JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras yang mengguncang sektor pertambangan nasional.
Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka mengaku geram karena harga nikel Indonesia—komoditas strategis yang menjadi tulang punggung hilirisasi nasional—selama ini justru ditentukan oleh negara lain.
Di hadapan anggota DPR dan jajaran kabinet, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh lagi berada dalam posisi lemah dalam perdagangan global sumber daya alam.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan terhadap negara yang memiliki cadangan mineral besar, namun tidak memiliki kendali penuh atas harga jual komoditasnya sendiri.
“Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengambil langkah besar dalam tata kelola ekspor dan perdagangan komoditas strategis nasional, terutama nikel, emas, batu bara, hingga ferro alloy.
Presiden bahkan langsung menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk merumuskan mekanisme penentuan harga nasional terhadap berbagai komoditas tambang Indonesia.
Menurutnya, negara harus memiliki kedaulatan penuh atas kekayaan alamnya sendiri, bukan hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri asing.
“Saya instruksikan kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas. Harga semua tambang kita. Harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak perlu takut jika negara lain menolak membeli komoditas nasional dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Baginya, menjaga nilai strategis sumber daya alam jauh lebih penting dibanding menjual murah kekayaan negara.
“Kalau mereka enggak mau beli ya enggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta sidang.
Pernyataan keras tersebut muncul di tengah sorotan terhadap praktik perdagangan komoditas global yang selama ini dinilai lebih menguntungkan negara-negara industri dan trader internasional dibanding negara penghasil bahan baku seperti Indonesia.
Negara Mulai Ambil Kendali Ekspor SDA
Sejalan dengan pidato Presiden, pemerintah langsung mengumumkan kebijakan strategis baru berupa pembentukan BUMN khusus ekspor untuk mengendalikan tata niaga sumber daya alam nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kebijakan itu bertujuan menekan praktik penyimpangan seperti under invoicing dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan kebocoran besar penerimaan negara.
Dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Bahlil menegaskan bahwa seluruh penjualan komoditas strategis nantinya akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
“Tujuan dari kebijakan ini adalah mencegah terjadi under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi,” kata Bahlil.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara terhadap cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bahlil menyebut Presiden Prabowo memandang kebijakan ini sebagai langkah penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional yang selama bertahun-tahun dinilai terlalu longgar terhadap praktik perdagangan global.
“Kebijakan ini merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” tegasnya.
PT DSI Jadi “Gerbang Tunggal” Ekspor Komoditas Strategis
Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai BUMN khusus ekspor yang akan berfungsi sebagai pengekspor tunggal sejumlah komoditas strategis nasional.
Melalui skema tersebut, ekspor batu bara, minyak sawit, hingga ferro alloy akan dilakukan melalui satu pintu negara.
Pemerintah menyebut mekanisme ini hanya bersifat fasilitas pemasaran, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola tambang atau industri terkait.
Prabowo mengatakan kebijakan tersebut dibuat agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti nilai riil kekayaan alam Indonesia yang dijual ke pasar global.
“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik pelarian devisa hasil ekspor dan manipulasi harga yang selama ini merugikan negara.
Dengan sistem ekspor terpusat, pemerintah berharap pengawasan terhadap perdagangan komoditas bisa dilakukan lebih ketat.
“Kita tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan dan tanpa kendali,” ujar Prabowo.
Sektor Migas Dikecualikan
Meski pemerintah memperketat tata niaga sektor mineral dan batu bara, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk industri hulu minyak dan gas bumi.
Bahlil memastikan sektor migas tetap berjalan dengan mekanisme lama demi menjaga kepastian investasi dan kontrak jangka panjang yang sudah berjalan sebelumnya.
“Pak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas PP itu tidak berlaku. Jadi bisnis seperti biasa,” jelasnya.
Pemerintah juga memberikan kelonggaran terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor migas yang tidak diwajibkan ditempatkan di bank-bank Himbara.
Menurut Bahlil, keputusan itu diambil karena sebagian besar produksi migas digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara ekspor yang ada sudah terikat kontrak jangka panjang sejak tahap plan of development (POD).
Gejolak Ekonomi dan Ambisi Besar Prabowo
Pidato Prabowo di DPR sendiri merupakan pemaparan “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN 2027”, yang untuk pertama kalinya disampaikan langsung presiden di depan parlemen.
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan pelemahan IHSG, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali di level 1,5 hingga 3,5 persen, dengan kurs rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Strategi fiskal dan moneter kita harus mampu menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Prabowo.
Sementara itu, target pendapatan negara pada 2027 dipatok sebesar 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, dengan belanja negara di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Pemerintah juga berjanji menjaga defisit APBN di level 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” ujarnya.
Kebijakan ekspor satu pintu dan tekad menentukan harga nikel sendiri kini menjadi pertaruhan besar pemerintahan Prabowo.
Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menjadi penghasil nikel terbesar dunia, tetapi juga pemain utama yang mampu menentukan arah harga komoditas strategis global. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment