KONAWE SELATAN – Di balik statusnya sebagai salah satu wilayah penghasil kakao unggulan, Konawe Selatan justru menghadapi persoalan klasik: petaninya masih kesulitan mengakses modal.
Ironi ini mencerminkan paradoks pembangunan sektor perkebunan—lahan luas, produksi tersedia, namun akses keuangan belum sepenuhnya terbuka.
Data sektor perkebunan menunjukkan, luas areal kakao di Konawe Selatan mencapai sekitar 16 ribu hektare dengan produksi lebih dari 5 ribu ton dan melibatkan puluhan ribu petani.
Namun produktivitasnya masih relatif rendah, berkisar 400-an kilogram per hektare. Angka ini menandakan potensi besar belum sepenuhnya dimaksimalkan.
Akses Keuangan Jadi Titik Lemah
Persoalan ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara yang menggelar edukasi keuangan bagi 86 petani kakao di Aula Dinas TPHP Konsel, 9–10 April 2026.
Manajer Madya OJK Sultra, Desiyani Patra Rapang, menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penghambat utama petani dalam mengakses layanan keuangan formal.
“Penguatan literasi dan inklusi keuangan merupakan langkah penting agar petani lebih memahami dan mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak,” ujarnya.
Selama ini, banyak petani masih bergantung pada pembiayaan non-formal dengan bunga tinggi. Kondisi ini membuat usaha sulit berkembang karena sebagian keuntungan habis untuk menutup biaya pinjaman.
Potensi Besar, Tapi Produktivitas Tertahan
Sebagai bagian dari sentra kakao di Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan memiliki posisi strategis dalam rantai pasok komoditas perkebunan.
Namun, keterbatasan akses modal berdampak langsung pada produktivitas. Petani kesulitan melakukan peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, hingga penguatan proses pascapanen.
Padahal, di tingkat provinsi, kakao menjadi salah satu komoditas andalan yang menopang ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja luas.
Edukasi dan Pemetaan Kebutuhan Pembiayaan
Tak hanya memberikan edukasi, OJK juga melakukan survei akses keuangan untuk memetakan kebutuhan riil petani di lapangan.
Menurut Desiyani, hasil survei ini akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik daerah.
Langkah ini penting agar program inklusi keuangan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret bagi petani.
Perlu Kolaborasi Berkelanjutan
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Konawe Selatan, Samsul, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar akses keuangan bisa lebih mudah dijangkau petani.
“Diperlukan sinergi berkelanjutan agar petani mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia menilai, akses keuangan yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan daya saing kakao di daerah.
Masa Depan Kakao Ditentukan Akses Modal
Di tengah potensi besar yang dimiliki, masa depan kakao di Konawe Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan petani mengakses modal.
Tanpa dukungan pembiayaan yang kuat, produktivitas akan stagnan dan kesejahteraan petani sulit meningkat.
Sebaliknya, jika akses keuangan terbuka, maka kakao tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.
Di titik ini, inklusi keuangan menjadi kunci untuk memutus ironi lama: kakao melimpah, tetapi petani tetap kesulitan modal. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment