BAUBAU – Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menerima rekomendasi dari DPRD Kota Baubau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (30/04/2026).
Sorotan utama legislatif kali ini mengarah pada tekanan fiskal akibat penurunan pendapatan daerah.
Dalam laporan Panitia Khusus (Pansus), DPRD menilai turunnya pendapatan dari Rp945,7 miliar pada 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada 2025 sebagai sinyal serius yang harus segera direspons dengan langkah konkret. Penurunan ini dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal dan menghambat optimalisasi program pembangunan.
Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi tersebut dan menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot Baubau mencatat sejumlah capaian.
Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,48 persen dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai motor utama yang tumbuh hingga 12,70 persen. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,40 persen menjadi 6,83 persen pada akhir 2025.
Namun demikian, DPRD juga menyoroti ketimpangan struktur ekonomi daerah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami kontraksi hingga -2,31 persen, yang berimplikasi terhadap basis ekonomi dan potensi penerimaan daerah ke depan.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan tren positif dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 tahun berturut-turut, meskipun untuk tahun anggaran 2025 masih menunggu hasil audit resmi.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemitraan dalam menghadapi tantangan fiskal.
Ia menegaskan bahwa perbaikan kinerja keuangan daerah harus dilakukan secara kolektif, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penguatan sektor-sektor produktif.
Dengan rekomendasi yang telah diserahkan, DPRD kini menanti langkah nyata Pemkot Baubau dalam menjawab tekanan fiskal dan mengembalikan daya tahan APBD ke jalur yang lebih sehat dan berkelanjutan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment