KOLAKA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Forum strategis ini menjadi ajang penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional—namun di tengah dominasi sektor nikel, isu hilirisasi Aspal Buton kembali mengemuka dan menuntut perhatian serius.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sutan Raja ini diawali dengan arahan Menteri Dalam Negeri serta Menteri PPN/Kepala Bappenas RI yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, serta optimalisasi anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Hugua, perwakilan Kemendagri dan Bappenas, anggota DPR RI dan DPD RI dapil Sultra, serta 17 kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.
Dalam pemaparannya, Gubernur mengungkapkan bahwa kinerja makro pembangunan Sultra menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,70 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan juga menurun dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) menunjukkan perbaikan, sementara tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 tercatat sebesar 3,33 persen—menjadikan Sultra sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun mencapai 74,25 atau masuk kategori tinggi.
Meski capaian ini diapresiasi, tantangan struktural pembangunan masih membayangi. Salah satunya adalah ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan nikel yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sinilah pentingnya diversifikasi dan hilirisasi sektor lain, termasuk Aspal Buton—komoditas strategis nasional yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dalam konteks Musrenbang ini, hilirisasi Aspal Buton dinilai harus masuk sebagai agenda prioritas, bukan sekadar wacana berulang.
Dorongan ini semakin relevan menyusul polemik pembangunan pabrik pengolahan Aspal Buton di Jawa, tepatnya di Karawang. Rencana tersebut memicu kritik karena dinilai berpotensi menggeser nilai tambah jauh dari sumber daya aslinya di Buton.
Sorotan publik bahkan menguat setelah muncul surat terbuka dari mantan Penjabat Bupati Buton, Basiran, kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, ia menagih komitmen hilirisasi berkeadilan yang sebelumnya pernah digaungkan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Buton—yakni menjadikan daerah tersebut sebagai pusat industri aspal nasional.
Secara konseptual, hilirisasi seharusnya memindahkan nilai tambah ke dekat sumber daya. Namun jika pabrik justru dibangun di luar Sulawesi Tenggara, muncul kekhawatiran bahwa Buton hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, sementara manfaat ekonomi—industri, pajak, dan lapangan kerja—tumbuh di wilayah lain.
Di sisi lain, pemerintah pusat berargumen proyek tersebut bertujuan menekan impor aspal dan meningkatkan efisiensi nasional. Namun perdebatan ini menempatkan posisi Gubernur Sultra dalam sorotan.
Sebagai kepala daerah, Andi Sumangerukka dinilai berada di persimpangan penting: menjaga harmonisasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi daerah penghasil.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa langkah konkret—mulai dari diplomasi kebijakan, penyusunan argumen berbasis data, hingga penguatan kesiapan kawasan industri di Buton—peluang menghadirkan hilirisasi di daerah sendiri akan semakin mengecil.
Pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, termasuk mendorong daerah-daerah dengan potensi besar seperti Buton agar tidak tertinggal dalam arus industrialisasi.
Dalam rangkaian kegiatan Musrenbang tersebut, dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting.
Kabupaten Kolaka meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Konawe dan Kota Baubau.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama terhadap hasil Musrenbang RKPD 2027, serta peninjauan stand UMKM dan Dekranasda sebagai simbol dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.
Musrenbang ini diharapkan tidak hanya melahirkan dokumen perencanaan, tetapi juga keputusan strategis yang berani.
Di tengah gemuruh industri nikel, publik kini menunggu satu hal: apakah hilirisasi Aspal Buton benar-benar diwujudkan di tanahnya sendiri—atau kembali menjadi cerita lama tentang daerah kaya sumber daya, namun miskin manfaat. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment