rachmadi memutus perkara itu setelah majelis bermusyawarah.
“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan majelis hakim. Majelis menilai objek sengketa sudah tidak ada lagi karena dokumen itu telah dicabut dan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan itu menutup rangkaian sidang yang sempat berjalan alot sepanjang Kamis. Pada sidang pagi, kuasa hukum kementerian menyampaikan bahwa surat keterangan yang dipersoalkan sudah dicabut dan meminta pemeriksaan dihentikan. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, juga menyatakan mencabut gugatan dan meminta perkara dihentikan.
Namun kuasa hukum Gibran, Rullyandi, menolak penghentian itu. Ia bersikukuh agar persidangan tetap dilanjutkan meski objek sengketa sudah dicabut dan penggugat sudah meminta perkara dihentikan. Majelis kemudian menskors sidang dan melanjutkan pemeriksaan pada pukul 14.30 WIB sebelum akhirnya memutus gugatan gugur. Rullyandi menyatakan akan melaporkan putusan itu kepada Gibran.
Gugatan Dinyatakan Gugur
Gugatan itu pada intinya meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran. Penggugat mengajukan enam petitum dalam gugatannya. Surat keterangan itu selama ini menjadi salah satu dokumen persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Majelis hakim menilai melanjutkan sidang sudah tidak lagi berguna karena dokumen yang menjadi pokok sengketa telah dicabut oleh kementerian yang menerbitkannya. Putusan yang dijatuhkan atas dokumen yang sudah tidak berlaku tidak akan bisa dijalankan.
Sidang perkara ini sudah menjadi perhatian publik sejak pagi. Kementerian menyampaikan pencabutan surat keterangan itu kepada Ketua PTUN dan majelis hakim pada Kamis pagi, sebelum sidang dimulai. Langkah itu diambil sebagai pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam putusan kasasi itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Mahkamah Agung juga memerintahkan kementerian untuk mencabut dokumen tersebut. Kasasi itu diajukan Subhan setelah gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT sebelumnya tidak diterima.
Suket Dicabut, Objek Sengketa Hilang
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan pencabutan surat keterangan itu pada Kamis sore. Pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin pada Senin, 11 November 2026.
“Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Mu’ti.
Surat keterangan yang dicabut itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dengan pencabutan tersebut, penyetaraan pendidikan Gibran batal dan surat keterangan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan tidak ada upaya hukum untuk mempertahankan surat keterangan itu. “Tidak ada peninjauan kembali terhadap putusan TUN,” katanya. Gibran sendiri tidak bisa mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara kasasi tersebut.
Pencabutan surat keterangan itu menjadi dasar pengunduran diri Gibran. Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Istana pada Kamis sore menyebut terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan syarat pendidikan berdasarkan putusan hukum yang ada. “Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo juga menceritakan bahwa Gibran berkonsultasi dengannya berhari-hari sebelum menyampaikan keputusan itu. “Gibran berkonsultasi dengan saya berhari-hari, lalu tadi pagi beliau menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri,” kata Prabowo. Menurut Prabowo, Gibran memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut. “Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyerahkan surat itu ke MPR.”
MPR: Berhenti Otomatis, Pemilihan Bisa Dipercepat
Majelis Permusyawaratan Rakyat memastikan Gibran otomatis berhenti dari jabatan wakil presiden sejak menyerahkan surat pengunduran diri. Ketua Kelompok Kerja III MPR Taufik Basari menjelaskan penyerahan surat itu bersifat deklaratoir dan langsung menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan, sehingga tidak diperlukan ketetapan MPR untuk pemberhentian.
“Tidak ada diatur soal merespons surat berhenti tadi dengan suatu ketetapan. Jadi, enggak ada,” kata Taufik. “Karena enggak diatur maka bisa dianggap tidak perlu ada,” lanjutnya.
MPR juga memastikan pemilihan wakil presiden pengganti bisa dipercepat dan tidak harus menunggu batas waktu 60 hari. Tenggat 60 hari dalam konstitusi adalah batas paling lama, bukan jadwal yang wajib dipenuhi penuh. Rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB akan menetapkan jadwal sidang paripurna dan menyiapkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon. Setelah itu tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon. “Verifikasi ini kan verifikasi administrasi aja terkait dengan persyaratan. Ya setengah jam juga mungkin kalau memang sudah lengkap,” kata Taufik.
Yusril, yang sudah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran, menyebut surat itu hanya terdiri atas lima paragraf. “Saya sudah membaca surat pengunduran diri itu. Suratnya hanya 5 paragraf,” kata Yusril. Menurut dia, Gibran menyatakan berhenti atas kemauan sendiri dan meminta MPR menindaklanjuti sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Beliau menyatakan atas kemauan sendiri mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dan meminta MPR menindaklanjuti merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” kata Yusril. “Dalam pasal itu disebutkan bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.” Yusril menyebut alasan yang tertulis dalam surat itu bersifat pribadi, termasuk suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat, tanpa dirinci lebih jauh.
Surat MPR kepada Presiden sendiri belum dikirim. Pimpinan MPR menunggu hasil rapat gabungan pada Jumat besok sebelum mengeluarkan surat permintaan dua nama calon tersebut. Hingga Kamis sore, belum ada nama calon wakil presiden yang resmi diusulkan.
Reaksi dan Agenda Berikutnya
Sejumlah pihak menyambut pengunduran diri Gibran sebagai langkah yang lebih baik daripada proses pemakzulan. Sarifuddin Sudding, anggota DPR dari PAN yang menjadi salah satu penandatangan usulan Hak Menyatakan Pendapat, menilai keputusan itu elegan. “Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat itu sendiri kini tidak lagi relevan. Setelah Gibran mengajukan pengunduran diri, objek yang hendak diperiksa melalui mekanisme tersebut sudah tidak ada. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan mengumumkan usulan itu pada Kamis siang pun batal.
Gibran sendiri masih berada di Istana Wakil Presiden pada Kamis sore. Sekitar pukul 15.50 WIB, ia menemui relawan dan politikus Partai Solidaritas Indonesia di salah satu ruang Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta. Politikus PSI Ronald Aristone Sinaga dan Dedek Prayudi terlihat memasuki ruang pertemuan itu. Pertemuan berlangsung tertutup.
Di luar Jakarta, sejumlah aksi simbolik menyertai kabar pengunduran diri itu. Di Bandung, aliansi masyarakat sipil mendatangi DPRD Jawa Barat sekitar pukul 14.30 WIB dan menurunkan foto Gibran yang terpajang di ruang Badan Anggaran, lalu menyerahkan bingkai foto itu kepada pimpinan DPRD. “Tadi kan kita bicara mengantisipasi Pak Gibran mundur tidak, mundur tidak, dan akhirnya mundur. Jadi MPR sama DPR harus memproses,” kata Andri P Kantaprawira, salah satu perwakilan aliansi tersebut.
Di Solo, tujuh karangan bunga dari kader PSI berdatangan ke Gedung Graha Saba Buana milik Joko Widodo. Salah satu karangan bunga itu bertuliskan “Gusti Mboten Sare, Mas Gibran”. Graha Saba Buana merupakan gedung pertemuan milik keluarga Joko Widodo di Solo.
Agenda berikutnya kini tertuju pada rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat itu akan membahas empat hal: penetapan tanggal sidang paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, penyusunan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, pembentukan tim verifikasi berkas calon, dan pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan MPR. Hingga rapat itu digelar, tanggal sidang paripurna belum ditetapkan dan belum ada nama calon wakil presiden yang resmi diumumkan.
Comment