JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden pada Rabu malam, 11 November 2026, di tengah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Kepergiannya menutup hari yang penuh gejolak, setelah surat pengunduran diri disebut sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kompleks Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan tampak lengang pada Rabu malam. Para pegawai terlihat keluar dari gedung satu per satu dalam gelap yang hanya diterangi lampu-lampu luar, sebagian dengan mata berkaca-kaca sambil menatap ke arah pintu keluar. Deretan mobil hitam masih terparkir rapat di halaman.
Para wartawan yang menunggu di lokasi diminta bersabar dan menunggu pernyataan resmi pada Kamis besok. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun dari kantor Gibran soal kabar pengunduran diri itu. Kantor Gibran belum menanggapi permintaan komentar.
Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan Istana Wapres pekan ini. Pada Selasa sore, ia juga pulang dengan mobil Innova pelat sipil setelah menyampaikan keterangan di depan wartawan. Namun suasana Rabu malam ini berbeda: kepergiannya terjadi di tengah kabar bahwa ia sudah resmi mundur, bukan sekadar pulang kerja.
Surat ke MPR Besok Pagi
Langkah berikutnya yang direncanakan adalah penyerahan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat itu disebut akan disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.
Dua sumber di MPR menyebut surat akan diserahkan ke lembaga itu Kamis pagi. MPR adalah lembaga yang berwenang menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden dan mengawasi proses pemilihan penggantinya.
Pengumuman pengunduran diri itu direncanakan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Hingga Rabu malam, belum ada konfirmasi resmi dari Yusril maupun dari MPR soal rencana tersebut.
Laporan soal waktu penyerahan surat kepada Presiden itu berbeda-beda. Satu versi menyebut surat diserahkan pada Rabu pagi, sementara versi lain menyebut surat diserahkan Rabu sore di Lanud Halim Perdanakusuma. Perbedaan versi itu belum ada penjelasan resminya.
Budi Arie: Surat Sudah Diserahkan
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. “Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026). Ia juga membenarkan surat itu diserahkan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. “(Diserahkan di Halim) betul,” katanya.
Pernyataan Budi Arie itu berbanding terbalik dengan pernyataannya dua pekan lalu. Pada 31 Oktober 2026 di Solo, ia menegaskan Gibran tidak akan mundur. “Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima,” katanya kala itu.
“Itu kan rezim administrasi negara, bukan rezim pemilu,” ujar Budi Arie, merujuk pada surat keterangan pendidikan Gibran yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Perubahan sikapnya dalam dua pekan ini belum ia jelaskan secara rinci.
Seorang sumber yang disebut dekat dengan Gibran juga membenarkan kabar itu. “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber itu.
Niat Mundur Sejak Selasa
Kabar pengunduran diri ini bukan hal yang muncul tiba-tiba. Sehari sebelumnya, Selasa pagi, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan dan menyampaikan niat mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan itu dan menegaskan Presiden tidak menolak niat Gibran. Presiden justru menyarankan Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Gibran sendiri berbicara di depan wartawan pada Selasa sore di Kantor Wakil Presiden. Ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi dan kritik publik. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran. “Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujarnya.
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang menyatakan surat keterangan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
HMP 120, Paripurna Masih Diperselisihkan
Pengunduran diri yang dikabarkan ini terjadi di tengah desakan pemakzulan di DPR. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, dan daftar namanya sudah dipublikasikan secara resmi.
Namun jadwal pembacaan usulan HMP di paripurna DPR masih diperselisihkan. Ketua DPR Puan Maharani membantah akan ada paripurna pemakzulan pada Kamis, 12 November. “Tidak ada,” kata Puan. “Yang benar adalah tanggal 17 November nanti, akan ada Paripurna,” ujarnya — paripurna biasa yang tidak ada kaitannya dengan pemakzulan.
Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan usulan HMP akan dibawa ke paripurna besok, Kamis 12 November. Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi dari pimpinan DPR soal kepastian jadwal itu.
Sidang lanjutan perkara Gibran di PTUN Jakarta tetap dijadwalkan Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB — jadwal yang tidak diperselisihkan. Secara hukum, Gibran masih menjabat Wakil Presiden sampai proses konstitusional pengunduran dirinya berjalan, termasuk penyerahan surat resmi ke MPR dan pemilihan pengganti paling lambat 60 hari.
Yang ditunggu berikutnya: pernyataan resmi dari Istana dan MPR, penyerahan surat pada Kamis pagi, dan kepastian jadwal paripurna DPR.
Comment