KENDARI – Di tengah tekanan ekonomi global yang kian mencekik, Sulawesi Tenggara tak tinggal diam.
Melalui konsolidasi kuat jajaran Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diposisikan sebagai tameng utama untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menopang laju pembangunan daerah.
Komitmen itu tercermin dalam Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah April 2026 yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membaca arah ekonomi sekaligus memastikan kinerja APBN tetap berada di jalur yang aman di awal tahun.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, mengingatkan bahwa kondisi global saat ini sedang tidak bersahabat.
Konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga USD108 per barel, sementara nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS. Situasi ini menjadi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan.
Namun di tengah tekanan tersebut, Sultra masih memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat.
Kenaikan harga nikel sebagai komoditas unggulan menjadi energi baru bagi pertumbuhan. Tak heran, ekonomi daerah mampu tumbuh 5,94 persen pada triwulan IV 2025, dengan sektor pertambangan dan konstruksi sebagai penopang utama.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan mencapai Rp1,21 triliun atau 20,36 persen dari target.
Penerimaan ini didominasi pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan kontribusi signifikan dari KPP Pratama Kendari, Baubau, dan Kolaka.
Menariknya, terjadi pergeseran sumber pertumbuhan pajak. Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan mulai mengambil alih peran dominan dari sektor pertambangan yang tengah mengalami dinamika, termasuk penyesuaian mekanisme restitusi pasca implementasi sistem Coretax.
Capaian paling mencolok datang dari Bea dan Cukai Kendari yang berhasil melampaui target penerimaan tahunan lebih awal.
Lonjakan ini dipicu derasnya impor barang modal untuk proyek smelter nikel di Pomalaa dan Konawe Utara. Di saat bersamaan, ekspor non-tambang dari pelaku UMKM mulai tumbuh, menandai diversifikasi ekonomi yang semakin sehat.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,91 triliun atau 28,75 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berjalan relatif lancar, meski penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa masih menunggu kelengkapan administrasi dari pemerintah daerah.
Kanwil DJPb juga mencatat adanya penurunan pagu TKD di beberapa wilayah, seperti di KPPN Raha.
“Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mengelola belanja agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Iman, Rabu (6/5/2026).
Menutup rapat, Iman menegaskan bahwa dalam situasi penuh ketidakpastian ini, soliditas menjadi kunci.
Sinergi lintas unit Kementerian Keuangan—mulai dari DJPb, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara—harus terus diperkuat dalam semangat “Kemenkeu Satu”.
“APBN harus menjadi shock absorber yang tidak hanya menahan guncangan, tetapi juga mampu mendorong ekonomi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan tekanan global yang terus mengintai, Sulawesi Tenggara kini bertaruh pada kekuatan fiskal dan potensi nikel.
Di tengah ketidakpastian dunia, keduanya menjadi penopang utama agar roda ekonomi tetap berputar dan pembangunan tidak kehilangan arah. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment