PANGANDARAN – Majelis Ulama Indonesia mengecam dugaan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecaman itu disampaikan pada Sabtu, 14 November 2026, dua hari setelah peristiwa yang diduga terjadi pada Kamis, 12 November 2026. Seorang prajurit TNI dari Yonif TP 336/Merak Sakti yang diduga terlibat kini ditahan dan akan diproses melalui peradilan militer.
Enam santri putra diduga mengalami pemukulan dengan selang air hingga memar, terutama di bagian punggung. Para santriwati di asrama putri diduga mendapat intimidasi dan ancaman, meski tidak ada laporan santriwati yang mengalami luka fisik. Pimpinan pesantren menyebut tiga santri langsung pulang ke rumah pada malam kejadian karena ketakutan.
Kronologi Dugaan Penganiayaan di Asrama
Peristiwa diduga bermula ketika seorang prajurit mendatangi lingkungan pesantren pada Kamis dini hari untuk mencari pimpinan pondok. Dua santri yang berada di luar kompleks pesantren dihampiri, diinterogasi, lalu dipukul. Satu santri sempat melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke dalam pesantren.
Prajurit itu kemudian diduga masuk ke lingkungan pesantren dengan melompati pagar belakang yang berdekatan dengan kebun pondok putri. Ia menggedor rumah pengasuh pesantren, lalu mendatangi asrama putra dan memukul enam santri dengan alat serupa selang. Setelah itu ia beralih ke asrama putri, menggedor dan menendang pintu hingga para penghuninya ketakutan.
Sebelum masuk ke asrama putra, prajurit itu sempat memasuki ruang pengajian santri dengan tetap mengenakan sepatu. Ia disebut menyampaikan keluhan bahwa bagian bokongnya terasa panas serta mengaku tidak kuat karena ilmu yang dimiliki pimpinan pesantren terlalu kuat. Di asrama putri, seorang santriwati diminta menyerahkan nomor teleponnya dan penolakan itu diikuti ancaman yang menyangkut keselamatan para santriwati.
“Anak perempuan itu sempat menolak. Oknum TNI itu mengancam, katanya kalau ingin selamat minta nomor telepon. Jadi ada pengancaman,” kata Kyai Utay, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan.
Kondisi para korban berbeda-beda setelah kejadian. Dua santri dibawa ke Banjar untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara seorang orang tua membawa anaknya ke rumah sakit di Kota Banjar.
TNI Minta Maaf dan Amankan Terduga Pelaku
Komandan Brigif 50/Kandang Wesi, Letkol Inf Naryanto, menyampaikan permohonan maaf dalam konferensi pers di Sagati, Kecamatan Cijulang, pada Jumat, 13 November 2026. “Yang pertama, permohonan maaf kami atas adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan,” ujar Naryanto. Ia menegaskan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan prajuritnya tidak dapat dibenarkan.
Naryanto menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari pengasuh pesantren pada Kamis siang dan langsung memeriksa prajurit berinisial Serda HCB itu. Setelah yang bersangkutan mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan internal, penanganan perkara diserahkan kepada Polisi Militer. “Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum bagi oknum prajurit yang melaksanakan pelanggaran,” tegasnya.
Prajurit itu kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya ia sempat ditahan sementara di Subdenpom III/2-4 Banjar sambil menunggu arahan dari Garut. Komandan Subdenpom III/2-4 Banjar, Lettu Cpm Marsono, menyatakan penyidikan belum dimulai saat ia memberi keterangan pada Jumat, 13 November 2026.
Perkara ini akan diproses melalui peradilan militer, meski para korban berstatus warga sipil. “Saat ini oknum tersebut sudah ditahan di Polisi Militer, tepatnya di Denpom Garut, untuk proses selanjutnya. Penjatuhan vonis ada di oditur dan hakim,” ujar Naryanto. Pasi Pers Yonif TP 336/Merak Sakti, Letda Ckm Wisnu, membenarkan adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan anggotanya dan menyampaikan permohonan maaf kepada para korban.
MUI, DPR, dan NU Desak Proses Transparan
Ketua MUI Pusat Bidang Pesantren, KH Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan lingkungan pesantren harus terbebas dari intimidasi dan kekerasan. “Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran. Pesantren harus menjadi tempat yang aman untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang intimidasi dan kekerasan,” ujar Gus Fahrur.
Gus Fahrur mengapresiasi langkah pimpinan TNI yang telah mengamankan terduga pelaku, namun mendesak proses hukum yang tegas, adil, serta transparan tanpa impunitas. Ia juga menuntut jaminan keselamatan korban, perlindungan dari intimidasi, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis. “Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum sebagai kesalahan institusi TNI,” katanya.
Anggota DPR RI Abdullah meminta TNI menyelidiki dugaan kekerasan yang menimpa enam santri tersebut. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pangandaran, dalam pernyataan tertulis tertanggal 13 November, meminta Kodim dan Polisi Militer mengusut kasus ini secara terbuka. PCNU juga menugaskan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama untuk mendampingi korban dan meminta para santri mendapat pemulihan yang layak.
Ketua GP Ansor Kabupaten Pangandaran, Muhlis Nawawi, mendatangi Kodim 0625/Pangandaran untuk meminta penjelasan mengenai penanganan kasus. “Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap para santri. Kami berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang, khususnya terhadap santri dan pondok pesantren di Kabupaten Pangandaran,” tegas Muhlis. GP Ansor menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Priangan Timur menggelar aksi solidaritas di Pendopo Bupati Pangandaran pada Jumat siang, 13 November 2026. Massa menuntut keadilan bagi para korban dan meminta pemerintah daerah menindak peredaran minuman keras. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadussalikin, KH Luthfi Fauzi, mengaku prihatin dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah Keterangan Masih Berbeda
Waktu kejadian masih diperdebatkan. Sejumlah laporan menyebut peristiwa terjadi pada Kamis dini hari, 12 November 2026, sekitar pukul 01.00 WIB. Namun keterangan tertulis pengurus pondok menyebut Kamis malam menjelang Jumat. Perbedaan itu membuat waktu persis kejadian masih perlu dipastikan.
Jumlah pelaku pada laporan awal juga berbeda dengan keterangan belakangan. Laporan pertama menyebut sekelompok orang tidak dikenal yang mengenakan pakaian menyerupai seragam TNI. Keterangan belakangan dari pimpinan TNI mengidentifikasi satu prajurit, Serda HCB dari Yonif TP 336/Merak Sakti, yang baru bertugas di wilayah Cimerak sejak Agustus 2026. Dugaan pengaruh minuman keras disebut sebagai pemicu dalam pemeriksaan awal, namun hal itu masih perlu dibuktikan dalam penyidikan.
Jumlah santri yang pulang ke rumah juga ditulis berbeda, yakni tiga orang menurut pimpinan pesantren dan dua orang menurut laporan lain. Tuntutan penyelidikan independen pernah mengemuka dalam kasus dugaan kekerasan oleh aparat di Pidie, Aceh. Kepastian pemeriksaan medis terhadap keenam korban maupun pendampingan psikologis bagi mereka juga belum dijelaskan secara lengkap oleh pihak berwenang.
Hingga keterangan terakhir pada Jumat, 13 November 2026, penyidikan oleh Polisi Militer belum dimulai. Publik kini menunggu proses hukum yang transparan dan akuntabel, pemulihan kondisi para korban, serta langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang di lingkungan pendidikan keagamaan.
Komentar