JAKARTA — Pengusutan skandal dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara mulai memasuki babak baru.
Setelah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mulai mendalami peran aparatur pemerintah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan pertambangan.
Perkembangan terbaru ditandai dengan pemeriksaan seorang saksi berinisial JF dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Berdasarkan keterangan resmi Pusat Penerangan Hukum Kejagung, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Masuknya saksi dari lingkungan instansi pertambangan daerah menjadi perkembangan penting. Penyidik tidak hanya menelusuri aktivitas operasional PT BSJ, tetapi juga mendalami proses administrasi, penerbitan izin, serta dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam rangkaian penyimpangan yang sedang diusut.
Pejabat Pertambangan Masuk Radar Penyidikan
Pemeriksaan JF berlangsung setelah Kejagung mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian penyidik adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik juga mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Tidak berhenti di situ, Kejagung mengungkap dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Rangkaian dugaan tersebut menjadikan pemeriksaan saksi dari instansi pertambangan daerah relevan untuk mengungkap bagaimana proses administrasi dan pengawasan izin berlangsung.
Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan JF maupun dugaan keterlibatan individu tertentu dari lingkungan pemerintah daerah. Pemeriksaan saksi juga tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana oleh yang bersangkutan.
Arif Kurniawan Disebut sebagai Beneficial Owner
Selain menelusuri aspek perizinan, penyidik juga mendalami struktur kepemilikan dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha PT BSJ.
Nama Arif Kurniawan (AK) muncul dalam konferensi pers Kejagung pada 10 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut AK sebagai salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan dari perusahaan atau beneficial owner (BO).
Ketika ditanya mengenai posisi AK dalam struktur perusahaan, Anang menjelaskan:
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner,” ujar Anang.
Namun, ketika ditanya apakah AK menempati posisi di atas struktur formal perusahaan, Anang menyatakan hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan turut diarahkan untuk menelusuri pihak yang berada di balik kepemilikan manfaat perusahaan, termasuk hubungan antara struktur kepemilikan, pengendalian bisnis, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan.
Hingga konferensi pers tersebut, Kejagung belum mengumumkan penetapan AK sebagai tersangka dalam perkara PT BSJ. Status dan keterkaitannya masih dalam pendalaman penyidik.
Diduga Tetap Menambang Setelah Izin Berakhir
Salah satu dugaan utama yang menjadi perhatian Kejagung adalah aktivitas penambangan PT BSJ setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir.
Dalam konferensi pers, Anang menyebut PT BSJ tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir pada 2014.
Kejagung juga mendalami dugaan penambangan di kawasan hutan lindung serta penggunaan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang dimiliki.
Selain itu, penyidik menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses perpanjangan izin melalui skema suspend dan dugaan manipulasi dokumen pendukung perizinan.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan yang diusut tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan perusahaan, tetapi juga mekanisme penerbitan, evaluasi, dan pengawasan izin yang seharusnya menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.
Enam Kantor Perusahaan Digeledah
Pengembangan penyidikan juga menyasar sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan AK.
Pada Senin (9/11/2026), Tim Penyidik JAM PIDSUS dengan pendampingan tim forensik digital melakukan penggeledahan dan penyitaan di enam lokasi kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara.
Enam lokasi tersebut meliputi:
Kantor PT ANI di Kota Kendari.
Kantor PT ANI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara.
Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Kantor PT AMI di Kota Kendari.
Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah.
Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan korporasi tersebut.
Kejagung menyatakan hasil penggeledahan masih dalam proses pendalaman. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian perkara.
PT BSJ Ditetapkan sebagai Tersangka Korporasi
Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada 6 November 2026 setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup dan melaksanakan gelar perkara.
Sebelum penetapan tersebut, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Dalam konferensi pers, Anang menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan analisis terhadap barang bukti yang telah dikumpulkan.
Untuk saat ini, status tersangka baru dikenakan terhadap PT BSJ sebagai korporasi.
Namun, Kejagung membuka kemungkinan pengembangan penyidikan terhadap individu-individu yang berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Untuk saat ini baru korporasinya. Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata Anang.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan belum berhenti pada pertanggungjawaban korporasi. Penyidik masih membuka ruang untuk menelusuri peran individu, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasional, pengurusan perizinan, dan pengawasan pertambangan.
Kerugian Negara Masih Dihitung
Kejagung belum mengumumkan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara PT BSJ.
Anang menyatakan penghitungan kerugian negara masih berlangsung. Dalam siaran pers resminya, Kejagung menyebut telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli untuk mendukung proses tersebut.
Hasil penghitungan tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
PT BSJ Dijerat Sejumlah Pasal
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal-pasal yang disangkakan meliputi:
Kesatu, primair: Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor.
Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Kedua: Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor.
Ketiga: Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penyidikan perkara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Kejagung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Pengusutan Mengarah pada Tata Kelola Tambang
Perkembangan perkara PT BSJ kini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran oleh perusahaan, tetapi juga menelusuri proses tata kelola pertambangan yang melibatkan berbagai pihak.
Pemeriksaan saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Sulawesi Tenggara, pendalaman terhadap sosok yang disebut sebagai beneficial owner, serta penggeledahan enam kantor perusahaan menjadi rangkaian penting dalam pengembangan perkara.
Dengan rentang penyidikan 2013–2025, Kejagung dihadapkan pada pekerjaan besar untuk mengurai proses perizinan, aktivitas penambangan, pengawasan, hingga aliran keuntungan dari kegiatan usaha tersebut.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan akan mengungkap peran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain dalam dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. (MS Network)
Comment