KENDARI – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengungkap 16 kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan bahan bakar minyak serta gas LPG bersubsidi, dengan 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sultra, Kamis (12/11/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra Kombes Pol Wisnu Wibowo mengatakan pengungkapan dilakukan dalam periode 1 Oktober hingga 12 November 2026. Ia menyatakan sejak 1 Oktober hingga saat ini, Polda Sultra bersama seluruh jajaran telah mengungkap 16 laporan polisi dengan 18 orang tersangka. Satu sumber lain yang mengutip paparan Polda menyebut 13 laporan polisi, sementara jumlah tersangkanya sama, yakni 18 orang.
Barang bukti yang diamankan meliputi 14.780 liter solar atau biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Satu sumber menyebut 443 tabung LPG, tetapi angka 433 tabung didukung dua sumber lain sehingga dipakai dalam artikel ini. Barang bukti lain berupa 10 unit mobil minibus dan pikap, satu dump truck, satu tangki berkapasitas 5.000 liter, dan satu unit kapal.
Selain itu, penyidik menyita 121 jeriken berkapasitas 30 liter, 11 jeriken 20 liter, 8 tandon 1.000 liter, 3 drum besi, 4 selang plastik, 1 pompa celup, 1 timbangan 30 kilogram, dan 4 pelat nomor. Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Modus Pengiriman ke Morowali dan Tambang
Tabung LPG 3 kilogram dikumpulkan dari pangkalan dan pengecer, lalu dikirim ke daerah dengan harga jual yang lebih tinggi. Lebih dari 200 tabung yang diamankan di Konawe diduga akan dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah, dan sekitar 200 tabung lainnya dikirim melalui jalur laut ke wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara. Satu sumber merinci 246 tabung LPG 3 kilogram rencananya dikirim ke Morowali.
Sebanyak 450 liter biosolar B50 diamankan di Kota Kendari dan diduga akan dijual ke lokasi tambang. Pertalite dibeli di SPBU menggunakan barcode, lalu dikumpulkan untuk dikirim ke Konawe Kepulauan atau Wawonii. Solar dikumpulkan dari SPBU dan SPBN, ditampung di tandon, lalu didistribusikan ke wilayah pertambangan. Selisih harga jual kembali diperkirakan 18.000 hingga 20.000 rupiah per satuan jual.
Shock Therapy dari Polda hingga Polsek
Wisnu menegaskan penindakan ini merupakan tindak lanjut program Quick Wins Kapolri dan akan terus dilakukan dari Polda hingga Polsek. Ia menyebut penindakan sebagai shock therapy bagi para pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Konferensi pers hari ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan sebelumnya, ketika 5.460 liter solar subsidi diamankan di Desa Lapoa, Konawe Selatan, pada 5 November 2026, dengan dua sopir ditangkap.
Perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hendra, hadir dalam konferensi pers tersebut. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polda Sultra dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM dan LPG melalui SPBU dan pangkalan resmi, serta menyampaikan pengaduan melalui Contact Center 135. Pertamina juga memperkuat pengawasan melalui program Subsidi Tepat dan sistem digital untuk memastikan subsidi sampai ke pihak yang berhak.
Pengawasan Diperketat, Subsidi Tepat Sasaran
Pengungkapan ini menunjukkan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi masih marak di Sulawesi Tenggara. Jalur distribusi ilegal memanfaatkan selisih harga antara harga subsidi dan harga di daerah tujuan, termasuk wilayah pertambangan dan kepulauan yang sulit dijangkau distribusi resmi.
Polda Sultra belum merinci identitas dan peran masing-masing dari 18 tersangka dalam konferensi pers tersebut. Belum ada keterangan resmi mengenai apakah para tersangka sudah ditahan atau masih dalam proses penyidikan lanjutan. Keterangan mengenai asal daerah para tersangka dan jaringan distribusi yang lebih luas juga belum disampaikan.
Kasus ini menambah daftar penindakan BBM subsidi di Sulawesi Tenggara sepanjang 2026. Sebelumnya, Polda Sultra mengamankan 5.460 liter solar subsidi di Desa Lapoa pada 5 November, dan kasus itu kini menjadi bagian dari rangkaian pengungkapan yang dirangkum dalam konferensi pers hari ini. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi diharapkan menekan kebocoran distribusi dan memastikan BBM serta LPG bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak.
Apa Selanjutnya bagi Para Tersangka
Para tersangka akan menjalani proses penyidikan dengan jeratan Pasal 55 Undang-Undang Migas yang disesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Polda Sultra menyatakan penindakan akan terus dilakukan hingga tingkat Polsek, sehingga pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi diperketat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Masyarakat diminta berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi melalui kanal resmi Pertamina maupun kepolisian. Pertamina menegaskan pembelian melalui jalur resmi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran, sementara aparat penegak hukum akan menindak tegas pihak yang memanfaatkan selisih harga untuk keuntungan pribadi.
Comment