KENDARI – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara akhirnya menanggapi polemik aturan mutasi atlet yang mewarnai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sulawesi Tenggara 2026. Ketua Harian KONI Sultra Dr H Sofyan menjelaskan bahwa aturan yang berlaku tidak dimaksudkan untuk menyulitkan atlet maupun daerah.
Klarifikasi itu disampaikan dalam sebuah pertemuan bersama sejumlah pihak terkait pada Senin (9/11/2026). KONI berharap penjelasan tersebut dapat meredam polemik yang berkembang sejak rapat koordinasi teknik (rakor) pada 6 November 2026.
Porprov XV Sultra sendiri akan digelar di Kendari pada 6 Desember 2026. Persiapan menuju ajang tersebut terus berjalan, termasuk penyusunan regulasi dan teknis pertandingan.
Polemis Mutasi Atlet
Polemik bermula dari protes sejumlah daerah terhadap aturan mutasi atlet dalam rakor teknis yang digelar pada Kamis (6/11/2026). Beberapa perwakilan daerah menilai aturan tersebut menyulitkan atlet, khususnya yang berdomisili di kabupaten/kota lain.
Aturan yang dipersoalkan adalah kewajiban atlet memiliki KTP Sulawesi Tenggara minimal dua tahun serta Surat Keterangan mutasi. Sebagian daerah mempertanyakan ketentuan tersebut, karena dianggap membatasi ruang gerak atlet.
Keluhan tersebut datang dari perwakilan kabupaten/kota yang mengikuti rakor teknis. Mereka menilai aturan mutasi perlu dilonggarkan agar tidak merugikan atlet yang selama ini membela daerahnya.
Protes itu disampaikan dalam rapat koordinasi teknis di Aula Diknas Sultra pada Kamis (6/11/2026). Perwakilan cabang olahraga dan KONI daerah menilai aturan tersebut belum pernah disosialisasikan sebelumnya, sehingga keberatan muncul ketika ketentuan itu mulai diberlakukan. Alimin dari pencak silat meminta keputusan itu ditinjau kembali. “Kami minta apa yang diputuskan bisa ditinjau kembali, agar jangan sampai ke depan timbul masalah,” katanya. Heriyansyah dari sepak takraw menilai aturan mutasi selama ini dipahami hanya berlaku antarprovinsi, sementara Erikson Ludji, mantan sekretaris KONI, mengapresiasi penataan yang dilakukan tetapi mempertanyakan waktu pemberlakuannya.
Penjelasan KONI Sultra
Menanggapi keluhan itu, Ketua Harian KONI Sultra Dr H Sofyan menjelaskan bahwa ketentuan KTP minimal dua tahun dan Surat Keterangan mutasi bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi atlet. Ia menegaskan bahwa aturan itu tidak dimaksudkan untuk mempersulit atlet maupun daerah.
“Peraturan ini dibuat agar proses mutasi atlet berjalan tertib dan jelas, bukan untuk mempersulit,” kata Sofyan.
Sofyan juga menjelaskan bahwa perpindahan atlet antar kabupaten/kota tetap dimungkinkan, selama memenuhi syarat administrasi dan mendapat rekomendasi dari KONI asal. Persyaratan itu diberlakukan agar tidak terjadi pemindahan atlet yang tidak tercatat atau tanpa persetujuan daerah asal.
Syarat yang Ditetapkan
KONI Sultra menetapkan sejumlah syarat dalam proses mutasi atlet. Pertama, atlet wajib memiliki KTP Sulawesi Tenggara minimal dua tahun.
Kedua, atlet harus menyertakan Surat Keterangan mutasi sebagai bukti resmi perpindahan. Ketiga, perpindahan atlet antar kabupaten/kota harus mendapat rekomendasi dari KONI kabupaten/kota asal.
Syarat itu diberlakukan agar setiap perpindahan atlet tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. KONI berharap aturan tersebut dapat dipahami oleh seluruh daerah peserta Porprov XV Sultra.
Dalam penjelasan itu, Sofyan didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra La Ode Daerah Hidayat serta Sekretaris KONI Sultra Lasawali. Ketiganya menyampaikan keterangan secara bersama-sama dalam pertemuan tersebut.
Menuju Porprov XV Sultra
Porprov XV Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di Kota Kendari. Ajang ini menjadi ajang bergengsi bagi atlet-atlet dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Salah satu ketentuan yang berlaku dalam Porprov adalah setiap cabang olahraga harus diikuti minimal empat kabupaten/kota. Ketentuan itu diberlakukan agar pertandingan dapat berlangsung dengan peserta yang memadai.
KONI Sultra berharap seluruh daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik menjelang Porprov XV. Dengan aturan yang jelas, diharapkan tidak ada lagi polemik yang mengganggu persiapan atlet dan daerah peserta.
Kadispora La Ode Daerah Hidayat berharap daerah mempersiapkan diri secara terencana. “Kabupaten dan kota diharapkan melakukan persiapan secara terencana agar atlet dapat berkompetisi dalam ajang olahraga provinsi,” katanya. Sofyan menambahkan bahwa ketentuan tersebut diterapkan untuk mengatur perpindahan atlet, bukan untuk mempersulitnya.
Pertemuan pada Senin (9/11/2026) menjadi langkah KONI untuk menanggapi polemik yang berkembang sejak rakor teknis. KONI berharap penjelasan tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.
Comment