JAKARTA – Rapat Paripurna DPR yang akan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan digelar pada Kamis siang ini, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB. Jadwal itu berubah dari rencana semula pukul 10.00 WIB.
Perubahan jadwal itu tertuang dalam Surat Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026. Surat tersebut menyatakan undangan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB berubah menjadi pukul 14.00 WIB. Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 itu salah satu agendanya adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Di tengah kepastian jadwal paripurna itu, kabar pengunduran diri Gibran justru masih menggantung tanpa bukti yang bisa dipegang. Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sama-sama mengaku belum mendengar dan belum melihat surat pengunduran diri itu. Sementara itu, proses HMP tetap berjalan dan akan diteruskan ke rapat paripurna.
Jadwal Paripurna Berubah ke Pukul 14.00
Kepastian paripurna siang ini mengakhiri tarik-menarik soal jadwal yang berlangsung sepanjang Rabu kemarin. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tidak ada rapat paripurna pada Kamis, 12 November, dan paripurna biasa baru akan digelar pada 17 November. Pernyataan itu kini berhadapan dengan surat pimpinan DPR yang menggeser jadwal paripurna ke pukul 14.00 WIB.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan rencana paripurna itu pada Rabu malam, usai menghadiri peringatan hari ulang tahun Partai NasDem di Jakarta. Ia menyebut paripurna direncanakan pukul 14.00 WIB, tetapi menegaskan undangan rapat belum disebarkan.
“Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan,” kata Dasco.
Dasco juga mengaku belum memeriksa lebih jauh agenda-agenda dalam rapat paripurna tersebut. Ia menyebut ada pimpinan DPR lain yang mengikuti proses di DPR pada hari itu, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari.
Namun jam paripurna itu sendiri masih diperselisihkan. Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, yang akrab disapa Sudding, menyebut rapat paripurna dijadwalkan pukul 12.00 WIB, berubah dari rencana semula pukul 10.00 WIB.
“Besok jam 12 (rapat paripurna),” kata Sudding.
Dua versi jam yang berbeda itu, 12.00 WIB dan 14.00 WIB, belum dipertemukan hingga Kamis pagi. Yang pasti dari surat pimpinan DPR adalah jadwal semula pukul 10.00 WIB sudah tidak berlaku lagi.
MPR dan DPR Belum Melihat Surat Mundur
Di sisi lain, kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto belum mendapat penguat dari lembaga yang seharusnya menerima surat itu. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar dan belum melihat surat tersebut.
“Saya belum dengar saya belum lihat,” kata Muzani usai menghadiri acara di DPP NasDem, Jakarta, Rabu malam.
Muzani mengulang penegasan itu dengan kalimat yang lebih tegas. “Saya belum dengar saya belum liat. Denger aja belum apalagi lihat,” katanya. Ia menyebut belum bisa berbicara lebih lanjut karena belum mengetahui soal pengunduran diri itu.
Dengan demikian, MPR belum bisa mengambil keputusan apa pun terkait surat tersebut. Kabar penyerahan surat ke MPR pada Kamis ini pun masih sebatas informasi yang beredar. Sudding mengaku telah mendengar informasi bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis.
“Iya, infonya seperti itu,” kata Sudding.
Kabar pengunduran diri itu sendiri pertama kali beredar pada Rabu sore. Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Rabu sore di Halim, berdasarkan keterangan seorang sumber yang dekat dengan Gibran. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu dengan singkat.
“Pokoknya benar,” kata Budi Arie.
Namun hingga Kamis pagi, tidak ada pernyataan langsung dari Gibran maupun Istana yang mengonfirmasi atau membantah kabar tersebut. Tidak ada pula teks atau isi surat yang ditampilkan ke publik. Kabar itu tetap berstatus kabar yang belum terkonfirmasi secara resmi.
HMP Tetap Berjalan, Angka 120 dan Klaim 172
Proses HMP di DPR tetap berjalan meski kabar pengunduran diri beredar. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini. Usulan itu telah memenuhi syarat untuk diteruskan ke rapat pimpinan DPR dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan.
Sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP tersebut. Rinciannya, 14 orang dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 orang dari Fraksi Golkar, 11 orang dari Fraksi Gerindra, 19 orang dari Fraksi NasDem, 18 orang dari Fraksi PKB, 28 orang dari Fraksi PKS, 1 orang dari Fraksi PAN, dan 18 orang dari Fraksi Demokrat.
Namun dalam rapat pimpinan DPR pada Rabu kemarin, Saan juga menyebut ada 172 nama yang secara lisan disebut turut mengajukan HMP dalam polemik ijazah Gibran. Angka 172 itu hanya klaim lisan dalam dinamika sidang, bukan angka resmi baru, dan belum disertai daftar nama yang diverifikasi. Angka resmi yang tercatat tetap 120 tanda tangan.
Saan menjelaskan dasar pengajuan HMP itu. “Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan.
Rapat pimpinan DPR yang membahas usulan itu digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu kemarin. Rapat dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Fraksi-fraksi pengusul HMP menegaskan proses itu tetap berjalan meski kabar pengunduran diri beredar. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan HMP akan terus diperjuangkan selama kabar pengunduran diri itu belum final.
“Monggo Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus HMP sampai prosesnya final,” kata Mardani.
“Jika pengunduran diri belum final kita akan jalan terus HMP, sampai prosesnya final,” katanya lagi. Ia menambahkan, bila pengunduran diri itu sudah final, sikap PKS akan diputuskan bersama-sama. “Kalau sudah final, kita putuskan lagi bersama-sama,” kata Mardani.
Dari Fraksi PAN, Sudding memastikan usulan HMP yang sudah diterima pimpinan DPR tetap akan dibacakan dalam rapat paripurna. “Saya kira setiap surat masuk ke DPR lewat pimpinan tetap dibacakan di rapat paripurna,” kata Sudding.
Sementara itu, PDI Perjuangan mempertanyakan keaslian kabar pengunduran diri itu. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, mempertanyakan mengapa Gibran tidak mengumumkan sendiri bila benar sudah menyerahkan surat.
“Kenapa dia nggak umumkan sendiri?” kata Andreas. Ia menilai masih ada kemungkinan manuver di balik informasi pengunduran diri itu. “Pertanyaannya apa betul? Mungkin saja ini tricky,” katanya. Andreas lalu melontarkan sindiran. “Sein kiri belok kanan, buah jatuh biasanya tak jauh dari pohonnya,” katanya.
Di luar DPR, dinamika juga terjadi di kubu relawan. Wakil Ketua Umum Projo Panel Barus menyatakan mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Projo untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Panel kini menjabat Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi, jabatan yang ia emban sejak diangkat melalui keputusan presiden pada Januari 2025. Ia menyebut tuntutan pekerjaan di pemerintahan membuat dirinya tidak lagi dapat terlibat aktif dalam kepengurusan DPP Projo.
“Saya undur diri dulu dari politik praktis untuk fokus menjalankan berbagai agenda tadi, yang tantangannya juga sangat besar,” kata Panel.
Sidang PTUN dan Agenda Hari Ini
Hari ini juga digelar sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Sidang perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB, lebih awal dari rapat paripurna DPR.
Agenda sidang itu adalah penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional. Gugatan itu dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana. Tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara Gibran berstatus sebagai tergugat intervensi II. “Kamis sidangnya,” kata Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi.
Tim kuasa hukum penggugat beralasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sudah memastikan tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. “Ketika putusan MK mengatakan tidak ada bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, maka dengan sendirinya surat keterangan ini sudah kehilangan rohnya,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, anggota tim kuasa hukum penggugat. “Karena itu, dengan putusan MK, sudah jelas roh surat ini hilang, tidak ada bukti tamat pendidikan SMA. Dan kita ingat, putusan MK final dan mengikat,” katanya lagi.
Gibran sendiri pada Selasa lalu menyatakan akan tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta menempuh peninjauan kembali melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah itu mendapat tanggapan berbeda dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai jalur PTUN sudah tidak berguna karena putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat.
Dua arena itu, sidang PTUN pada pukul 10.00 WIB dan rapat paripurna DPR pada siang hari, akan menentukan arah polemik ijazah Gibran pada hari ini. Pernyataan resmi Istana yang dijadwalkan pada Kamis ini juga masih ditunggu, setelah konferensi pers yang direncanakan pada Rabu malam tidak jadi digelar.
Hingga Kamis pagi, tidak ada pernyataan baru dari Gibran maupun Istana soal kabar pengunduran diri. Tidak ada pula konfirmasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal peninjauan kembali. Yang sudah pasti adalah rapat paripurna akan digelar, usulan HMP akan diteruskan, dan surat pengunduran diri itu belum terlihat oleh MPR maupun DPR.
Comment