JAKARTA – Presiden ketujuh RI Joko Widodo belum berkomentar apa pun soal kabar pengunduran diri putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah hari yang penuh gejolak, ketika surat pengunduran diri disebut sudah diserahkan dan Istana Wapres tampak lengang, Jokowi memilih diam.
Sikap diam itu bukan hal baru. Sejak polemik ijazah Gibran memuncak dan desakan pemakzulan menguat, Jokowi hanya dua kali menyampaikan sikapnya — dan keduanya bukan pernyataan soal pengunduran diri. Ia berbicara soal proses hukum dan soal operasi politik, bukan soal langkah balasan.
Tidak ada pernyataan, pertemuan, atau langkah hukum dari Jokowi yang menunjukkan ia menyiapkan serangan balik atas mundurnya Gibran. Yang ada justru sebaliknya: sejumlah penilaian menyebut posisi Jokowi bisa makin kuat jika Gibran mundur, karena simpati publik terhadap keluarga yang terpojok.
Bungkam Sejak Kabar Mundur
Pernyataan terakhir Jokowi soal desakan terhadap Gibran disampaikan pada Kamis, 5 November 2026, seusai menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. “Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita. Saya kira itu,” kata Jokowi kepada wartawan.
Pernyataan itu tidak menyatakan dukungan atau penolakan terhadap wacana pemakzulan. Jokowi tidak menguraikan langkah politik atau hukum apa pun yang seharusnya diambil pihak-pihak yang mengangkat wacana itu. Ia hanya menekankan penghormatan pada proses yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi meminta semua pihak mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia sesuai konstitusi dan aturan hukum. Ia juga menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi beserta seluruh pertimbangannya, termasuk soal bukti pendidikan Gibran.
Ketika disinggung soal peluang Gibran pada pemilihan presiden 2029, Jokowi memilih tidak berspekulasi. Ia menyerahkan seluruh penafsiran regulasi dan wewenang pencalonan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Soal partai-partai yang belum menyatakan dukungan tegas untuk Gibran pada 2029, Jokowi berkata: “Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai.”
Sejak 5 November itu, tidak ada lagi pernyataan Jokowi soal nasib Gibran — termasuk pada Rabu malam ini, ketika kabar pengunduran diri itu pecah dan surat disebut sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dinilai Justru Makin Kuat
Di tengah kebungkaman itu, beredar penilaian yang menyebut Jokowi justru makin kuat secara politik jika Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Penilaian itu berangkat dari dinamika simpati: ketika sebuah keluarga politik tampak terpojok oleh proses hukum dan tekanan parlemen, sebagian pemilih justru bersimpati dan melihatnya sebagai korban.
Pendukung Jokowi memang berargumen bahwa pemilih bersimpati pada keluarga yang dinilai menjadi sasaran. Sementara itu, para pengkritik menyebut penilaian itu sekadar propaganda dan menilai keluarga Jokowi harus mempertanggungjawabkan polemik ijazah serta dugaan ambisi dinasti. Perdebatan itu sendiri menunjukkan Jokowi tetap menjadi pusat perhatian politik, meski sudah tidak lagi menjabat.
Kekuatan Jokowi juga terletak pada basis pendukungnya, yang berperan dalam kemenangan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Kemungkinan reaksi balik dari basis pendukung itu disebut-sebut menjadi pertimbangan tersendiri, di tengah diamnya Prabowo soal nasib Gibran. Prabowo tidak terlihat berupaya mempertahankan Gibran secara terbuka, namun juga tidak mengumumkan pemecatannya.
Beredar pula kabar yang belum terverifikasi bahwa Jokowi meminta Gibran bertahan. Kabar itu sendiri ditegaskan belum terbukti oleh yang memberitakannya, dan sampai Rabu malam tidak ada konfirmasi dari Jokowi maupun dari Gibran soal itu. Di bawah konstitusi, pemberhentian wakil presiden memang bukan sekadar soal surat pengunduran diri, melainkan memerlukan proses di DPR.
“Operasi Politik” dan Jawaban Lawan
Satu-satunya sikap keras Jokowi dalam polemik ini disampaikan sebulan lalu, di kediamannya di Solo, Jumat, 16 Oktober 2026. Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi politik. “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi.
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujar Jokowi. Ketika ditanya apakah sasaran serangan itu dirinya atau Gibran, ia menjawab keduanya bisa menjadi sasaran. “Ya dua-duanya bisa,” katanya.
Pernyataan itu langsung dibalas lawan-lawan politiknya. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut tudingan Jokowi itu justru berbalik. “Maling teriak maling. Yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri,” kata Guntur pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 soal batas usia calon presiden dan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana juga membalas Jokowi. Ia menilai operasi politik justru dilakukan Jokowi demi meloloskan putra sulungnya pada pemilihan presiden 2024, antara lain lewat perubahan aturan syarat pencalonan. Denny bahkan menyarankan Jokowi menasihati Gibran untuk mundur. “Yang paling tepat adalah memberikan usulan kepada anak Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wakil presiden. Itu adalah tindakan negarawan, itu adalah langkah yang bijak dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo,” kata Denny.
Bukan Serangan Balik
Dengan demikian, gambaran “Jokowi menyiapkan serangan balik” tidak memiliki dasar faktual. Tidak ada pernyataan, pertemuan, gugatan, atau manuver politik dari Jokowi yang mengarah ke sana. Yang ada adalah diam, dua pernyataan lama soal proses hukum dan operasi politik, serta perdebatan analis soal apakah diam itu justru menguntungkannya.
Jalan yang ditempuh keluarga Jokowi sejauh ini justru jalur hukum: Gibran meminta waktu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkoordinasi untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, sesuai saran Presiden Prabowo dalam pertemuan Selasa pagi.
Sementara itu, proses konstitusional terus berjalan tanpa Jokowi. Surat pengunduran diri Gibran disebut akan diserahkan ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Sidang lanjutan perkara Gibran di PTUN Jakarta juga dijadwalkan Kamis pagi yang sama. Dan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, meski jadwal pembacaannya di paripurna masih diperselisihkan.
Yang ditunggu berikutnya bukan serangan balik dari Solo, melainkan pernyataan resmi dari Istana dan MPR, penyerahan surat pada Kamis pagi, dan apakah Jokowi akhirnya buka suara ketika putranya benar-benar meletakkan jabatan.
Comment