JAKARTA – Polemik mengenai hilirisasi Aspal Buton akhirnya mulai menemukan titik terang.
Pemerintah bersama pelaku industri menegaskan bahwa pencanangan penggunaan Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, bukan berarti memindahkan pusat industri Aspal Buton dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Penegasan itu disampaikan di tengah munculnya gelombang aspirasi masyarakat Buton yang meminta agar hilirisasi Aspal Buton tetap berorientasi pada kepentingan daerah penghasil dan mampu menciptakan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Ketua Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), Ir. Dwi Putranto, menjelaskan bahwa lokasi Karawang dipilih semata karena memanfaatkan fasilitas Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Jasa Marga Tollroad Maintenance sebagai lokasi pencanangan nasional penggunaan Aspal Buton.
Menurutnya, tidak ada agenda pembangunan pabrik pengolahan Aspal Buton di Karawang maupun rencana memindahkan pusat industri Aspal Buton dari Pulau Buton.
“Pemilihan lokasi Karawang hanya untuk pencanangan penggunaan Aspal Buton secara nasional melalui fasilitas AMP yang sudah ada. Tidak ada rencana membangun pabrik pengolah Aspal Buton di Karawang,” tegas Dwi Putranto, Kamis (7/5/2026).
Ia menegaskan, pemerintah saat ini justru sedang fokus memperjuangkan hilirisasi Aspal Buton menuju swasembada aspal nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor aspal.
Komitmen itu ditandai dengan masuknya proyek hilirisasi Aspal Buton dalam groundbreaking 13 proyek strategis hilirisasi nasional fase II yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 29 April 2026.
Dalam proyek tersebut, pengembangan ekosistem Aspal Buton menjadi bagian penting strategi nasional hilirisasi sumber daya alam yang dikawal Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di bawah koordinasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pemerintah menegaskan hilirisasi tidak lagi berhenti pada kajian, melainkan langsung masuk tahap implementasi investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.
Bahlil mengatakan, seluruh proyek hilirisasi dirancang untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat ketahanan energi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan impor.
“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi dan memastikan kekayaan alam Indonesia dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya.
Presiden Prabowo dalam arahannya juga menekankan bahwa bangsa maju adalah bangsa yang mampu mengolah sumber dayanya sendiri menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.
Di sisi lain, aspirasi dari masyarakat Buton tetap menguat agar pengembangan industri turunan Aspal Buton ke depan benar-benar memberi dampak besar bagi daerah penghasil.
Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, kalangan mahasiswa, hingga sejumlah tokoh daerah sebelumnya menyuarakan harapan agar Pulau Buton tetap menjadi pusat utama pengembangan industri Aspal Buton nasional.
Mereka menilai semangat hilirisasi seharusnya menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sumber daya, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan kawasan industri, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Juru Bahasa Lembaga Adat Kesultanan Buton, Arman Manila, menegaskan masyarakat adat pada prinsipnya mendukung hilirisasi Aspal Buton, namun berharap manfaat industrinya juga dirasakan langsung masyarakat Buton.
“Harapan masyarakat sederhana, bagaimana hilirisasi ini mampu membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat daerah penghasil,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan sejumlah elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara yang mendorong agar pemerintah pusat memberi perhatian besar terhadap pengembangan industri pengolahan di Pulau Buton.
Aspal Buton sendiri merupakan salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia. Data Kementerian ESDM menyebut cadangan Aspal Buton mencapai ratusan juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan aspal nasional dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah pusat kini diharapkan mampu menyelaraskan agenda hilirisasi nasional dengan kepentingan pembangunan daerah penghasil agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
Dengan masuknya Aspal Buton dalam proyek strategis hilirisasi nasional, masyarakat Sulawesi Tenggara berharap momentum ini menjadi awal kebangkitan industri berbasis sumber daya lokal yang selama puluhan tahun belum tergarap optimal.
Di tengah dinamika yang berkembang, berbagai pihak termasuk ASPABI mendorong agar polemik tidak berkembang menjadi konflik daerah versus pusat, melainkan menjadi ruang bersama untuk memastikan hilirisasi Aspal Buton berjalan adil, efektif, dan membawa manfaat bagi kepentingan nasional sekaligus masyarakat Pulau Buton. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment