JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden, dan satu pertanyaan mengemuka: mungkinkah ayahnya, Presiden ketujuh RI Joko Widodo, menyiapkan serangan balik? Pertanyaan itu beredar luas — tetapi jawabannya, sejauh ini, belum ada. Artikel ini adalah analisis atas kemungkinan itu, bukan laporan tentang sesuatu yang sudah terjadi.
Fakta yang terverifikasi hingga Rabu malam: Jokowi belum berkomentar soal kabar mundurnya Gibran. Pernyataan terakhirnya soal desakan terhadap Gibran disampaikan 5 November di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketika ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan hak konstitusi. Tidak ada pernyataan, pertemuan, gugatan, atau manuver dari Jokowi yang menunjukkan ia sedang menyiapkan serangan balik.
Namun ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan kemungkinan. Jokowi masih memiliki sejumlah kartu — dan sejumlah jalur — yang membuat pertanyaan tentang serangan balik itu layak diajukan. Berikut jalur-jalur itu, dan seberapa kuat masing-masing.
Kartu Pertama: Basis Pendukung
Kartu terkuat Jokowi adalah basis pendukungnya. Dukungan mereka berperan dalam kemenangan Prabowo pada pemilihan presiden 2024, dan kemungkinan reaksi balik dari basis itu disebut-sebut menjadi pertimbangan tersendiri di tengah diamnya Prabowo soal nasib Gibran. Prabowo tidak terlihat berupaya mempertahankan Gibran secara terbuka, namun juga tidak mengumumkan pemecatannya.
Beredar pula penilaian yang menyebut Jokowi justru makin kuat secara politik jika Gibran mundur. Penilaian itu berangkat dari dinamika simpati: ketika sebuah keluarga politik tampak terpojok oleh proses hukum dan tekanan parlemen, sebagian pemilih justru bersimpati dan melihatnya sebagai korban. Para pendukung Jokowi memang berargumen bahwa pemilih bersimpati pada keluarga yang dinilai menjadi sasaran, sementara para pengkritik menyebut penilaian itu sekadar propaganda.
Di media sosial, para pendukung Gibran menafsirkan langkah ini sebagai strategi jangka panjang — “mundur selangkah, maju lima langkah” — dan memprediksi kebangkitan pada pemilihan presiden 2029. Itu spekulasi pendukung, bukan pernyataan Jokowi. Jokowi sendiri, ketika disinggung soal peluang Gibran pada 2029, memilih tidak berspekulasi dan menyerahkan seluruh penafsiran regulasi kepada lembaga penyelenggara pemilu.
Jika serangan balik itu ada, basis pendukung adalah jalur yang paling mungkin: bukan lewat pernyataan resmi, melainkan lewat simpati publik yang bekerja sendiri, tanpa Jokowi perlu mengangkat satu jari pun.
Kartu Kedua: Jalur Hukum
Jalur kedua sudah berjalan, meski bentuknya pertahanan, bukan serangan. Jokowi mengadukan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu, dan bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November.
Satu-satunya pemakaian frasa “serangan balik” dalam saga ini justru datang dari pihak lawan Jokowi. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut permohonan praperadilan terhadap dirinya sebagai bentuk serangan balik, karena ia bersikap kritis terhadap Gibran dan Jokowi. “Ya begitulah modus lama, serangan balik kalau kita bersikap kritis. Ini Solo strike back, Solo melakukan serangan balik karena skandal Gibran-Jokowi,” kata Denny pada 21 Oktober 2026.
Pernyataan Denny itu penting karena menunjukkan satu hal: dalam kisruh ini, tudingan “serangan balik” sudah dipakai — tetapi sebagai tudingan terhadap kubu Jokowi, bukan sebagai rencana Jokowi. Tidak ada bukti bahwa Jokowi merencanakan serangan hukum balasan atas mundurnya Gibran. Yang ada adalah proses hukum yang sudah berjalan, di mana keluarga Jokowi berada di posisi bertahan.
Kartu Ketiga: Narasi “Operasi Politik”
Kartu ketiga adalah narasi. Pada 16 Oktober 2026 di Solo, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi politik. “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi. “Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya. Ketika ditanya apakah sasarannya dirinya atau Gibran, ia menjawab keduanya bisa menjadi sasaran. “Ya dua-duanya bisa,” katanya.
Narasi “kami yang diserang” adalah senjata politik yang ampuh: ia mengubah posisi terpojok menjadi posisi korban, dan korban mengundang simpati. Jika ada serangan balik dari Jokowi, bentuknya bisa jadi bukan gugatan atau manuver, melainkan narasi ini — dibiarkan bekerja, diulang oleh para pendukung, dan menggerus legitimasi para penuntut Gibran.
Namun narasi itu juga sudah dibalas. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut tudingan Jokowi itu justru berbalik. “Maling teriak maling. Yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri,” kata Guntur pada 19 Oktober 2026. Denny Indrayana menilai operasi politik justru dilakukan Jokowi demi meloloskan Gibran pada 2024, dan menyarankan Jokowi menasihati Gibran untuk mundur sebagai “cara pertobatan bagi keluarga Solo”.
Di sisi kelembagaan, posisi Jokowi juga tidak sekuat dulu. Ia tidak lagi memiliki partai sendiri — PSI, partai yang dipimpin putra bungsunya Kaesang, baru saja kehilangan tiga kader menterinya yang mundur dari partai pada 9 November. Sejumlah pejabat yang dekat dengannya pun sedang terjerat kasus: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditahan sebagai tersangka penyadapan, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution dipecat tidak hormat. Kubu Jokowi sedang bertahan, bukan menyerang.
Seberapa Mungkin Serangan Balik Itu?
Menimbang semua kartu itu, seberapa mungkin serangan balik Jokowi? Jawaban jujurnya: tidak ada bukti ia sedang menyiapkannya, dan jalur-jalurnya terbatas. Ia tidak memiliki partai, sekutunya sedang tertekan, dan Prabowo memegang kendali negara. Serangan balik dalam arti manuver politik terbuka — gugatan balasan, mobilisasi massa, manuver parlemen — tidak memiliki tanda-tanda.
Yang paling mungkin justru bentuk yang pasif: membiarkan dinamika simpati bekerja, menjaga opsi 2029 tetap terbuka, dan bertahan lewat jalur hukum. Diamnya Jokowi bisa menjadi senjata yang paling efektif — ia tidak memberi amunisi baru kepada lawan, sementara para pendukungnya mengisi kekosongan itu dengan narasi pembelaan.
Ada satu kabar yang, jika benar, akan mengubah gambaran ini: beredar klaim bahwa Jokowi meminta Gibran bertahan dan melawan lewat PTUN. Klaim itu sendiri ditegaskan belum terbukti oleh yang memberitakannya, dan sampai Rabu malam tidak ada konfirmasi dari Jokowi maupun dari Gibran. Jika klaim itu benar, maka Jokowi memilih perlawanan, bukan pengunduran diri. Jika salah, maka diamnya berarti menerima.
Yang akan menjawab pertanyaan ini adalah 24 jam ke depan: penyerahan surat ke MPR pada Kamis pagi, sidang PTUN yang juga dijadwalkan Kamis, dan apakah Jokowi akhirnya buka suara ketika putranya benar-benar meletakkan jabatan. Sampai ada bukti, “serangan balik Jokowi” tetap menjadi pertanyaan, bukan berita. Yang terverifikasi adalah diamnya. Sejumlah penilaian menyebut diam itu sendiri bisa menjadi senjata yang paling efektif.
Comment