JAKARTA – Portal resmi pengecekan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sudah bisa dibuka, tetapi fitur untuk memeriksa status penerima hingga kini belum berfungsi. Di sisi lain, tim sumber daya manusia (HRD) perusahaan dikejar tenggat 13 November 2026 untuk memperbarui data pekerja, sementara daftar akhir penerima masih menunggu finalisasi di Kementerian Keuangan.
BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Dana tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima total Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara serta PT Pos Indonesia.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Peraturan itu ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri karena penetapan penerima didasarkan pada data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Portal Cek Penerima Belum Berfungsi
Laman bsu.kemnaker.go.id kini menampilkan menu pengecekan NIK penerima BSU 2026. Namun, menu tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan status penerimaan seseorang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi.
Kompas.com yang mencoba fitur itu pada Kamis sore, 5 November 2026, mendapati layanan Cek NIK belum bisa dibuka. Hingga Senin, 9 November 2026, belum ada pengumuman baru dari Kemnaker mengenai pembukaan layanan tersebut. Pekerja diminta memantau kanal resmi kementerian dan tidak memasukkan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi.
Kemnaker sebelumnya telah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU. Melalui akun Instagram resminya pada 13 Oktober 2026, kementerian meminta masyarakat mengetik langsung alamat bsu.kemnaker.go.id di peramban. Informasi resmi juga dapat diperoleh melalui pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Data 13,3 Juta Pekerja Masih Diverifikasi
Pemerintah menargetkan BSU 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data calon penerima masih dalam proses verifikasi dan belum final. Ia menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Yassierli menjelaskan proses finalisasi data saat ini masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah tahap itu selesai, Kemnaker akan memvalidasi dan memverifikasi kembali data calon penerima sebelum menetapkan daftar akhir. Kemnaker juga akan membersihkan data kepesertaan yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.
Pemerintah belum dapat memastikan komposisi kelompok masyarakat yang akan menerima BSU, termasuk apakah bantuan tersebut menjangkau pekerja kelas menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bantuan ini menyasar pekerja berpenghasilan rendah dengan batas upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
HRD Dikejar Tenggat 13 November
Di tengah penantian pekerja, tim HRD perusahaan menghadapi tenggat pengkinian data hingga 13 November 2026. Pembaruan dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan. Data yang keliru atau terlambat diperbarui berisiko dinyatakan tidak valid sehingga pekerja yang bersangkutan bisa kehilangan hak atas bantuan.
Ketepatan data menjadi penentu karena penetapan penerima memakai angka upah terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah itu mencakup gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Pekerja juga dapat melakukan pengkinian data secara mandiri melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Syarat Penerima dan Jadwal Pencairan
Penerima BSU 2026 harus warga negara Indonesia dan memegang NIK. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya juga harus masih aktif sampai Agustus 2026. Dari sisi penghasilan, batasnya paling banyak Rp3,5 juta setiap bulan, atau mengikuti besaran upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Di daerah yang UMK-nya berada di atas Rp3,5 juta, patokan upah mengikuti UMK daerah itu, lalu dibulatkan ke atas sampai kelipatan seratus ribu rupiah terdekat. Kalau suatu daerah tidak menetapkan UMK, yang dipakai adalah UMP dengan cara pembulatan yang sama.
BSU tidak diberikan kepada anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Indah menegaskan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. “BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis, 5 November 2026.
Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan untuk setiap pekerja. Penyaluran pada November hingga Desember 2026 dilakukan secara bertahap, bukan serentak pada satu tanggal. Pekerja diminta menunggu pengumuman resmi Kemnaker mengenai penetapan penerima dan jadwal penyaluran.
Comment