KENDARI — Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan perlunya langkah hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap praktik pertambangan ilegal yang masih marak di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ia menilai, persoalan tambang ilegal dan narkotika menjadi dua masalah besar yang belum terselesaikan meski telah berulang kali dibahas.
“Sudah enam tahun kami datang ke Sulawesi Tenggara, dan setiap kali masalahnya tetap sama: tambang dan narkotika. Ini menunjukkan penanganannya belum tuntas. Kami berharap di bawah kepemimpinan Kapolda dan Kajati yang baru, ada tindakan yang lebih lugas dan berani,” ujar Wayan saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI di Kendari, Rabu (8/10/2025).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti minimnya penindakan terhadap pelaku tambang ilegal di Sultra.
Berdasarkan laporan, baru 25 perusahaan yang telah dicabut atau ditindak, sementara Presiden RI sebelumnya menyebutkan terdapat lebih dari 1.000 tambang ilegal di seluruh Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Kalau di Sultra baru 25 (perusahaan), berarti kita belum bekerja maksimal. Angka itu tidak rasional kalau dibandingkan dengan skala nasional. Artinya, masih banyak yang luput dari penindakan,” tegasnya.
Menurut Wayan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal isu tambang ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Sumber Daya Alam.
Panja tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan turun langsung mengecek perusahaan-perusahaan yang telah dikenai sanksi. Ia mengingatkan agar tidak ada “permainan” yang memungkinkan perusahaan bermasalah kembali beroperasi.
“Kami akan memastikan yang sudah ditutup tetap ditutup. Jangan sampai satu per satu hidup lagi tanpa dasar yang jelas. Kalau nanti kami datang lagi dan situasinya masih sama, berarti ada yang tidak beres,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Wayan menyebut bahwa keberadaan tambang ilegal hampir mustahil tanpa keterlibatan pihak tertentu. Karena itu, aparat penegak hukum harus berani menindak oknum pelindung aktivitas ilegal tersebut.
“Tambang ilegal tidak bisa beroperasi tanpa backing, dan backing-nya sering kali bukan orang biasa. Kalau ingin berantas tambang ilegal, maka keberanian menindak oknum inilah yang jadi kuncinya,” kata Wayan.
Ia juga mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan meninggalkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Sebagai perbandingan, Wayan mencontohkan kebijakan China yang menahan sebagian besar cadangan tambangnya demi keberlanjutan masa depan.
“Mereka punya cadangan tambang untuk seratus tahun, tapi tetap ditahan agar bisa digunakan di masa depan. Sementara kita menggali terus tanpa memperhitungkan keberlanjutan,” jelasnya.
Wayan menegaskan bahwa alasan kebutuhan anggaran negara tidak bisa dijadikan pembenaran bagi tambang ilegal.
“Kalau tambang legal masih bisa dimaklumi karena menyumbang ke APBN, tambang ilegal sama sekali tidak bisa ditoleransi. Selain merugikan negara, juga merusak moral hukum dan menghancurkan lingkungan,” pungkasnya. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
