JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Kamis siang, dan memastikan surat itu tidak memuat alasan apa pun. Surat tersebut hanya menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Gibran menyerahkan surat itu secara langsung kepada pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Ia kemudian meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan komentar.
Beberapa jam sebelumnya, Muzani masih menyatakan surat itu belum dibuka. Ia mengatakan surat penting itu akan dibuka bersama-sama dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan. Pada siang hari, ia membacakan isi surat itu di hadapan wartawan sambil menunjukkan lembaran surat berkop Garuda.
Surat Dibacakan Tanpa Alasan
Isi surat yang dibacakan Muzani berbunyi: “Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Muzani menegaskan tidak ada penjelasan tambahan di dalam surat itu. “Tidak ada alasan mundurnya, hanya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” katanya.
Surat yang sama, kata Muzani, juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran menemui Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis pagi sebelum bertolak ke Senayan. Pertemuan itu berlangsung sebelum surat diserahkan ke MPR.
Dengan dibacakannya surat itu, teka-teki seputar isi surat pengunduran diri Gibran terjawab. Selama dua hari terakhir, beredar berbagai versi soal tujuan dan isi surat tersebut. Kini MPR memastikan surat itu memang berisi pernyataan berhenti atas permintaan sendiri, tanpa alasan yang dituliskan.
Kursi Wapres Kosong, MPR Siapkan Rapat Gabungan
Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong mulai hari ini. “Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu paling lambat 60 hari,” katanya. Ia menambahkan, kekosongan itu berlaku sejak Gibran menyatakan mundur.
MPR akan menggelar rapat pimpinan pada Kamis ini, dilanjutkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat gabungan itu diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Muzani mengatakan sore ini ia akan menemui Presiden Prabowo untuk membahas tanggal pelaksanaan sidang paripurna penetapan wakil presiden yang baru.
Rapat gabungan Jumat besok memiliki empat agenda. Pertama, menentukan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon. Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon yang diajukan Presiden. Keempat, menyepakati tim ad hoc yang menyiapkan draf Ketetapan MPR.
Mekanisme pengisian kursi yang kosong itu diatur konstitusi. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan untuk memilih wakil presiden definitif. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama, terhitung sejak MPR menyerahkan surat permintaan. Surat permintaan itu sendiri baru akan dikirim setelah rapat gabungan Jumat besok.
HMP Ditutup dan Gugatan PTUN Diminta Dihentikan
Pengunduran diri Gibran sekaligus menutup proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Sidang paripurna DPR yang diagendakan membahas usulan HMP pada Kamis siang ini dibatalkan. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah pada Kamis pagi.
Ketua Fraksi PKB Muhammad Khozin memastikan usulan HMP tidak dilanjutkan. “Kalau HMP jelas tidak lanjutlah, karena objeknya sudah tidak ada. Objeknya kan Gibran, sudah tidak ada lagi sebagai Wapres,” katanya. Ia menambahkan fraksi-fraksi akan berkomunikasi dengan pimpinan DPR soal penutupan proses itu.
Usulan HMP sebelumnya diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Mereka mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, terutama soal syarat pendidikan. Dengan mundurnya Gibran, para pengusul menilai proses itu sudah tidak relevan lagi.
Perkembangan serupa terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat perkara suket penyetaraan ijazah Gibran meminta perkara dihentikan karena objek gugatan sudah tidak ada. Kuasa hukum penggugat Denny Indrayana mengatakan suket itu sudah dibatalkan dan dicabut, sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan. Penggugat perkara kasasi, Subhan Palal, mengaku lega untuk sementara.
Majelis hakim belum memutuskan nasib perkara itu. Tergugat intervensi menolak pencabutan gugatan, sehingga majelis bermusyawarah dan menskors sidang. Sidang dilanjutkan pukul 14.30 WIB untuk memutuskan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pencabutan itu merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Subhan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan suket tersebut.
“Tidak ada peninjauan kembali terhadap putusan TUN,” kata Yusril. Ia menegaskan putusan Mahkamah Agung sudah final dan mengikat. Ia menambahkan, bila penyetaraan pendidikan sudah batal, berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Yusril sendiri dipanggil Presiden Prabowo ke Istana pada Kamis siang dan tiba sekitar pukul 13.35 WIB untuk membahas pengunduran diri Gibran.
Elite Politik Menanggapi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menghormati keputusan Gibran. “Kami menghormati keputusan beliau, keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang, keputusan untuk bangsa dan negara,” katanya. Ia berharap langkah politik itu sudah diperhitungkan demi kepentingan bangsa dan negara.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengajak para elite politik mengakhiri polemik ijazah Gibran. Ia menilai pengunduran diri itu merupakan langkah mencegah perpecahan. “Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik,” katanya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian Gibran selama menjabat.
PDI Perjuangan mengambil sikap berbeda. Ahmad Basarah menegaskan pengunduran diri itu tidak boleh menghapus evaluasi atas proses pencalonan Gibran. Ia meminta semua pihak belajar dari sejarah agar persoalan serupa tidak terulang. Ia menegaskan demokrasi dan konstitusi harus tetap ditegakkan meski jabatan sudah ditinggalkan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan mendukung keputusan kakak iparnya itu. Ia mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Gibran, tetapi menghargai keputusan tersebut sebagai hak pribadi. “Itu keputusan beliau, kita hargai,” katanya.
Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat Lalu Budi Suryata justru menduga ada operasi politik di balik pengunduran diri itu. Ia menyebut polemik ijazah bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan dan menilai pengunduran diri Gibran sebagai upaya sistematis yang ia sebut begal konstitusi. Pernyataan itu merupakan penilaian pribadinya, bukan sikap resmi partainya.
Di Istana Wapres, Gibran tidak lagi memakai pin RI2 setelah kembali dari Senayan sekitar pukul 12.26 WIB. Pin itu diganti dengan pin Garuda Pancasila. Ratusan relawan pendukung berkumpul di pelataran Istana Wapres, dan puluhan gerobak jajanan UMKM diborong untuk dibagikan gratis kepada mereka.
Gibran sebelumnya mengatakan akan berbicara kepada wartawan pukul 14.00 WIB di Istana. Hingga pukul 14.35 WIB, konferensi pers itu belum berlangsung dan belum ada pernyataan resmi darinya. Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilanjutkan pukul 14.30 WIB juga belum menghasilkan putusan, sementara MPR akan melanjutkan proses pengisian kursi wakil presiden melalui rapat gabungan pada Jumat besok.
Comment