KENDARI – AS, 48 tahun, kepala SMA Negeri di Kendari, ditangkap dan ditahan Polresta Kendari sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap siswi berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 17.30 WITA, setelah AS menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari.
Kasat Reskrim Polresta Kendari Komisaris Polisi Welliwanto Malau membenarkan penetapan tersangka dan penangkapan itu. Keterangan disampaikan atas nama Kapolresta Kendari Komisaris Besar Polisi Safi’i Nafsikin. Menurut Welliwanto, penyidik menetapkan AS sebagai tersangka setelah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, lalu menangkapnya.
Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan AS sebagai tersangka. Alat bukti yang dikumpulkan berupa keterangan saksi-saksi, surat hasil pemeriksaan psikologi psikiatrikum, serta keterangan ahli. Setelah penetapan tersangka, AS langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Kronologi Agustus 2026
Peristiwa itu diduga terjadi pada Agustus 2026, sore hari, di tangga sekolah di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Lokasi sekolah itu berada di Jalan D. Diponegoro. Saat itu korban yang berusia 17 tahun bersama seorang teman sebayanya sedang berjalan menuruni anak tangga di salah satu area sekolah.
Teman korban berjalan lebih dulu. Tersangka yang berada di sisi kiri korban menghampiri, merangkul, dan memegang payudara kanan korban. Teman korban berbalik dan melihat peristiwa itu. Korban melepaskan diri dengan menyikut tersangka.
“Ketika korban menuruni tangga, terlapor yang berada di sebelah kiri korban menghampiri dan merangkul korban, kemudian memegang payudara sebelah kanan korban,” kata Welliwanto menjelaskan kronologi menurut keterangan penyidik.
Korban mengalami trauma akibat peristiwa itu. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Kendari untuk diproses. “Akibat dari kejadian tersebut korban trauma dan orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses,” kata Welliwanto.
Alat Bukti dan Pasal
Penyidik menyatakan telah mengumpulkan dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum penetapan tersangka. “Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, kemudian pelaku ditetapkan tersangka dan ditangkap,” kata Welliwanto. Keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologi psikiatrikum, dan keterangan ahli menjadi dasar penyidik melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan.
AS disangkakan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Status AS saat ini adalah tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan belum sampai ke pengadilan.
Polisi juga mencatat AS diduga pernah terlibat kasus serupa pada 2021 di SMA Keberbakatan Olahraga, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Catatan itu disampaikan sebagai keterangan polisi dan tidak disertai penjelasan mengenai hasil atau kelanjutan kasus 2021 tersebut. Dugaan lama itu tidak boleh dibaca sebagai bukti atau vonis atas perkara yang sedang berjalan.
Identitas Sekolah Belum Pasti
Penyebutan sekolah tempat AS menjabat masih perlu kehati-hatian. Satu sumber menyebut AS sebagai Kepala SMAN 9 Kendari, tetapi media lain yang meliput perkara ini hanya menulis kepala SMA Negeri di Kendari tanpa menyebut nomor sekolah. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari polisi maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara mengenai nomor sekolah yang dipimpin AS.
Arsip pemberitaan tahun 2023 menyebut Aslan sebagai mantan Kepala SMAN 9 Kendari dalam sengketa surat keputusan gubernur. Apakah yang bersangkutan kemudian diangkat kembali menjadi kepala sekolah, di SMAN 9 atau di sekolah lain, belum terverifikasi dari sumber resmi. Karena itu artikel ini memakai sebutan kepala SMA Negeri di Kendari sesuai keterangan yang dikonfirmasi lebih dari satu media.
Kehati-hatian yang sama berlaku untuk nama lengkap tersangka. Media peliput memakai inisial AS. Identitas korban tidak ditulis dalam artikel ini untuk melindungi korban yang masih berusia 17 tahun.
Belum Ada Keterangan Dikbud
Hingga berita ini ditulis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara maupun pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara ini. Belum diketahui status jabatan AS, penunjukan pelaksana tugas kepala sekolah, maupun pendampingan terhadap korban.
Ketidakhadiran keterangan resmi itu menjadi kesenjangan yang perlu ditindaklanjuti. Dinas pendidikan sebagai pembina kepala sekolah negeri semestinya menjelaskan langkah administratif yang diambil, termasuk perlindungan terhadap korban dan keberlangsungan kegiatan belajar di sekolah yang bersangkutan.
Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan kepala sekolah dan korban anak di bawah umur. Proses hukum harus berjalan dengan mengedepankan perlindungan korban, asas praduga tak bersalah bagi tersangka, dan transparansi penyidikan. Perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan, akan menentukan langkah hukum berikutnya.
Komentar