JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya. Surat pengunduran diri disebut sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore, 11 November 2026, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar itu beredar Rabu sore dari seorang sumber yang disebut dekat dengan Gibran. Sumber itu mengatakan surat sudah disampaikan sore ini di Halim. Hingga berita ini ditulis, belum ada teks surat yang ditampilkan ke publik dan belum ada konfirmasi dari Gibran, Istana, maupun Presiden Prabowo.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut. “Betul (Gibran resmi mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026). Dalam konfirmasi lain pada hari yang sama, ia mengatakan, “Pokoknya benar.”
Namun kabar soal lokasi penyerahan surat itu masih simpang siur. Satu versi menyebut surat sudah diserahkan di Lanud Halim pada Rabu sore, sementara versi lain menyebut surat akan diserahkan Gibran langsung kepada Presiden di Istana Merdeka hari ini. Perbedaan versi itu membuat kabar pengunduran diri ini tetap berstatus belum terkonfirmasi secara resmi.
Budi Arie Pernah Bilang Sebaliknya
Pernyataan Budi Arie pada Rabu ini berbanding terbalik dengan pernyataannya dua pekan lalu. Pada 31 Oktober 2026 di Solo, ia menegaskan Gibran tidak akan mundur. “Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima,” katanya kala itu.
“Itu kan rezim administrasi negara, bukan rezim pemilu,” ujar Budi Arie, merujuk pada surat keterangan (suket) pendidikan Gibran yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Perubahan sikap Budi Arie dalam dua pekan ini belum ia jelaskan secara rinci.
Gibran sendiri terakhir kali berbicara di depan publik pada Selasa sore, 10 November 2026, di Kantor Wakil Presiden. Saat itu ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi dan kritik publik, serta menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya tetap berjuang di PTUN dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan, dari SD hingga S-1. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.
Paripurna Besok Diperselisihkan
Di tengah kabar pengunduran diri itu, jadwal pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di paripurna DPR juga menjadi perdebatan. Ketua DPR Puan Maharani membantah akan ada paripurna pemakzulan pada Kamis, 12 November 2026. “Tidak ada,” kata Puan dalam pesan singkat, Rabu (11/11).
“Yang benar adalah tanggal 17 November nanti, akan ada Paripurna,” ujar Puan. Paripurna pada 17 November itu merupakan paripurna biasa dan tidak ada kaitannya dengan pemakzulan. Puan juga menjelaskan surat Forum Purnawirawan TNI sudah dibacakan pada paripurna 4 November dan belum diputuskan. “Apakah ini akan ditindaklanjuti? Nanti akan dibahas di Bamus, setelah reses,” katanya.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga membantah kabar pemakzulan berasal darinya. “Belum ada, belum ada. [soal pemakzulan] dari saya? Enggak ada,” kata Muzani. Kabar paripurna 12 November itu pertama kali disampaikan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, yang menyebut jadwal itu disepakati dalam rapat Badan Musyawarah pada Selasa, 10 November, dan berasal dari Muzani.
Namun Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan usulan HMP akan dibawa ke paripurna besok, Kamis 12 November. Pernyataan Saan itu bertentangan langsung dengan bantahan Puan. Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi dari pimpinan DPR soal kepastian jadwal paripurna besok.
HMP: 120 Penandatangan, 172 Nama Beredar
Usulan HMP terhadap Gibran telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi: PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18. Daftar nama 120 penandatangan itu sudah dipublikasikan secara resmi.
Namun sebuah daftar berisi 172 nama pengusul sempat beredar di publik dan menimbulkan kebingungan. Daftar itu memuat 69 nama dari NasDem dan 13 nama dari Golkar — jauh di atas jumlah yang resmi menandatangani dari kedua fraksi itu. Selisih 52 nama antara daftar yang beredar dan daftar resmi itu belum ada penjelasan resminya.
Ada pula klaim bahwa jumlah penandatangan sudah mencapai 200. Klaim itu hanya berasal dari satu pihak dan belum terverifikasi, serta bertentangan dengan angka resmi 120 yang sudah dipublikasikan daftar namanya.
Pemerintah menyatakan menghormati hak DPR memproses HMP dan masih mempelajarinya. “Ini kita lagi mempelajari karena kita masih menghormati hak-hak legislatif untuk memproses gitu, kita lihat 1-2 hari ini bagaimana tanggapan Bapak Presiden,” kata Syahganda. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung soal suket Gibran bersifat final dan mengikat, dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu. Gibran sendiri bukan pihak dalam perkara Mahkamah Agung tersebut.
Latar: Suket, PTUN, dan Apa Selanjutnya
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang menyatakan surat keterangan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan surat itu ditarik dan dimusnahkan. Putusan itu tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang lanjutan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dijadwalkan Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB — jadwal yang tidak diperselisihkan, berbeda dengan jadwal paripurna DPR.
Selain PTUN, Gibran juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hingga Rabu malam, belum ada konfirmasi dari Kemendikdasmen soal PK tersebut.
Bila Gibran benar mundur, mekanisme penggantinya diatur dalam konstitusi: pengunduran diri disampaikan secara tertulis kepada MPR, lalu MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon, dan pengganti dipilih paling lambat 60 hari. Namun hingga kini belum ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan, sehingga seluruh skenario itu masih bersifat spekulatif.
Yang pasti, Gibran masih menjabat Wakil Presiden hingga Rabu malam. Perkembangan berikutnya yang ditunggu: konfirmasi atau bantahan langsung dari Gibran dan Istana soal surat itu, kepastian jadwal paripurna DPR besok, dan hasil sidang PTUN Kamis pagi.
Comment